Dua Sisi Syariat Yang Meniscayakan Dinamika
Dua Sisi Syariat Yang Meniscayakan Dinamika

2 Sisi Syariat yang Meniscayakan Dinamika

Diposting pada 17 views

Oleh Edi AH Iyubenu, Wakil Ketua LTN PWNU DIY.

Saya menyimak omongan seorang kawan, Lya Fahmi, tatkala menghantar anaknya melihat-lihat buku anak di sebuah toko buku. Dilihatnya seorang bapak meyodorkan sebuah buku ke anaknya yang tengah melihat-lihat buku-buku anak dan menjelaskan bahwa itu buku bagus. Berselang detik lalu, ia membatalkan ucapannya dengan menjelaskan bahwa buku tersebut tidak bagus (baca: tiba-tiba jadi jelek) sebab di dalamnya ada gambar babi. Ya, babi.

“Babi itu haram,” ujarnya.

Sebagaimana Lya Fahmi yang terperanjat, saya pun terperagah atas keadaan sebenarnya tersebut. Gara-gara ada gambar babi di dalam buku bergenre anak tersebut, tiba-tiba remuklah kualitas semua kandungan buku itu. Betul, landasannya ialah babi haram (dalam Islam ada dalilnya). Sehingga ia lalu menganggap itu buku berbahaya bagi anaknya sebab adanya fator kaharaman tersebut, walau cuma sebuah gambar.

Betapa malangnya jadi babi; betapa malangnya mejadi buku yang ada gambar babinya. Maaf, bercanda.

Saya lalu membayangkan, bagaimana bila di suatu kelas Biologi, anak ini diajari mengenai hal organ-organ reproduksi. Gambar-gambar kelamin pun akan dijembarkan selaku bagian dari alat-alat reproduksi. Apakah itu pun akan didapuknya haram? Karenanya wajib dihindari? Karena berbahaya bagi anaknya? Tetapi, apa betul kelamin itu haram? Gambarnya?

Anda renungkan sendiri saja.

Dalam riwayat nyata lain, ada seseorang yang menjelaskan bahwa Ovo itu haram. Alasannya sebab itu uang digital (tidak ada benda fisiknya semaca uang material) dan katanya lagi perusahaan Ovo mengoperasikan dananya, investasinya, dan sekaumnya, ke perusahaan-perusahaan yang tidak terjamin kehalalannya. Mungkin perusahaan peternakan babi lagi ini yang dimaksud. Entah dari mana itu sumbernya sampai ia menyimpulkan seperti ini.

Tentulah Anda juga pernah menguping atau mempunyai kerabat atau sahabat yang mengharamkan bank, kartu kredit, sampai film, musik, dan bahkan buku puisi dan fiksi macam novel (taj peduli itu Kisah Nyata 1001 Malam maupun Laila Majnun). Betul, kan?

Pada dasarnya, saya menghormati seluruh pandangan hukum yang dikeluarkan oleh seorang ulama, ahli fiqh, beserta orang-rang yang menggugunya. Di YuoTube, berjubellah edaran link video mengenai hal ceramah-ceramah begituan. Dan sungguh itulah yang paling enak, instan, cepat, praktis, tidak merepotkan untuk mikir dan berusaha belajar, untuk dikases sebagian besar kita hari ini. Lalu, atas dasar link-link itu, kita menggugunya dan menjadikannya prinsip hukum dalam hidup kita, bukan? Bahkan, acap menyiarkannya ke orang lain, luar diri, dengan begitu meyakinkan, bahkan bernada memaksa-maksa, bukan?

Penghormatan saya pada kamajemukan pandangan hukum itu sederhana saja landasannya: (1) pada dasarnya hukum Islam itu, yang ghairu mahdhah, sungguh elastis, fleksibel, dinamis, karenanya mejemuk, tidak terbatas, (2) ihwal kebenaran hakikinya, tidak ada 1 pun di antara kita yang memahaminya dengan terjamin. Kelak, Allah yang akan mengadilinya di akhirat.

Tetapi, walaupun begitu sungguh sifat hukum Islam, kita paham bahwa pembuat fatwa-fatwa hukum Islam hendaklah cuma orang-orang yang berkompetensi spesial. Ahli ilmu. Juga ahli rohani. Mestinya. Bukan sembarang orang, apalagi seluruh orang. Agar buah fatwanya jadi holistik, kontekstual, dan berwajah bijaksana. Ini prinsip yang seyogianya kita pun memahaminya. Bukan asal menyimpulkan, memfatwakan.

Imam Ath-Thusi, bagian ulama besar Islam dari Iran, menjelaskan bahwa yang makin cenderung hilang dari khazanah hukum Islam kita ialah dimensi batiniahnya lantaran kita cenderung mendominankan dimensi lahiriahnya. Beliau lalu memetakan bahwa syariat Islam itu mengandung 2 dimensi: lahiriah dan batiniah. Keduanya mesti senantiasa sublim 1 sama lain, saling menguatkan, sehingga wujudnya di masarakat jadi holistik dan berkearifan.

Begini tamsilnya.

Babi gamblang haram menurut Islam. Dalilnya banyak. Sharih pula. Tiada keraguan sedikit pun lagi. Jumhur ulama menisbatkan begitu.

Keharaman babi ini sebab lidzatih, ialah secara zat sungguh ia diharamkan oleh Allah. Selesai. Tetapi, keharaman babi ini, mari pikirkan dengan kritis, apakah juga otomatis menisbatkan keharaman mempelajarinya, entah untuk target medis, lingkungan, maupun ilmu pengetahuan, dan sebagainya? Lebih ekstrem, apakah juga kemudian haram hukumnya melihat babi? Atau sekadar menyaksikan foto babi? Atau menjelaskan dan menuliskan kata “babi”?

Saya kira andai kita mempunyai kritisisme obyektif, mudah bagi kita untuk memahami bahwa segala kajian, pembelajaran, riset, perihal babi sama sekali tidak ada hubungan logisnya dengan status keharaman zatnya tadi. Inilah aspek batiniah di balik teks dalil haramnya babi itu yang seyogianya tidak kita gebyah-uyah begitu saja jadi keharaman pada keseluruhannya. Keharamannya jadi logis untuk mempunyai pembatasan yang gamblang.

ARTIKEL LAINNYA :
Kharisma Abuya Muhtadi Banten Luar Biasa: Kesaksian Santri

Keharaman sesuatu bukan artinya keharaman seluruhnya, mungkin sebagiannya, mungkin dalam hal pelaksanaannya, dan mungkin pula dalam hal pembelanjaannya. Begitupun sebaliknya ihwal kehalalan, begitu prinsup Ushul Fiqh-nya.

Mari kita buat analogi.

Mencuri ialah perbuatan dosa. Haram. Dikutuk oleh dalil-dalil. Keharaman perbuatan pencurian ini gamblang tidak sama dengan keharaman sosok pelakunya. Sang pelaku tetaplah manusia macam kita yang walaupun ia sudah berbuat dosa mencuri itu, ia tidak dapat divonis haram secara zat manusiawinya, seperti keseluruhannya. Mungkin saja ia akan insaf sesudah menjalani hukumannya. Atau dimaafkan. Atau diberi pekerjaan yang pantas. Atau diwongke. Atau ada peran para jutawan pula di dalam keharaman perbuatannya. Atau negara. Dan sebagainya.

Jadi, keharaman senantiasa ada batas tegasnya yang tidak boleh melibas habis semuanya tanpa pengecualiaan atau Kesempatan untuk “terlibat” di dalamnya –tentu, yang saya maksudkan ialah keterlibatan-keterlibatan yang positif.

Kalau Ovo dinyatakan haram dengan pelbagai nalar tadi, sesungguhnya itu dapat kita pahami selaku sistem bernalar analogis (qiyashi) ke keharaman membelanjakan uang ke hal-hal yang maksiat dan menabrak tata cara jual beli tradisional. Kalau diminta dalilnya, ke-2 dasar analogi itu sungguh ada dalilnya.

Coba kita cermati dengan nalar begini sekarang.

Tatkala dunia terus bergerak maju dengan perubahan-perubahan teknologinya, sebutlah salah satunya ialah sistem interaksi antarorang yang tersambung via internet, tanpa wajib bersemuka, lalu di dalamnya lahir sistem jual-beli online, tanpa bersemuka, kalau kita terus bersikukuh dengan tata cara jua-beli tradisional yang mesti bertatap muka, ada barang dagangan fisik, plus akad menjual dan berbelanja dengan jelas lisanan, tentulah kita akan ketinggalan laju Pergantian dunia ini. Kita takkan kebagian apa-apa dari percaturan online ini yang seharusnya kita dapat Ikut mengeruk banyak Peluang dan keuntungan positif dan besar andai kita berkecimpung pula di dalamnya. Apa yang kita dapat dari dunia online niscaya lalu akan dapat kita belanjakan untuk kebaikan-kebaikan. Dan itu gamblang bernilai pembelanjaan yang positif dan dibenarkan oleh banyak dalil.

Sebutlah Kesempatan marketplace hari ini. Pasar digital ini sungguh tidak lagi menyediakan barang lahiriah dan bersemukanya penjual-pembeli. Kalau bersikap ala jual-beli tradisional, gamblang ini bervonis haram sebab tidak memenuhi asas itu.

Tetapi, coba renungkan, dalam jual beli tradisional pun, yang bersemuka, keharaman tetaplah ada peluangnya untuk terjadi kalau ada gharar di dalamnya. Penipuan. Misal mengurangi timbangan atau menjual barang yang tidak sama speknya dengan contoh barang fisik yang disepakati.

Prinsip keharaman jual-beli serupa juga berpeluang terjadi dalam perniagaan marketplace. Ada atau tidaknya pratik gharar ialah kunci bagi ada tidaknya keharaman itu.

Kalau poin Anda masihlah perihal bersemukanya penjual-pembel dan adanya barang fisik yang dapat dilihat dan dipegang langsung oleh calon pembeli selaku asa kesahihan transaksi, ingatlah bahwa prinsip ini jadi sia-sia kalau masih saja ada gharar tadi. Dapat dikatakan bahwa 2 pola tadi hendak menggaransikan tiadanya praktik gharar. Begitu, kan?

Di marketplce pun seyogianya prinsip yang sama dapat dipakai. Sejauh tidak ada gharar pada spek barang sesuai dengan fotonya dan keterangannya, maka itu sudah menuntaskan ihwal jaminan kehalalan tadi. Tiadanya gharar ialah jaminan bagi kesahihan transaksinya.

Dengan kata lain, kalau Anda berkomitmen tinggi pada kejujuran yang hakiki ke pembeli online Anda, lalu tidak ada gharar sama sekali di dalamnya, kemudian apa lagi yang jadi soalnya untuk terus diharamkan?

Selaku tambahan, mari ingat senantiasa bahwa prinsip jual-beli dalam Islam, dalam dalil al-Qur’an, ialah ‘an taradhin, saling rela, atau happy to happy. Tentu, ‘an taradhin ini terbatas pada barang-barang yang tidak diharamkan zatnya, misal jual-beli babi.

Kalau barang yang Anda jual halal, misal sarung batik Lar Gurda, lalu postingan Anda dan speknya sesuai dengan barang yang kelak diterima oleh pembeli, ‘an taradhin sudah terjadi. Pembeli rela, penjual rela. Saling suka, saling happy.  Kemudian apa lagi soalnya?

Kalau masih saja ihwal teknis yang Anda persoalkan, maka mengertilah bahwa kita ini selaku manusia yang hidup dalam lingkaran pergaulan dan keilmuan dan peradaban yang terus bergerak cepat, mau tidak mau, akan tetap Ada di dalam laju kapal besarnya. Kita tidak mungkin terus tinggal di dalam gua teknis traksaksi abad 10 Masehi tatkala dunia riil kita sekarang ialah teknis abad 21 M. Bukankah kita tidak mungkin naik onta ke Arab Saudi untuk berhaji tatkala sudah tersedia transportasi yang lebih cepat, aman, nyaman, dan praktis?

ARTIKEL LAINNYA :
Tulisan Gus Mus: Santri ialah Murid Kyai yang Didik dengan Kasih Sayang

Saya kira keterbelengguan kita ke khazanah teknis begituan cuma akan membikin kita kehilangan banyak kemungkinan kemajuan ilmu, ekonomi, dan akses kita sendiri. Ya, kemajuan ummat Islam sendiri. Dan ini sikap yang tidak produktif bagi kita sendiri untuk terus hela, atas nama apa pun, termasuk jargon-jargon salafus shalih. Sekali lagi, pada aspek-aspek teknis itu.

Praktik syariat Islam pada dasarnya ialah keberdinamikaan itu sendiri. Bukan kejumudan. Kekakuan. Apalagi keterbelakangan.

Kita melihat bagaimana hukum-hukum Islam terus bergerak dinamis merespons dinamika zamannya masing-masing. Apa yang kita kenal selaku Mazhab Syafii, misal, pada kenyataannya hari ini lebih pas disebut “Syafiiyah”, ialah pandangan-pandangan hukum yang terus dikembangkan oleh para penerus dan penganut mazhab Syafii sesuai dengan dinamika kehidupannya masing-masing. Bukan semata secara tekstual cuma menganut apa yang dikandung oleh kitab al-Umm, misal.

Tidak artinya Imam Nawawi selaku bagian ulama penerus mazhab Syafii tidak lagi jadi Syafiiyah tatkala beliau merumuskan konsep hukum Islam yang tidak sama persis teknisnya dengan kandungan al-Umm. Tidak begitu. Al-Umm tetaplah landasan prinsipilnya, fondasinya, asasiahnya, ihwal pengembangan teknisnya tentu mesti berdinamika tanpa henti. Begitupun fatwa-fatwa kekinian yang dikeluarkan oleh para ulama Al-Azhar hari ini yang notabene Syafiiyah.

Prinsip serupa juga terjadi pada mazhab-mazhab lainnya.

Dimensi batiniah teks syariat inilah yang akan mengatasi segala keterbatasan teknis di depan zamannya. Ini 1 sisi. Pada sisi lain, ia akan menjenterahkan sistem hukum Islam dinamis yang bernapaskan keadilan, ialah pada tempatnya, dan kearifan (hikmah) berdasar hakikat ajaran syariatNya atau maqashidus syari’ah. Dengan prinsip seperti ini, hukum Islam perihal apa pun akan senantiasa jadi nyambung, kontekstual, dengan realitas kehidupan ummat Islam sendiri.

Dulu, sistem pemerintahan monarki diterima luas, dengan bermacam kelebihan dan kekurangannya. Hari ini, kita hidup di era nation-state, bukan khilafah sedunia. Sistem yang kita anut di negeri ini ialah Demokrasi Pancasila.

Sistem ini ialah teknis operasionalnya yang dirasa tertepat hari ini. Sistem monarki ala khilafah pun tidak lagi dipandang cocok sekarang.

Kemudian, apakah kita akan terus berkelahi antarkita sendiri atas nama sistem teknis pemerintahan itu dengan ideal-ideal dan argumen-argumen yang tentu saja takkan pernah ada ujungnya?

Andai kita selalu melibatkan dimensi batiniah suatu dalil syariat, maka dalil-dalil itu akan malah memondasikan bangunan hukum yang kita anut sesuai dengan khazanah kita sekarang sehingga hidup kita bercahaya dalam lindungan syariat itu. Sebaliknya, kalau kita terus bersikukuh dengan bunyi tekstual dalil syariat, atau lahiriahnya belaka, telah pasti dalam banyak hal kita akan ketinggalan kereta peradaban dunia dan sekaligus akan menjebak kita pada kerawanan berdebat tanpa ujung antarkita sendiri. Kita bukannya memperoleh “api Islam”, kata Bung Karno, tapi cuma feses-fesesnya, abu-abunya.

Syariat Allah saya kira diturunkan ke kita, sampai akhir zaman, untuk kemaslahatan kita sendiri, bukan kepentingan Allah. Allah tidak butuh syariat. Sebab kita obyeknya, khitbahnya, sekaligus lalu jadi subyek penafsir dan pelaksananya, seyogianya target kemaslahatan itulah yang terus kita kedepankan. Begitu ruhnya.

Saya kira Islam malah akan makin kehilangan makna filosofis rahmatan lil ‘alamin-nya, itu bagian mukjizat al-Qur’an dan itu artinya kesinambungan nilai-nilai muatan dalil dengan perjalanan dunia dan manusianya sampai akhir zaman, kalau kita terus mengidealkan tata cara lama, sekali lagi tata cara, ke konteks hari ini, sebagaimana secara alamiah ideal-ideal syariat hari ini pun kelak akan ketinggalan bila tidak diperbarui secara dinamis.

Wallahu a’lam bish shawab.

Jogja, 17 Januari 2020

 

 

Dua Sisi Syariat yang Meniscayakan Dinamika

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *