Haikal Hassan, Abdul Shomad, dan Hidayat Nur Wahid

Haikal Hassan Abdul Shomad dan Hidayat Nur Wahid Haikal Hassan, Abdul Shomad, dan Hidayat Nur Wahid

Tolong, sudah waktunya untuk memberikan klarifikasi kepada orang-orang yang telah termakan oleh narasi seputar pelaksanaan haji Indonesia. Karena sebagian kelompok masyarakat tidak mau mendengar apa yang dikatakan BPKH, apa yang dikatakan BPK, sama halnya dengan masyarakat yang tidak mau mendengar KPCPEN, IDI, pakar kesehatan, dalam isu COVID19.

Mereka lebih mendengarkan apa yang Anda katakan.

Ini tidak berarti bahwa tidak boleh ada kritik. Kritik dan pengawasan harus terus dilakukan secara bersama-sama, namun tidak dengan narasi yang tidak bisa dijelaskan sumbernya.

Seharusnya kita semua sepakat bahwa yang namanya hoax dan fitnah, jariyah bisa jadi dosa, seperti yang sering dikemukakan MUI, Muhammadiyah, NU dan lain-lain.

Ada anggota keluarga besar saya yang sangat percaya dengan narasi bahwa umat Islam gagal menunaikan haji karena uangnya digunakan untuk membangun jalan tol. Saya harus khawatir memberikan penjelasan dari berbagai sumber untuk dapat meyakinkan bahwa itu adalah fitnah.

Dijelaskan, alasan utama pembatalan haji karena dampak pandemi COVID-19, sehingga Arab Saudi belum membuka akses. Maka seperti pada tahun 2020, pemerintah Indonesia merasa tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan haji dengan baik, sehingga harus dibatalkan untuk kepentingan bersama.

Adapun dana haji, dari lebih dari 100 triliun dana yang dikelola BPKH, sebagian diinvestasikan dalam skema risiko rendah hingga sedang, itupun uang jemaah dijamin oleh LPS. Artinya dalam kasus terburuk, investasi tidak membuahkan hasil, sehingga uang jemaah akan tetap aman, karena negara akan menggantinya melalui LPS.

Bahwa sebagian dana telah diinvestasikan melalui skema SBSN yang jelas sangat aman, memungkinkan negara menggunakan dana yang diperoleh secara tidak langsung untuk berbagai program manfaat, tidak menutup kemungkinan untuk program infrastruktur, seperti pembangunan kampus, madrasah.

BACA JUGA :   Kenapa Bangsa Barat Seperti "Kegilaan" Ingin Mengetahui Bangsa-bangsa Lain?

Jadi ada dua hal:

1. Dana haji dikelola oleh BPKH yang sebagian diinvestasikan di SBSN.
Laporan itu seperti simpanan nasabah di bank, dia akan mempercayakan bank untuk memprosesnya, asalkan sesuai syariah, dan selalu diawasi oleh auditor.

2. Pemerintah menggunakan berbagai sumber investasi, termasuk SBSN, untuk mendanai program-programnya.
Kewajiban pemerintah adalah membayar SBSN yang akan jatuh tempo, baik jangka pendek maupun jangka panjang, kepada investor, dalam hal ini BPKH. Bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia investasi, pasti tahu bahwa SBSN sangat aman, karena apa yang dijamin negara dilindungi undang-undang, bukan proyek per proyek.
Bahwa ada investasi lain yang perlu dilacak bersama, jadi silakan saja, tapi tidak harus bias karena keinginan politik.

Jangan habiskan energi bangsa dengan berdebat untuk hal-hal yang tidak berdasar, karena akan mengalihkan perhatian kita ke hal-hal yang lebih substantif, seperti keadilan, masalah korupsi.

Muhammad Jawy

Sumber: https://www.facebook.com/Abu.Muhammad.AlJawy/posts/3098735513704188

(suara islami)

Postingan Haikal Hassan, Abdul Shomad dan Hidayat Nur Wahid pertama kali muncul di The Truly Islam.

Haikal Hassan, Abdul Shomad, dan Hidayat Nur Wahid

Recommended For You

About the Author: Asep Komarudin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *