1585269017
1585269017

Andil Hukum Islam dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Diposting pada 36 views

Andil Hukum Islam dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Diskursus Islam Nusantara sesungguhnya telah bergulir semenjak diusungnya jadi tema besar pada Muktamar NU ke-33 di Jombang bulan Agustus 2015 lalu. sesudah jauh sebelumnya istilah Islam Nusantara yang di dalamnya termaktub istilah Fiqh Nusantara, dikemukakan ke-1 kali oleh Hasbi Ash-Shiddieqy pada tahun 1940-an (hal 1). Berawal dari itu sampai sekarang, baru lantas memperoleh sambutan hangat dan kembali jadi perbincangan di dunia akademik maupun dunia maya. 


Islam Nusantara pada dasarnya Adalah hasil interaksi dan kontektualisasi ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, diakumulasikan sesuai dengan realitas sosio-kultural masarakat Indonesia. Sampai sekarang dapat kita paham dan maklumi bilamana Islam atau Fiqh Nusantara banyak berpengaruh kepada pembentukan sistem hukum nasional Indonesia.


Pada dasarnya, relasi antara term agama dan negara dalam diskursus keindonesiaan sampai hari ini nyatanya tidak pernah selesai diperbincangkan. Berbicara Soal fiqh, ialah benar apa yang dikatakan oleh Hosaini, yang menjelaskan bahwa arti fiqh ialah berkembang. Berkembang secara ekspisit, berubah seiring berkembangnya zaman. Pun negara juga sedemikian, positive laws yang berlaku sebagiannya ialah hasil saduran dari living laws, keduanya senantiasa berjalan beriringan. Pertautan antara keduanya tidaklah sederhana, disamping sebab kebanyakan warga Indonesia ialah Muslim, pada kondisi yang sama, asas menjunjung pluralitas atau toleransi, haruslah tercermin dari tiap-tiap hukum yang berlaku. 

READ
Manfaat Istiqomah Membaca Wirid Al-Latif


Dalam konteks pembangunan hukum di Inonesia, Fiqh Islam sudah banyak memberi Andil, di antaranya : UU No 1 tahun 1974 mengenai hal Pernikahan, pada pasal 2 ditulis bahwa sahnya pernikahan apabila ditunaikan menurut ketentuan agamanya masing-masing. Lebih detail dijelaskan pada pasal 63, dinyatakan yang dimaksud pengadilan dalam UU ini ialah Pengadilan Agama  bagi mereka yang beragama Islam. UU No 7 tahun 1989 mengenai hal Peradilan Agama. PP No 28 tahun 1978 mengenai hal perwakafan tanah. Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan masih banyak lagi.


Secara detail, NU dalam muktamarnya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo tahun 1989 merumuskan, deklarasi mengenai hal hubungan Pancasila dengan Islam terdiri dari 5 butir. Ke-1, mengatakan dengan tegas bahwa pancasila selaku dasar dan falsafah negara bukanlah agama. Ke-2, bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai sila-sila yang lain. Ketiga, Islam ialah aqidah dan syari’ah meliputi hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia. Ke-4, tiap-tiap Muslim baik pribadi maupun sosial, dapat dibenarkan menganut paham filsafat atau ideologi tertentu senyampang tidak bertentangan dengan Islam. Kelima, penerimaan dan pengamalan Pancasila Adalah perwujudan dari usaha ummat Islam untuk menjalankan syari’at agamanya (hal 109-111). 


Sampai waktu ini, banyak intelektual muda Indonesia yang mecatat nomenklatur pembicaraan Islam Nusantara. Tapi, karya yang membicarakan secara detail Soal Andil Fiqh Nusantara kepada Kemajuan hukum di Indonesia sangatlah minim. Maka kiranya tidak keterlaluan kalau menyebut karya Prof Haris ini selaku penambah khazanah literatur. Buku yang berjudul Fiqh Nusantara Pancasila dan Sistem Hukum Nasional Indonesia yang ditulis oleh guru besar bidang ushul fiqh ini, amat patut untuk dijadikan rujukan dan bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan. 

READ
True Story Santri Berjumpa Nabi Di Rumah Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki


Prof Haris menyusun buku ini dengan amat runtut, serta berhubungan antarbabnya. Diawali dengan penuturan mengenai hal Metodologi Fiqh Nusantara, Formulasi Fiqh Nusantara, sampai keterkaitan dan kontribusinya dengan sistem hukum di Indonesia. Buku ini cukup gamblang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait Andil Fiqh Nusantara yang berasal dari urf, sampai kaitannya dengan sistem hukum Nasional. Sumber-sumber atau rujukan yang diambil dari buku ini juga amat gamblang asalnya, selain dari beberapa rujukan yang juga diambil dari buku atau tulisan penulis sendiri, juga rujukan kitab-kitab klasik mutawatir tidak luput jadi bahan rujukannya. Sampai buku ini amat patut dijadikan sumber rujukan dari bermacam kalangan,.mulai dari akademisi, agamawan, peneliti, sampai mereka yang berharap pemahaman lebih mengenai hal Fiqh Nusantara dengan kaitannya dengan sisitem hukum Nasional.


walaupun sedemikian, saya rasa buku ini mempunyai kekurangan dalam hal kebahasaan yang kiranya agak sukar dimengerti oleh pembaca awam. Dan adanya kekhilafan tulis dalam beberapa tempat, akan tetapi buku ini cukup jadi respon mengenai hal kegundahan masarakat. Sebuah langkah pas untuk mengungkap misteri Fiqh Nusantara berasal dan apa kontribusinya. Seluruh dirangkai dalam buku ini, dan tentunya beberapa kekhilafan telah maklum adanya dalam sebuah karya. 

 

Peresensi : Mohammad Irfan Sholeh, maha siswa Fakultas Syariah IAIN Jember, alumni Intermediate Journalism Class

 

READ
Ini Wasiat KH. Ahmad Shidiq Jember

Identitas Buku

Judul Buku    : Fiqh Nusantara Pancasila dan Sistem Hukum Nasional Indonesia 

Pengarang      : Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I

Penerbit         : Pustaka Compass

Tahun Terbit : November 2019

Tebal             : 156 halaman


 

Andil Hukum Islam dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional
Sumber: NU-Online

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *