0c95a8ae e148 412a a990 cbe85de101ad 169
0c95a8ae e148 412a a990 cbe85de101ad 169

Komisi II-Mendagri-KPU Sepakati Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Diposting pada
Views: 19
Read Time:1 Minute, 57 Second

Komisi II-Mendagri-KPU Sepakati Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Komisi II DPR bersama-sama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati tanggal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Pilkada Serentak akan Dilakukan pada 9 Desember 2020.

“Komisi II DPR RI Sepakat usulan pemerintah kepada penundaan penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 jadi tanggal 9 Desember 2020,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung waktu membacakan kesimpulan rapat dengan Mendagri, KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP, Selasa (14/4/2020).

Sebelum dimulainya kembali tahapan Pilkada Serentak, Komisi II bersama-sama Mendagri serta KPU sampai Badan Pengawas Pemilu akan melakukan rapat kerja terkait kesiapan penyelenggaraan tahapan lanjutan Pilkada 2020. Rapat itu akan Dilakukan sesudah masa tanggap darurat pandemi virus Corona berakhir atau kisaran awal Juni 2020.

“Sebelum dimulainya penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama-sama Mendagri dan KPU RI akan melakukan rapat kerja sesudah masa tanggap darurat berakhir untuk membicarakan keadaan terakhir Kemajuan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan penyelenggaraan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020,” ucap Doli.

Berikut ini kesimpulan komprehensif rapat Komisi II DPR bersama-sama Mendagri, KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020:

1. Komisi II DPR RI Sepakat usulan pemerintah kepada penundaan penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 jadi tanggal 9 Desember 2020. Sebelum dimulainya penyelenggaraan tahapan Pillkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama-sama Mendagri dan KPU RI akan melakukan rapat kerja sesudah masa tanggap darurat berakhir untuk membicarakan keadaan terakhir Kemajuan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan penyelenggaraan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020.

READ  Jalan Tol Kedua di Bali Bakal Dibangun Tahun Depan

2. Berpatokan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi kepada Keserentakan Pemilihan Umum pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan ke pemerintah agar penyelenggaraan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan jadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu.
[detik.com]


Komisi II-Mendagri-KPU Sepakati Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *