Kabareskrim: Tindak Tegas yang Mengganggu Upaya Pemerintah Tangani COVID!

Kabareskrim Tindak Tegas yang Mengganggu Upaya Pemerintah Tangani COVID Kabareskrim: Tindak Tegas yang Mengganggu Upaya Pemerintah Tangani COVID!

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mengambil tindakan tegas terhadap informasi palsu atau hoaks yang mengganggu upaya pemerintah menangani pandemi COVID-19.

Pernyataan itu disampaikan Komjen Agus kepada jajarannya dalam rapat virtual di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/7/2021).

“Kalau pelanggaran person to person memaksa RJ (restorative justice) dan SE Kapolri, tapi kalau mengganggu upaya pemerintah dalam penanganan COVID, itu tindakan tegas,” katanya.

“Jangan sampai komunitas ini bingung dengan banyaknya hoax yang berkembang di masyarakat,” lanjut Agus.

Agus juga menugaskan seluruh jajarannya untuk mengawasi dan memastikan penyerapan belanja modal di provinsi, kabupaten, dan kota.

Menurut Agus, dalam penanganan pandemi COVID-19, masih banyak provinsi yang ragu menyerap anggaran dan belanja modal. Karena itu, dia meminta Bareskrim benar-benar bijaksana dalam menangani kasus terkait hal ini.

“Kalau ada kesalahan kecil, agar dikelola dengan bijak, yang terpenting ekonomi negara berputar pada anggaran yang bisa terserap seluruhnya. Pengawasan dan pengamanan penyerapan anggaran ini bisa berjalan. bersama Forkopimda dan kementerian / instansi,” kata Agù.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kata Agus, telah menginstruksikan para kepala daerah untuk memberikan bantuan agar tidak segan-segan menyerap anggaran.

“Kapolri telah membuka ruang seluas-luasnya bagi pejabat daerah di daerah untuk mengadu. Jika ada rekan yang melakukan kriminalisasi, Propam akan mengusutnya,” kata Agus.

Pejabat diminta tidak sombong di masa darurat PPKM

Di sisi lain, Kapolri, menurut Agus, menegaskan seluruh anggota Polri tidak boleh arogan terhadap masyarakat. Terutama pada saat pelaksanaan PPKM Darurat.

“Jangan sampai tindakan yang kita lakukan kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah. Kita minta jajaran mengingatkan semua lini agar tidak arogan terhadap masyarakat. Misalnya di Solo yang menggunakan bahasa daerah dan lebih persuasif,” kata Agus. .

BACA JUGA :   Komnas HAM Minta Status Pegawai KPK Gagal TWK Dipulihkan, Ini Sikap Jokowi

Agus mengingatkan pedagang, terkait dengan protokol kesehatan, selama menerapkan social distancing, hal ini tetap diperbolehkan. Kecuali jika melanggar jam operasional yang ditentukan.

Kemudian, Agus meminta jajarannya untuk mengecek distribusi dan ketersediaan obat dan oksigen setiap hari.

Kapolri mengingatkan, Polri siap membantu penyaluran bansos di setiap daerah terdampak,” kata Agus. [detik.com]


Kabareskrim: Tindak Tegas yang Mengganggu Upaya Pemerintah Tangani COVID!

Recommended For You

About the Author: Hendro Purwanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *