BKN Keluarkan Parameter anggapan Profesionalisme ASN

BKN Keluarkan Parameter anggapan Profesionalisme ASN

loading…

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan parameter untuk menilai indeks profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Indeks profesionalisme ASN itu akan dipakai selaku dasar keputusan strategi manajemen ASN.

Parameter tersebut diatur dalam Peraturan BKN No.8/2019 mengenai hal Pedoman Tata Cara dan penyelenggaraan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. “Peraturan ini bermaksud agar Ada standar bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam melakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan,” bunyi pasal 2 ayat 2 dalam peraturan yang diteken Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Setidaknya, Ada 4 hal yang dianggap dalam indeks profesionalisme ini, yaitu kualifikasi, kompetensi, daya-kerja, dan disiplin. Dalam hal kualifikasi, parameter yang dipakai ialah jenjang pendidikan formal ASN. Bahkan, bobot penilaian kualifikasi sebesar 25% dari keseluruhan penilaian indeks.

Lalu untuk kompetensi, parameter yang dilihat di antaranya diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, dan seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya. Hal ini dilaksanakan untuk menyaksikan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti ASN dan kesesuaian dalam penyelenggaraan tugas jabatan. Ini diperhitungkan sebesar 40% keseluruhan pengukuran.

Baca Artikel Lainnya:  Legitimasi Kepala Daerah Usungan PDIP soal Mahar Politik Menjelang Pilkada

Sementara itu, kategori daya-kerja dipakai untuk mengukur data/info Soal penilaian daya-kerja. Dalam hal ini berdasar perencanaan daya-kerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. Hal yang diperhatikan ialah target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN. Bobot penilian sebesar 30% dari keseluruhan penilaian.

Terakhir ialah kategori disiplin untuk mengukur data atau info kepegawaian terkait riwayat hukuman yang pernah diterima PNS. Kategori ini mempunyai bobot penilaian sebesar 5%.

Kepala Biro (Karo) Humas BKN Mohammad Ridwan menjelaskan, sesungguhnya pengukuran indeks profesionalitas selama ini belum pernah dilaksanakan. Menurut dia, kalau mempergunakan ukuran internasional pasti jeblok.

“Makanya BKN mengusulkan indeks profesionalitas. Dengan peraturan sekarang ini kewajiban bagi instansi melaksanakan pengukuran,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, dengan indeks ini ke depan akan lebih mudah melaksanakan tindakan manajemen. Misalnya, kalau ditemukan di 1 instansi yang indeksnya di bawah rata-rata maka dapat dilaksanakan perbaikan.

“Nanti PPK (pejabat pembina kepegawaian) dapat mempergunakan itu untuk menjustifikasi, katakanlah penambahan alokasi biaya untuk kompetensi ASN disitu. Itu bagian,” katanya. (Dita Angga)

Baca Artikel Lainnya:  Mahfud MD Ungkap Ada Buronan Radikalisme dari Arab Kabur ke Indonesia

(nfl)

SindoNews by Abrori

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close