Mahkamah Syar’iyah Aceh Vonis Bebas Terduga Pemerkosa Ponakan, Komisi Perlindungan Anak Aceh Salahkan Qanun

Mahkamah Syariyah Aceh Vonis Bebas Terduga Pemerkosa Ponakan Komisi Perlindungan Mahkamah Syar'iyah Aceh Vonis Bebas Terduga Pemerkosa Ponakan, Komisi Perlindungan Anak Aceh Salahkan Qanun


Pengadilan Aceh Syar’iyah (MS) membebaskan terdakwa DP dalam kasus pemerkosaan terhadap keponakannya. DP sebelumnya divonis 200 bulan penjara.

Sidang dipimpin ketua majelis Misharuddin dengan hakim anggota M Yusar dan Khairil Jamal. Dalam persidangan, juri menyatakan menerima kasasi terdakwa dan membatalkan putusan pengadilan Jantho Syar’iyah nomor 22 / JN / 2020 / MS.jth.

Dalam putusannya, Hakim MS Aceh menyatakan bahwa DP tidak dinyatakan bersalah melakukan pemerkosaan terhadap orang yang bersekutu dengan dia, dakwaan alternatif kedua, yang diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang UU JJinayat. .

Perlu dicatat bahwa kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur diduga dilakukan oleh ayah dari korban MA dan paman dari korban DP. Keduanya diuji dalam file terpisah.

Dalam persidangan, jaksa penuntut (JPU) meminta DP dengan hukuman 200 bulan penjara. Dewan juri memvonis DP pada Selasa (30/3) sesuai permintaan jaksa.

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) menilai keputusan tersebut tidak berpihak pada korban.

“Pembebasan DP dari Pengadilan Syari’ah Aceh membuktikan bahwa Qanun Jinayah sama sekali tidak memihak terhadap anak korban kekerasan seksual,” kata Komisioner KPPAA Firdaus D Nyak Idin, Senin (24/5/2021).

Lebih lanjut Firdaus menilai Qanun Jinayah tidak berperspektif perlindungan anak. Lebih lanjut, hakim di Negara Anggota yang biasa menangani kasus perdata juga dinilai memiliki pengalaman yang minim dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

KPPAA, kata Firdaus, mendesak pemerintah Aceh segera mengkaji Jinayah Qanun, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan anak. KPPAA juga menyerukan pencabutan semua pasal yang berkaitan dengan anak dalam qanun dan pemulihan pengobatan dengan UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

BACA JUGA :   Koperasi Syariah 212 Rugikan Ratusan Orang, Begini Modusnya!

“Singkatnya, Qanun Jinayah dan pengadilan Syariyyah seharusnya tidak berurusan dengan perkara pidana terkait anak yang tidak sepenuhnya mereka pahami,” kata Firdaus.

(Warta Batavia)


Mahkamah Syar’iyah Aceh Vonis Bebas Terduga Pemerkosa Ponakan, Komisi Perlindungan Anak Aceh Salahkan Qanun

Recommended For You

About the Author: Asep Komarudin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *