KH Zainul Arifin dan 67 Tahun Kabinet Ali Sastroamijoyo 1

KH Zainul Arifin dan 67 Tahun Kabinet Ali Sastroamijoyo 1

KH Zainul Arifin dan 67 Tahun Kabinet Ali Sastroamijoyo 1

Bulan Juli 2020 Adalah warning 67 tahun kabinet yang paling lama bertahan selama Era Demokrasi Parlementer, Kabinet Ali Sastroamijoyo 1 atau dikenal juga selaku Kabinet Ali-Wongso-Arifin. Kabinet ini memerintah selama 2 tahun full (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955). Dalam kabinet inilah untuk ke-1 kalinya publik figur politisi NU mencapai kedudukan tertinggi eksekutif selaku Wakil Perdana Menteri. 


Selaku waperdam, semenjak awal KH Zainul Arifin telah mesti menangani banyak masalah bangsa, Intinya problem gerakan-gerakan separatis berbasis Islam ekstremis yang gencar menuntut sistem khilafah diberlakukan di Indonesia. Yang paling menonjol ialah DI/TII di Jawa Barat, Darul Islam di Aceh dan di Sulawesi Selatan. Di sini yang akan diuraikan ialah Bughot DI di Aceh.

Aceh Tuntut Janji

Dalam kunjungannya ke Serambi Mekkah pada 1947, wapres Mohammad Hatta menyampaikan persetujuan pemerintah RI atas tuntutan masarakat Aceh untuk dapat menerapkan syariah Islam di semua wilayah provinsi Aceh. Tahun seterusnya, giliran Presiden Sukarno sendiri yang mengunjungi ke Aceh dan mengiyakan tuntutan Daud Bereuh menjadikan provinsi Aceh menjalankan syariah Islam. Daud Beureuh diangkat jadi Gubernur Angkatan bersenjata untuk wilayah-wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo dengan pangkat Mayor Jend..


Akan tetapi pada 1950, Daud Beureuh malah dimutasikan ke Jakarta dan dijadikan member DPR. Adapun Aceh sendiri diciutkan jadi bagian dari provinsi Sumatera Utara.


Bersesuaian dengan dibentuknya pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo 1, Daud Beureuh memulai masa Bughot Darul Islam yang berlangsung selama 1953-1962. Hal ini membikin pemerintah mengutus Waperdam Zainul Arifin untuk melaksanakan pembahasan awal dengan tokoh-tokoh di Aceh dan Sumatera Utara.

BACA JUGA :
Cara Abu Nawas Memperluas Rumah yang Sempit

Ganti Gubernur

Koran berbahasa Belanda yang terbit di Jakarta memberitahukan:

De nieuwsgier, 28-09-1953: ‘Hari Minggu, Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin dan iring-iringan bertolak dengan pesawat ke Medan. Mereka cuma ke Aceh dan mereka tidak memberi komentar waktu diminta awak media. Komandan territorial Sumatra Utara (Kol. Simbolon) hari Jumat sudah merilis press release mengenai hal kronologi kejadian di Aceh. Beberapa pelanggaran hukum dari kubu kecil yang dipimpin oleh Teungku Daud Muhammed Beureuh. Dalam pamphlet yang ditemukan di Kota Radja berbunyi dan diteken Gubernur Angkatan bersenjata ‘Negara Islam Indonesia di Aceh’.


Harian yang sama juga memberitahukan, Menteri Pertahanan Iwa Kusuma Sumantri dan Menag KH Masykur cepat menyusul ke Medan untuk menenangkan suasana di bawah supervisi KH Zainul Arifin. Hasilnya pemerintah pusat Sepakat pergantian gubernur Sumatera Utara dari Abdul Hakim Harahap ke SM Amin Nasution. Amin Nasution yang walaupun berdarah Mandailing tetapi  kelahiran Krueng, Banda Aceh dan fasih berbahasa Aceh. Amin Nasution diinginkan dapat meredakan Bughot di Aceh lewat pendekatan kekeluargaan.

 

Penulis: Ario Helmy

Editor: Abdulllah Alawi

KH Zainul Arifin dan 67 Tahun Kabinet Ali Sastroamijoyo 1
Sumber: NU-Online

Recommended For You

About the Author: Ahmad Fawas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *