123 Instansi Tolak Gratifikasi Lebaran

123 Instansi Tolak Gratifikasi Lebaran

SEBANYAK 123 instansi penyelenggara negara Tidak mau gratifikasi Hari Raya Idulfitri 1441 H. Penolakan itu dilaksanakan secara terbuka melalui surat edaran ke semua pegawai.

“Sampai Jumat (22/5), Komisi Pemberantasan Korupsi menerima info sekurangnya ada 8 pemerintah provinsi, 107 pemerintah kabupaten/kota, 6 BUMN atau BUMD dan 2 lembaga yang sudah memberikan penegasan untuk tidak menerima atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun menjelang hari raya Idulfitri,” kata Pelaksana tugas (Plt) Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi bidang pencegahan Ipi Maryati di Jakarta, Sabtu (23/5).

Ipi menjelaskan imbauan yang diterbitkan oleh instansi penyelenggara negara itu Adalah Aksi lanjutan dari Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 14 tahun 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi para instansi penyelenggara negara yang paham dengan surat edaran dari pihaknya.

“Melalui edaran tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi merekomendasikan 2 hal untuk pimpinan lembaga penyelenggara negara, yaitu terkait larangan pemanfaatan Sarana dinas untuk kepentingan pribadi, dan memberikan imbauan untuk internal pegawai untuk tidak menerima gratifikasi serta surat edaran terbuka untuk para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi untuk pegawai negeri dan penyelenggara negara di lingkungan kerjanya,” ucap Ipi.

Baca juga: Komisi Pemberantasan Korupsi Periksa 2 Saksi Perkara Gratifikasi MA

Komisi Pemberantasan Korupsi juga meminta para pimpinan perusahaan, asosiasi, maupun koorporasi untuk tidak memberikan gratifikasi ke penyelenggara negara. Semua hal berbau sogok diharamkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku kalau kedapatan ada yang menyuap.

READ
Wakil Bupati Bantul Hadiri Pelantikan PAC IPNU-IPPNU Pundong

“Komisi Pemberantasan Korupsi juga Memperingatkan untuk pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk tidak mengusulkan permintaan biaya, sumbangan, dan atau hadiah selaku tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain, sebab perbuatan tersebut juga termasuk gratifikasi yang dicegah dan mempunyai risiko sanksi pidana,” kata Ipi.

Komisi Pemberantasan Korupsi minta tidak ada 1 pun pejabat negara yang menerima gratifikasi Idulfitri. Kalau terpaksa, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pejabat negara untuk mengabarkan pemberian itu paling lambat 30 hari kerja.(OL-5)




123 Instansi Tolak Gratifikasi Lebaran

loading...

Recommended For You

About the Author: Hendro Purwanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *