Joko Widodo Teken Perpres Baru soal Kartu Prakerja

Joko Widodo Teken Perpres Baru soal Kartu Prakerja
Page Visited: 19
Read Time:2 Minute, 27 Second

Joko Widodo Teken Perpres Baru soal Kartu Prakerja

Presiden Jokowi merevisi aturan penyelenggaraan Program Kartu Prakerja melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020. Perpres yang diteken 7 Juli ini merubah Perpres Nomor 36 Tahun 2020 soal Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Perpres baru mengatur salah satunya soal pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan Kartu Prakerja yang bukan termasuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 31A yang tidak diatur dalam Perpres sebelumnya.

“Pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk lingkup penyerasian pengadaan barang/jasa pemerintah tetapi tetap memperhatikan maksud, prinsip, dan etika pengadaan barang jasa pemerintah,” dilansir dari salinan Perpres, Jumat (10/7).

Perpres baru juga mengumumkan keputusan strategi yang dikeluarkan Komite Cipta Kerja dan tindakan dari Manajemen Pelaksana sebelum terbit Perpres baru sah sejauh didasarkan pada iktikad baik.

Keputusan strategi itu berupa kerja sama dengan platform digital, penetapan penerima Kartu Prakerja, program pelatihan yang sudah dikurasi Manajemen Pelaksana dan dipilih penerima Kartu Prakerja, besaran ongkos program pelatihan, insentif yang dibayarkan ke penerima Kartu Prakerja, dan besaran ongkos jasa yang dikenakan platform digital ke lembaga pelatihan.

BACA JUGA :   Menteri Teten Menyebut Dukungan Modal Kerja Rp 2,4 Juta Sasar 12 Juta UMKM

Di sisi lain, dengan Perpres baru ini, member Komite Cipta Kerja sendiri juga bertambah. Awalnya cuma ada 6 member dengan Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan wakil ialah Kepala Staf Presiden.

Dalam Pasal 15 Perpres baru, member jadi 12 orang yang terdiri dari menteri sekretaris negara, menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri ketenagakerjaan ,menteri perindustrian, menteri perencanaan pembangunan nasional/Kepala BPPN, sekretaris kabinet, jaksa agung, kapolri, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP.

Pada Pasal 31C beleid tersebut juga mengatur ketentuan baru bagi peserta Kartu Prakerja yang tidak sesuai syarat tetapi sudah menerima sokongan ongkos pelatihan.

Sesuai syarat, peserta Kartu Prakerja cuma diberikan untuk buruh/pekerja yang terkena PHK, buruh/pekerja yang dirumahkan, dan buruh bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

“Penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan dan sudah menerima sokongan ongkos pelatihan atau insentif wajib mengembalikan sokongan ongkos pelatihan dan/atau insentif tersebut untuk negara,” katanya.

Pengembalian ongkos ini berlaku dalam jangka waktu 60 hari. Apabila tidak dikembalikan, manajemen pelaksana akan menggugat ganti rugi.

BACA JUGA :   Penduduk Tasik Sambut Pasien Sembuh Selaku Pejuang Kemanusiaan

penyelenggaraan Kartu Prakerja sebelumnya diadukan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Ombudsman terkait Sangkaan malaadministrasi. Bagian yang diadukan ialah pemilihan platform digital yang dianggap tidak mempergunakan mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa.

Berpatokan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 soal Pengadaan Barang dan Jasa, menerangkan bahwa pengadaan Adalah aktifitas pengadaan barang dan jasa yang mempergunakan APBN mulai dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.

Kecuali itu pemilihan platform digital juga dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020.[cnnindonesia.com]


Joko Widodo Teken Perpres Baru soal Kartu Prakerja

loading...

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *