Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / BERITA INDONESIA / Jalan Sunyi Joko Widodo Rebut Kembali Uang Negara dari Supersemar

Jalan Sunyi Joko Widodo Rebut Kembali Uang Negara dari Supersemar

/
/
/
7 Views

Jalan Sunyi Joko Widodo Rebut Kembali Uang Negara dari Supersemar

Jalan Sunyi Joko Widodo Rebut Kembali Uang Negara dari Supersemar

Negara memberikan kuasa untuk Presiden RI untuk merebut kembali uang yang diselewengkan Yayasan Supersemar. seusai 11 tahun bertarung di pengadilan, perlahan uang negara yang diselewengkan ke perusahaan Famili Cendana itu kembali.

Perkara berawal waktu Presiden Soeharto mendirikan Yayasan Supersemar pada 16 Mei 1974. Tujuannya untuk membantu pendidikan Indonesia.

2 tahun berselang, Presiden Soeharto mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 15/1976 yang menentukan 50 % dari 5 % sisa bersih laba bank negara disetor ke Yayasan Supersemar. Bermodal PP ini, Yayasan Supersemar memperoleh uang sebesar USD 420 juta & Rp 185 miliar.

Dalam perjalanannya, biaya yang terkumpul bukannya untuk beasiswa, pembangunan gedung sekolah, kampus dkk, tapi malah diselewengkan ke bisnis Famili Cendana dkk. Di antaranya yakni:

1. PT Bank Duta USD 125 juta.
2. PT Bank Duta juga kembali diberi biaya USD 19 juta.
3. PT Bank Duta kembali memperoleh kucuran biaya USD 275 juta.
4. Sempati Air sebesar Rp 13 miliar kurun 1989 sampai 1997.
5. Diberikan untuk PT Kiani Lestari sebesar Rp 150 miliar pada 13 November 1995.
6. Diberikan untuk PT Kalhold Inti, Essam Timber & PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri sebesar Rp 12 miliar pada 1982 sampai 1993.
7. Diberikan untuk kubu usaha Kosgoro sebesar Rp 10 miliar pada 28 Desember 1993.

Sejauh Soeharto menjabat, laporan keuangan Yayasan Supersemar tidak tersentuh. Pasca lengser pada 1998, uang yang terkumpul itu mulai dibidik selaku bagian amanat reformasi.

Sampai pada 2007, Negara menggugat Yayasan Supersemar untuk mengembalikan biaya yang diselewengkan. Gayung bersambut. Pada 27 Maret 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan Kejagung & menghukum Yayasan Supersemar membayar ganti rugi untuk RI.

Vonis itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada 19 Februari 2009. Setahun setelahnya, hakim agung Harifin Tumpa dengan member Rehngena Purba & Dirwoto menguatkan vonis itu. Sayang, ada salah ketik di amar sehingga tidak sanggup dieksekusi. Semestinya tertulis Rp 185 miliar, tetapi tertulis Rp 185.918.904.

Jaksa Agung mengusulkan PK atas kekhilafan ketik itu. Pada Agustus 2015, MA membenahi salah ketik itu, jadi:

“Menghukum Tergugat II (Yayasan Supersemar) untuk membayar untuk Penggugat (Republik Indonesia) sejumlah 75 % x US $ 420.002.910,64 = US $ 315.002.183,00 & 75 % x Rp 185.918.048.904,75 = Rp139.438.536.678,56,” putus ketua majelis Suwardi dengan member Mahdi Soroinda Nasution & Sultoni Mohdally.

Tapi cerita belum berakir. Yayasan Supersemar mengusulkan perlawanan eksekusi pada 2016.

Pada 29 Juni 2016, PN Jaksel mengabulkan perlawanan eksekusi Yayasan Supersemar. PN Jaksel mengumumkan Yayasan Supersemar telah menyalurkan biaya pendidikan ke yang berhak.

Tetapi pada 19 Oktober 2017, MA Tidak mau perlawan eksekusi Yayasan Supersemar itu. Menurut MA, perlawanan eksekusi Yayasan Supersemar nebis in idem.

“Sehingga putusan perkara a quo nebis ini idem,” ucap majelis dengan suara bulat.

Mengantongi putusan itu, Jaksa Agung mengusulkan permintaan eksekusi. Perlahan, uang negara yang diselewengkan yayasan sanggup diambil kembali.

“Jaksa Agung Muda Perdata & Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, sudah sukses melakukan pemulihan keuangan Negara dari beberapa rekening deposito/giro/rekening milik Yayasan Supersemar/Yayasan Beasiswa Supersemar di bank dengan total keseluruhan sebesar Rp 241.870.290.793,62 yang waktu ini Ada di rekening Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan rekening RPL 175 PN,” kata Kapuspenkum Kejagung, M Rum pada Maret 2018.

Langkah sunyi Joko Widodo tidak sampai di situ. Diam-diam, lewat Jaksa Agung, ia terus menuntaskan Perkara itu. Salah satunya meminta eksekusi tanah & Gedung Granadi.

“Telah lama (disita),” kata pejabat Humas PN Jaksel Achmad Guntur waktu dihubungi Senin (19/11) lalu.

Kecuali gedung Granadi, yang terletak di Jl HR Rasuna Said, sejumlah aset lainnya disita terkait Perkara Yayasan Supersemar, di antaranya tanah di Megamendung, Kampung Citalingkup, Bogor, seluas 8.120 meter persegi.

“Ada tanah di Megamendung & rekening sama uangnya,” sambung Guntur.

Lalu apa kata Famili Cendana soal penyitaan aset Yayasan Supersemar? Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menduga penyitaan gedung Granadi di Kuningan, Jaksel, berhubungan dengan dirinya yang vokal kepada pemerintah.

“Granadi itu ya, saban kali saya bicara vokal ke pemerintah, senantiasa ada yang angkat Soal penyitaan Granadi. Padahal ini cerita yang telah beberapa bulan yang lalu,” ucap Titiek di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Sumber: detik.com

Jalan Sunyi Joko Widodo Rebut Kembali Uang Negara dari Supersemar

Jalan Sunyi Joko Widodo Rebut Kembali Uang Negara dari Supersemar by A. Zain

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This div height required for enabling the sticky sidebar