Kritikan Pedas Saiful Huda “Badut-badut Kuasa Hukum Pihak 02 dalam Sidang PHPU di MK”

breaking news 1

Kritikan Pedas Saiful Huda “Badut-badut Kuasa Hukum Pihak 02 dalam Sidang PHPU di MK”

Warta Batavia, Jakarta – Kritikan yang cukup pedas dilontarkan oleh Pegiat medsos dan juga seorang advokat Saiful Huda untuk tim kuasa hukum Prabowo-Sandi.

sebelum ini penulis memohon maaf kalau kiranya judul tulisan ini terdengar vulgar dan terkesan menghina, meski sesungguhnya penulis tidak bermaksud seperti ini, melainkan cuma selaku bentuk kritikan keras penulis pada tim kuasa hukum Paslon 02 yang biasanya juga amat akrab dengan bahasa-bahasa seperti itu. Jadi katakanlah ini semacam usaha penulis untuk menciptakan keseimbangan bahasa, sebab barangkali dengan cara ini mereka cepat menyadari kecerobohannya selaku lawyer, akademisi atau kaum intelektual yang selama ini lari dari tanggung jawab moralnya.

Baca: Wahyu Sutono: Ambigu Tom Power dan Kuasa Hukum Prabowo

Dalam jiwa seorang advokat itu haruslah tertanam kesadaran, bahwa mereka bukan cuma dituntut untuk cakap, piawai dalam beracara di pengadilan, melainkan juga mesti mengerti, memahami dan memperhatikan secara baik etika profesinya selaku advokat. Jadi tidak boleh seorang advokat atau ketua tim kuasa hukum Paslon 02 secara sembarangan menghina martabat lembaga peradilan dengan menjelaskan,”Mahkamah Konstitusi (MK) jangan jadi Lembaga Kalkulator”. Pernyataan seperti itu sangatlah tidak etis dan termasuk tindakan pidana yang digolongkan selaku contempt of court, atau penghinaan kepada pengadilan.

Selanjutnya, penulis menyebut mereka Tim Kuasa Hukum Paslon 02 selaku Badut-Badut, sebab dalam kenyataannya masalah yang sedemikian besar dihadapinya, yang memaksa jutaan penduduk negara Indonesia bahkan dunia memperhatikannya, yaitu gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres dan Cawapres dijadikannya seperti panggung lelucon, walaupun kadang penulis juga masih ragu apa yang sesungguhnya terjadi, mereka itu sesungguhnya ingin membikin rame suasana dengan lucu-lucuan, ataukah sesungguhnya mereka ini sungguh aslinya sungguh-sungguh tidak mengerti hukum acara di MK?.

Baca Artikel Lainnya:  Mekah Ternyata Tidak Ada di Zaman Muhammad

Baca: Analis: Gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi Tidak Sesuai dengan Hukum Acara di MK

Renungkan, mereka sebelumnya sudah menuding bahwa Paslon 01 (Joko Widodo-MA) sudah melaksanakan kecurangan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), dan mereka mengumumkan akan membawa bukti kecurangan itu sampai 12 truk yang siap akan disampaikan. Tetapi dalam faktanya di dalam proses sidang PHPU di MK hari ini (14 Juni 2019) bukti fisik yang diklaim sampai 12 truk itu tidak ada. Bambang Widjojanto selaku ketua tim kuasa hukum Paslon 02 (Prabowo-Uno) waktu ditanyakan Soal bukti itu oleh hakim ketua MK cuma menjawab dengan berkelit, bahwa ada 12 truk bukti yang siap akan disampaikan, tapi sebab driver truknya lelah maka belum dapat diberikan ke MK. Sekali lagi coba renungkan, betapa konyolnya argumentasi ketua tim kuasa hukum Prabowo-Uno ini.

Selisih 17 juta suara yang disengkatakan dalam gugatan sidang PHPU di MK ini tidaklah akan mudah dibuktikan, kecuali pihak Prabowo memelihara Jin yang dapat mengumpulkan bukti secara kilat dan komprehensif, oleh sebab itu tim kuasa hukumnya gagap dalam bersidang dan kian tergelincir dalam pamer kebadutan kalau tidak ingin dikatakan pamer kebodohan. Mereka seperti tidak dapat membedakan tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan KPU dan BAWASLU, akibatnya mereka mengira MK berwenang untuk mengadili dan mengambil keputusan perkara pelanggaran PEMILU yang bersifat TSM.

Baca Artikel Lainnya:  jema'ah Haji Indonesia Diminta Waspadai Penipuan dan Pencurian

Mereka memaksa MK untuk mengambil keputusan perselisihan hasil PILPRES berdasar permintaan yang diajukannya (Paslon 02), yang mendalilkan sudah terjadi pelanggaran PILPRES yang bersifat TSM itu. Mereka tidak mengerti, bahwa ketentuan Pasal 463 UU No.7 Tahun 2017 Soal PEMILU dimana MK tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran PEMILU, sebab hal itu sudah jadi kewenangan dari BAWASLU. MK cuma berwenang untuk mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil PILPRES yang dapat mempengaruhi hasil PILPRES, maka sesudah mereka menyadari hal itu mereka membikin teriakan yang baru, yaitu memohon pada MK untuk mendiskualifikasi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden, yang lagi-lagi itu permintaan konyol sebab hal itu bukanlah kewenangan MK.

Tidak cuma kekonyolan seperti yang sudah penulis uraikan di atas, dalam sidang hari ini di MK lagi-lagi kita selaku advokat –apalagi para Hakim MK nya–  juga dibikin geleng-geleng kepala dengan inkonsistensi Petitum (tuntutan yang diminta oleh penggugat untuk hakim untuk dapat dikabulkan) yang diusulkan oleh pihak pemohon (Tim Kuasa Hukum Paslon 02). Pada Petitum ke-1 mereka memohon supaya pemungutan suara ulang agar diulang di semua TPS, yang tentunya akan terjadi lagi kematian masal sebab lelahnya para petugas KPPS di lapangan, tapi pada Petitum ke-2 mereka memohon pemungutan suara ulang cukup dilaksanakan pada wilayah Joko Widodo-MA menang, sedangkan di tempat atau daerah Prabowo-Uno menang tidak Penting ada pemungutan suara ulang.

Baca Artikel Lainnya:  PDIP: Negara Wajib Tegas kepada Rasisme dan Separatisme

Baca: Ninoy Karundeng: Lagi-lagi PKS Khianati Prabowo

Beruntung para hakim MK nya terdiri dari orang-orang yang brilian, sabar, arif dan bijaksana serta berpengalaman, tidak bermental temperamental seperti Calon Presiden sebelah yang mudah marah dan ngambekan, sampai hakim MK mengambil keputusan untuk mempersilahkan mereka agar melengkapi argumentasi dan dokumentasi yang dibutuhkan untuk ikut sidang seterusnya di hari Selasa 18 Juni 2019. Beruntung pula tim kuasa hukum termohon (KPU) dan pihak bersangkutan yaitu tim kuasa hukum Joko Widodo-MA seperti Pak Yusril Ihza Mahendra, Pak Teguh Lautan, Pak I Wayan Sudirta dll. Adalah orang-orang yang sabar dan tenang dalam ikut persidangan, dan rileks dalam berhadapan dengan tim kuasa hukum Prabowo-Uno. Bayangkan jika yang ada disana para advokat petarung berdarah muda seperti penulis dkk. lainnya, akan seperti apa nasib tim kuasa hukum Prabowo-Uno.

Kemenangan Paslon 01 Joko Widodo-MA itu telah kian tampak jelas benderang, meski seperti ini kita mesti tetap bersabar menanti sampai keputusan hakim MK ini sungguh-sungguh final dan mengikat. Mari kita seluruh panjatkan doa dan terus memberi support moril untuk kesuksesan para hakim MK dan tim kuasa hukum termohon (KPU) dan Pihak Terkait, yaitu tim kuasa hukum Joko Widodo-MA dan BAWASLU. Merdeka!. (ARN)

Source by Asep Komarudin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *