Ada Kejanggalan dalam Vonis Bebas Pemerkosa Anak, Aktivis Minta Qanun Jinayat Direvisi

Mahkamah-Syariyah-Aceh-Vonis-Bebas-Terduga-Pemerkosa-Ponakan-Komisi-Perlindungan.jpg
Ilustrasi


Aktivis perempuan dan anak di Aceh memprotes putusan Pengadilan Syariah Aceh Besar dan Pengadilan Syariah Aceh yang membebaskan dua terdakwa kasus pemerkosaan anak, yakni MA dan DP.

TAPI adalah ayah korban. Sedangkan DP adalah paman korban.

Sebelumnya, jaksa Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah meminta kedua terdakwa divonis 200 bulan penjara atau 16,5 tahun penjara.

Menurut Soraya Kamaruzzaman selaku Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, ada beberapa kejanggalan dalam putusan hakim saat peninjauan kembali putusan tingkat pertama.

Misalnya, hakim tidak menggunakan video kesaksian anak sebagai korban sebagai bukti, dengan alasan anak tersebut tidak tuli, melainkan hanya mengangguk dan menggelengkan kepala saat menjawab pertanyaan.

Menurut Soraya, hakim merasa jawabannya hanyalah imajinasi anak yang menjadi korban.

“Mari kita lihat, dalam kasus ini, menunjukkan bahwa hakim tidak memiliki perspektif anak sebagai korban dalam memeriksa kembali masalah ini. Tentu kasus ini harus dilihat secara berbeda, meski sebelumnya anak ceria bisa bersosialisasi dengan baik, namun pengalaman traumatis tersebut tentu tidak akan membuatnya kembali normal dalam waktu singkat,” kata Soraya seperti dikutip Kompas.com kepada Banda Aceh. , Senin (7/6). / 2021).

Selain itu, Soraya juga menyinggung kejanggalan lainnya.

Menurut Soraya, hakim juga tidak menganggap hasil visum sebagai alat bukti, dengan alasan hasil visum tidak bisa menunjukkan siapa pelakunya.

“Otopsi tidak digunakan sebagai alat bukti, meskipun hasil otopsi menunjukkan terjadinya luka-luka. Sebenarnya ada beberapa hal yang hilang, karena kasus pemerkosaan terjadi beberapa bulan setelah kejadian. Pasalnya, hasil visum tidak bisa menunjukkan pelakunya,” kata Soraya.

Balai Syura Ureung Inong Aceh juga mencatat bahwa dalam menangani kasus pemerkosaan anak yang diduga dilakukan oleh ayah dan paman korban, hakim menggunakan Qanun Jinayat sebagai dasar hukum.

BACA JUGA :
Innalillah! Pegawai BUMN Ditangkap Terkait Bom Makassar, Ini Inisialnya

Juri mengabaikan hak anak di bawah umur yang menghadapi persidangan tanpa pendamping dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) atau psikolog.

“Ini adalah beberapa kelemahan dan kejanggalan yang kami temukan dalam proses hukum kasus pemerkosaan anak dengan menggunakan Qanun Jinayat. Artinya anak-anak korban Qanun Jinayat jelas tidak mendapatkan keadilan,” kata Soraya.

(suara islami)


Ada Kejanggalan dalam Vonis Bebas Pemerkosa Anak, Aktivis Minta Qanun Jinayat Direvisi

Recommended For You

About the Author: Asep Komarudin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *