Ini 8 Kawasan yang Boleh Mudik Lokal pada 6-17 Mei 2021

2660999818 Ini 8 Kawasan yang Boleh Mudik Lokal pada 6-17 Mei 2021
2660999818 Ini 8 Kawasan yang Boleh Mudik Lokal pada 6-17 Mei 2021

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan memberikan pengecualian untuk kegiatan perjalanan ke wilayah tertentu selama masa pelarangan mudik Lebaran mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.

Dengan istilah “mudik lokal”, kegiatan tersebut hanya berlaku di kawasan aglomerasi, yaitu beberapa lingkungan / kota yang berdekatan. Namun, protokol kesehatan belum diterapkan.

“Di dalam kawasan aglomerasi, pergerakan dan transportasi masyarakat masih diperbolehkan dengan batasan kapasitas, frekuensi, dan jam operasional,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, baru-baru ini dihubungi Kompas.com.

Ada delapan wilayah aglomerasi ini. Namun harus diingat sekali lagi, orang di luar tempat tersebut tidak bisa pulang.

Jika terjadi pelanggaran masyarakat, bersiaplah petugas untuk menjatuhkan sanksi berupa putar balik atau undang-undang sesuai ketentuan yang berlaku.

Ini juga mendapat dukungan dari Korlantas Polri, seperti yang dikatakan Kepala Operasi Korlantas Kombes Rudy Antariksawan.

Ia mengatakan, pihaknya tidak akan menindak pengemudi yang masih melintas di kawasan aglomerasi.

“Boleh memasukkan pariwisata, tapi untuk penduduk lokal. Penduduk setempat bisa ada dan ada kapasitas 50 persen,” kata Rudy kepada awak media.

Menurut Kementerian Perhubungan, delapan daerah berikut bisa pulang kampung:

1. Medan Raya: Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo

2. Jabodetabek: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

3. Bandung Raya: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat

4. Semarang Raya: Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Purwodadi

5. Yogyakarta Raya: Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul

6. Solo Raya: Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen

7. Surabaya Raya: Surabaya, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo

8. Makassar Raya: Makassar, Takalar, Maros, Sungguminasa

Penalti

Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan mudik lebaran tahun ini mulai 6-17 Mei 2021 sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona alias Covid-19 di Tanah Air.

BACA JUGA :   KRI Golok-688 Tambah Kekuatan Kapal Tempur TNI AL, Ini Kecanggihannya

Sejalan dengan hal tersebut, Korlantas Polri telah menggelar berbagai pos pemeriksaan di berbagai wilayah untuk mencegah kendaraan bermotor keluar kota, baik di jalan raya, jalan tol maupun jalur tikus.

Aturan terkait larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penghapusan Mudik di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah.

Jika masih ada warga yang masih bertekad pulang, pengemudi akan diminta memutar balik oleh petugas lapangan.

Namun bagi orang yang dalam keadaan darurat bisa menyertai surat pengangkatan atau informasi terkait sesuai ketentuan.

“Dalam beberapa kasus, agen bisa mengambil tindakan hukum atau memulihkannya,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo belum lama ini.

Beberapa kasus yang dikutip adalah wisatawan yang menggunakan layanan perjalanan ilegal atau pengendara yang menawarkan layanan ini. Mereka akan dikenai sanksi berdasarkan pasal 308 undang-undang nomor 22 tahun 2009.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pengemudi kendaraan yang tidak memiliki surat ijin pengangkutan orang dalam trayeknya atau surat ijin angkutan orang yang tidak berada di trayeknya beresiko pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak. dari Rp. 500.000.

Sementara itu, jika ada warga yang lolos dari pengasingan atau pengawasan, pemudik harus dikarantina selama 5 hari di kampung halamannya, seperti disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Stiyadi.

“Kalau ada yang lewat atau keluar pantauan karena lewat jalur tikus dan sebagainya, lalu sampai di kawasan itu, ada syarat karantina selama 5 hari di masing-masing kawasan,” ujarnya.

Dia mengatakan karantina wajib adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Satgas Manipulasi Covid-19. Hal itu tertuang dalam surat edaran nomor 13 tahun 2021. Budi mengatakan, karantina wajib bagi pemudik yang nekat akan dilakukan oleh satuan tugas Covid-19 daerah.

Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah. “Kami sedang melakukan rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi SE 13, bahwa ada kewajiban melakukan isolasi selama 5 hari (bagi pemudik yang lewat), hal ini dipahami pihak gubernur, walikota, bupati yang akan melaksanakannya di lapangan, ”kata Budi.[kompas.com]
BACA JUGA :   Pesawat Tempur Asing Melintasi Natuna, Ini Penampakannya


Ini 8 Kawasan yang Boleh Mudik Lokal pada 6-17 Mei 2021

Recommended For You

About the Author: Hendro Purwanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *