Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / BERITA INDONESIA / 5 Sikap PBNU dan Figur publik Bangsa Lintas Agama Waktu Deklarasi Papua Damai di Jakarta

5 Sikap PBNU dan Figur publik Bangsa Lintas Agama Waktu Deklarasi Papua Damai di Jakarta

/
/
/
46 Views

5 Sikap PBNU dan Figur publik Bangsa Lintas Agama Waktu Deklarasi Papua Damai di Jakarta

PBNU dan para pemuka agama deklarasi Papua Damai di Kantor PBNU, Senin (09/09/2019). Foto: Indonesia.id.

Islam Nusantara – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bareng figur publik bangsa lintas agama deklarasi Papua Damai di Gedung PBNU Jakarta, Senin (09/09/2019).

Para pemuka agama yang datang di antaranya Pdt. Gomar Gultom (PGI), Romo Heri Wibowo, Pr (KWI) Rm. Franz Magnis Suseno, Ronald Rischardt (Biro Papua PGI), Antie Sulaiman (UKI), Alissa Wahid (Jaringan Gusdurian), dan Usman Hamid (Amnesty International).

Dalam deklarasi tersebut, ada 5 5 pernyataan sikap yang dibacakan oleh tiap figur publik lintas agama.

1. Mendukung pemerintah untuk menciptakan perdamaian yang abadi di Papua. Perdamaian mesti diletakkan selaku puncak dan maksud dalam membangun kehidupan berbangsa dalam bingkai kebinekaan.

2. Mendukung Pemerintah agar mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan dalam menciptakan perdamaian di Papua dan sejauh mungkin menghindari pendekatan militeristik yang malah cenderung membikin kondisi makin negatif.

3. Meminta untuk segenap figur publik bangsa, pemuka agama, figur publik adat dan segenap elemen bangsa untuk membantu bahu-membahu merajut dialog untuk merekatkan bangunan kebersamaan antar warga.

4. Meminta untuk Pemerintah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi berdasar Undang-Undang Otonomi Spesial, yang di antaranya pembentukan Komisi HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berkedudukan di Papua. Kelembagaan ini penting untuk dipakai seluruh pihak dalam menuntaskan bermacam aksi anarkis dan pelanggaran HAM di Papua. Kecuali itu, pemerintah juga Penting mengutamakan pendekatan musyawarah dalam merespon aspirasi-aspirasi warga yang berkembang.

5. Meminta segenap pihak dan semua komponen bangsa untuk menahan diri dari mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh kondisi (di segala ruang publik, termasuk di media sosial) dan mari kita ciptakan suasana yang sejuk, tenang dan damai. Ke aparat penegak hukum, kami juga Memperingatkan agar lebih proporsional dalam merespon komentar-komentar penduduk warga yang beredar khususnya di media sosial.

Seluruh Ingin Papua Damai
Kyai Said Aqil Siroj menjelaskan, NU dan sejumlah lembaga serta perorangan mempunyai perhatian kepada situasi sosial-politik di tanah Papua. Menurut dia, semuanya ingin Papua dan Indonesia pada umumnya dalam kondisi damai.

“Seluruh merasa prihatin atas terjadinya serangkaian aksi aksi anarkis dan jatuhnya korban warga dan aparat,” ujar Kyai Said.

Kyai Said meneruskan, atas nama rasa kemanusiaan dan penghormatan kepada martabat serta hak asasi manusia. Kyai Said meminta pemerintah dan aparat penegak hukum lebih berhati-hati dalam mengambil langkah dan tindakan agar tidak menimbulkan gejolak dan permasalahan baru.

“Kami menyampaikan apresiasi yang amat tinggi untuk barisan pemerintah serta semua kalangan warga di Papua khususnya figur publik agama dan figur publik adat yang dengan sungguh-sungguh berusaha menjaga situasi sosial agar tidak mengarah pada kerusuhan yang memperkeruh suasana dan mengganggu keamanan serta ketertiban,” katanya.

Kyai Said menambahkan, para pemuka agama Memperingatkan bahwa kejadian yang terjadi di Surabaya, Malang, serta beberapa titik lainnya, yang berdampak pada gejolak di Tanah Papua, sudah menodai usaha pemerintah yang sudah berusaha menaikkan servis kesejahteraan dasar bagi warga Papua.

Hal itu mesti jadi pelajaran bareng bahwa segala bentuk aksi aksi anarkis dan perlakuan yang tidak manusiawi untuk siapa pun tidak dapat dibenarkan. Segala usaha pengabaian atau usaha memperlambat penyelesaian problem cuma akan jadi sumber permasalahan baru di warga.

“Kami meminta jalinan dialog yang telah dibangun semenjak lama dan diinisiasi oleh Presiden RI Ke-4, KH Abdurrahman Wahid, yang salah satunya mengembalikan nama Papua dari Irian Jaya, mesti terus dirawat dan dijadikan bekal serta tekad bulat kebangsaan bareng ke terciptanya warga yang adil dan beradab. Papua ialah kita dan kita ialah manusia-manusia yang mempunyai harkat dan martabat” ucap Kyai Said dilansir dari Indonesia.id. [Islam Nusantara/pin]

5 Sikap PBNU dan Figur publik Bangsa Lintas Agama Waktu Deklarasi Papua Damai di Jakarta

Lima Sikap PBNU dan Tokoh Bangsa Lintas Agama Saat Deklarasi Papua Damai di Jakarta

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This div height required for enabling the sticky sidebar