Covid-19, Ketahanan Negara, dan Peta Politik Ekonomi Global

1590841076

Covid-19, Ketahanan Negara, dan Peta Politik Ekonomi Global

Oleh Rokan Darsyah

 

La dharara wa la dhirāra atau “tidak  boleh membahayakan diri dan  membahayakan orang lain”. Hadits ini lalu ditarik jadi kaidah fiqih yang belakangan populer kembali di telinga kita selama pandemi Covid-19. Ini mungkin terjadi sebab banyak ulama menyampaikan kaidah tersebut untuk menerangkan perlunya menjaga keamanan diri dan keamanan orang lain dalam rangka physical distancing.

Lembaga Bahtsul Masail PBNU dalam pandangan keagamaannya tanggal 19 Maret 2020 dan MUI dalam Fatwa No. 14 tahun 2020 juga mempergunakan kaidah tersebut. Dapat dipahami bahwa kaidah ini memposisikan pertimbangan hubungan manusia dalam interaksi sosial (mu‘amalah), untuk urusan ubudiyah, yang bermaksud untuk menjaga jiwa (hifzhun nafs) masing-masing individu dari bahaya Covid-19.

Kemudian, sesudah Covid-19 kian nyata dampaknya sampai ke aspek ekonomi, orang-orang mulai membicangkan maksud lain dari agama, yaitu memelihara harta (hifzhul māl) atau berhubungan dengan perekonomian. Terlebih, sesudah Covid-19 dinilai menekan perekonomian global.

Selaku bagian dari mu‘amalah, muamalah māliyah (harta) tentu juga menerapkan kaidah dasar, yaitu “pada dasarnya seluruh praktik muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (al-ashlu fil mu‘āmalah al-ibāhah hattā yadullad dalīlu ’alat tahrīm). 

Kaidah tersebut dapat dilihat mempunyai antusias yang sama dengan asas legalitas hukum, yaitu tiap-tiap orang cuma dapat dikenakan sanksi kalau menabrak hukum yang sudah ditetapkan. Yang ini mengisyaratkan bahwa selama belum ada aturan yang mencegah maka suatu perbuatan boleh ditunaikan.

Kemudian mengapa timbul suatu hukum atau larangan pada hal tersebut? Saya kira sebab ada bahaya (mudharat) kalau hal itu ditunaikan sehingga Penting adanya hukum untuk menghormati atau menjaga individu tersebut agar tidak jatuh pada kebangkrutan (mafsadat).

Dengan kata lain, saya kira la dharara wa la dhirāra juga mempunyai posisi penting selaku kaidah untuk aspek ekonomi. Khususnya berhubungan dengan ekonomi Indonesia selaku suatu negara dalam perdagangan internasional di tengah pandemi.

Kajian fiqih mu‘amalah māliyah yang berhubungan dengan hubungan ekonomi antarnegara sungguh tidak sepopuler pembicaraan hubungan antarindividu dalam akad-akad, atau relasi negara dan ummat dalam hal zakat, pajak, intervensi harga, dan lain sebagainya. Kita dapat memahami sebab secara historis narasi peradaban ummat Islam lebih banyak mengedepankan aspek brothership sesama muslim (ukhuwah Islamiyah).

Ghirah nasionalisme atau kebangsaan ummat Islam (ukhuwah wathaniyyah) berdasar kedekatan wilayah atau senasib dalam penjajahan mungkin baru tampak pada awal abad ke-20. Bagian negara yang sukses mengawinkan antara Islam dan kebangsaan tentu ialah Indonesia.

Indonesia ialah dārul mītsāq (negara Komitmen), begitu Kyai Ma’ruf Amin menjelaskan. Ini beralaskan pada tafsirnya atas Surat Al-Anfal ayat 72 yang jadi fondasi ukhuwah wathaniyyah. Pancasila ialah kalimatun sawā (titik temu). Adapun UUD 1945 ialah ittifāqan wathaniyyah (Komitmen nasional). Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran jadi maksud bernegara sebagaimana tertera pada pembukaan UUD 1945.

Target bernegara tersebut tentu jadi penting diusahakan, khususnya oleh ummat Islam yang wajib hukumnya untuk memenuhi suatu perjanjian. Komitmen bangsa. Oleh karena itu, pada titik inilah kajian ekonomi syariah jadi penting selaku positioning dalam perdagangan internasional dan perang dagang global. Mengkaji peran dan keputusan strategi negara yang bagaimana yang dapat menyokong masyarakat Indonesia, khususnya ummat Islam Indonesia, mencapai bangsa yang makmur. Sebagaimana cita-cita bareng yang disepakati. 

 

Politik Ekonomi Global
Semenjak pandemi Covid-19 muncul di akhir tahun lalu selaku isu kesehatan dunia, WHO jadi aktor global yang memperoleh panggung Inti pada situasi ini. Perjalanan Covid-19 di Indonesia kerap diriuhkan dengan dialektika antara WHO dan Pemerintah Indonesia.

BACA JUGA :   Cerita Tobatnya Seorang Pembunuh, Diterima atau Ditolak?

Mulai dari kecurigaan WHO pada Indonesia yang masih bebas Covid-19 di awal tahun 2020, intimidasi WHO untuk Indonesia untuk melaksanakan lockdown, sampai pada 27 Mei 2020 WHO menekan pemerintah Indonesia untuk menstop pemanfaatan chloroquine dan hydroxychloroquine selaku obat corona. Walaupun waktu ini telah relatif banyak penderita Covid-19 di Indonesia yang mulai sembuh, tapi akhirnya Pemerintah RI patuh ikut intimidasi WHO soal chloroquine.

Pada 1 sisi pemerintah sudah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan tidak lama lagi akan memberlakukan Pasca-PSBB, atau yang populer disebut new normal (normal baru). Normal baru yang tetap menerapkan tiap-tiap protokol kesehatan Covid-19, serta begitu banyak menyerap energi dan anggaran.

Di sisi lain protokol kesehatan Covid-19 juga terus membatasi aktifitas ekonomi dan menambah beban ongkos usaha pada swasta. Akibat swasta tidak menggeliat waktu PSBB, tidak heran pendapatan pajak pemerintah turun. Menyebut saja Pemda DKI yang turun dari 50,17 T jadi 22,5 T sebagaimana yang disampaikan Gubernur DKI pada 29 Mei 2020 kemarin.

Pemerintah mengabarkan akan memfokuskan atau relokasi anggaran untuk menyokong protokol kesehatan Covid-19. Sementara tata laksana protokol tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan pada tanggal 20 Mei 2020.

Diperkirakan besar serapan anggaran di semua Indonesia ialah untuk pembelian bahan habis pakai seperti Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan hand sanitizer. Sementara di sisi lain, kian banyak rakyat yang terjerat ekonomi dan psikisnya akibat pandemi ini.   

La dharara wa la dhirāra. Saya kira semenjak PP No. 21 tahun 2020 dan Kepres No. 11 tahun 2020 diteken tanggal 31 Maret 2020, Indonesia sudah masuk pada “jangkauan WHO”. Delapan hari setelahnya, atau 8 April 2020, Kementerian Kesehatan mengedarkan dokumen legal setebal 40 halaman yang berisi Petunjuk Teknis APD dalam berhadapan dengan wabah Covid-19, yang berdasar tempat pelayanan kesehatan, profesi, dan aktivitas petugas menurut WHO.

Daftar Pustaka dokumen Kementerian Kesehatan itu banyak mereferensi publikasi dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yang Adalah lembaga pemerintah Amerika Serikat untuk mengendalikan dan melarang penyakit, juga U.S. Food and Drug Administration (FDA) semacam BPPOM Amerika Serikat, dan tentunya dokumen WHO yang berjudul Rational Use of Personal Protective Equipment for Coronavirus Disease 2019

Kita ambil contoh 1, APD yang mesti dipakai oleh tiap-tiap tenaga kesehatan di ruang perawatan pasien, IGD, dan kamar operasi, sesuai dokumen legal Kementerian Kesehatan, yaitu masker N95. Walaupun dalam dokumen WHO, untuk tempat yang sama, selain masker N95 juga dapat mempergunakan masker FFP2 atau FFP3. Kemudian apa bedanya ketiga kategori masker yang proseduralnya cuma dapat dipakai untuk sekali pakai itu?

Masker N95 ialah masker spesial yang syarat beredarnya di pasaran dunia mesti tersertifikasi oleh National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), ini semacam Dirjen Pembinaan Kontrol Ketenagakerjaan dan Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3), tapi Ada di bawah CDC di Amerika Serikat. Tentu tidak sedikit ongkos (ujrah) yang mesti dikeluarkan suatu manufaktur untuk dapat memperoleh sertifikat dari NIOSH. Dan NIOSH tidak mendelegasikan kewenangan untuk pengujian/sertifikasi N95 ke lembaga internasional lain.

CDC dalam lamannya menampilkan daftar ratusan pabrik di semua dunia yang tersertifikasi NIOSH. N95 yang Saat ini jadi komoditi unggulan di tengah pandemi diproduksi dari pabrik-pabrik yang berdomisili di Korea, Kolombia, Singapura, Irlandia, Jepang, Inggris, Prancis, Hongkong, dan India. Tercatat Amerika, China, dan Taiwan jadi 3 besar negara yang paling banyak mempunyai pabrik produsen N95. Sayangnya tidak ada satupun pabrik berdomisili di +62 yang terdaftar pada website CDC. 

BACA JUGA :   Nasihat untuk Adi Hidayat (UAH); Ulama Fiqih Sangat Berhati-hati Meneliti Hadits

Penelusuran mempertunjukkan sebagian di antara pabrik tersebut juga memproduksi masker FFP2, FFP3, atau sejenisnya agar dapat masuk pasar eropa. Dengan argumentasi, cuma kategori masker tersebut yang boleh beredar di Eropa berdasar aturan Warga Ekonomi Uni Eropa yang dikawal oleh European Safety Federation (EUESF).

EUESF juga mempublish standar untuk beberapa APD kategori lain. Produk FFP2 wajib lulus standar DIN EN 149:2009 dan CE Marking untuk memastikan kesesuaian dengan standar K3 dan lingkungan Uni Eropa. Produk juga mesti diuji di laboratorium yang terakreditasi oleh European Accreditation. Cuma ada 23 laboratorium penguji. Seluruhnya Ada di Eropa sana. Tentu juga tidak gratis untuk memperoleh sertifikat itu.

Hambatan (barrier) dalam bentuk standarisasi dan besarnya ongkos sertifikasi alat kesehatan seperti yang terjadi pada APD masker N95 dan FFP2 dapat Disangka menyebabkan tingginya ongkos kesehatan di Indonesia. Keterbatasan tulisan ini membikin cuma sanggup menguraikan 1 contoh, yaitu masker yang dipakai tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19. Mungkin di lain waktu kita dapat membicarakan alat kesehatan lain yang diatur “mekanisme pasar”nya oleh WHO.

Kenapa Eropa dan Amerika, serta belakangan ini China leluasa bermain pada industri kesehatan global. Tidak Penting terburu-buru mencap suatu teori konspirasi. Bagaimanapun adagium “tidak ada makan siang gratis”, sesungguhnya seirama dengan konsep will to power yang kerap jadi landasan pemikiran kebanyakan orang barat di era postmodern.

Dapat dilihat negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman sungguh kontributor besar WHO. Khususnya Amerika Serikat. Ini belum ditambah dengan kontributor swasta terbesar WHO yang juga banyak masyarakat AS seperti Bill Gates yang Saat ini aktif di industri vaksin, Gavi Alliance (aliansi industri vaksin), dan Rotary International. Kesemua daftar funder dapat dilihat pada dokumen WHO Voluntary Contributions by Fund and by Contributor, 2018, yang diumumkan tanggal 9 Mei 2019.

Walaupun negara-negara yang disebutkan di atas juga terkena dampak Covid-19, di masa pandemi ini sirkulasi ekonomi mereka selaku negara produsen akan dapat lebih baik karena tingginya permintaan pasar dunia kepada APD, misalkan masker tadi. Kita dapat membandingkannya dengan Indonesia yang mesti mengimpor N95 mempergunakan APBN. Hasilnya tentu akan tampak pada neraca perdagangan tahunan.

Akhirnya melalui contoh di atas, pada Covid-19 ini tampak gamblang kita begitu Mengandalkan pada negara lain di bidang kesehatan. Ini belum menghitung ketergantungan kita pada industri lainnya terkait wabah Covid-19 seperti industri kimia dan bahan baku tekstil.

Lebih miris lagi rendahnya posisi kita di bidang teknologi info. Kita berpasrah saja jadi pasar menggiurkan untuk aplikasi telekonferensi seperti zoom dan google meet pada masa work from home. Tentu seluruh itu ialah ketergantungan yang merugikan (mafsadat) selaku bangsa dan negara, dan pada ujungnya pada individu pribadi.

Saya kira, ekonomi syariah yang nasionalis akan berbicara soal keberpihakan. Agar menemukan jalan penyelesaian dalam menaikkan kemampuan industri dalam negeri yang selama ini menyerap tenaga kerja. Juga jalan penyelesaian untuk menemukan keseimbangan baru dalam peta ekonomi global.

 

Penulis ialah Wakil Ketua Lakpesdam PWNU DKI Jakarta

Covid-19, Ketahanan Negara, dan Peta Politik Ekonomi Global
Sumber: NU-Online

Recommended For You

About the Author: Ahmad Fawas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *