MUI dan Dinamika Islam Politik Pascakebenaran

Breaking News 10

MUI dan Dinamika Islam Politik Pascakebenaran

Ilustrasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Foto: mui.or.id

Oleh Mamang M Haerudin

Islam Nusantara – Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Adalah Lembaga Swadaya Warga (LSM) yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di semua Indonesia. MUI sendiri berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriyah, bersesuaian dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Tidak sedikit ahli yang berpandangan bahwa MUI ini awalnya jadi bagian produk politik rezim Orde Baru untuk mempertahankan status quo. Setali 3 uang, akhirnya MUI jadi simalakama. Lebih sering jadi pemicu kekisruhan dibanding jadi penenang. MUI yang nota bene lembaga keagamaan, malah ikut terperosok pada jurang politik praktis dan politik identitas.

Maka saya sama pendapat dengan Buya KH. Syakur Yasin manakala pada hari ini, Selasa 8 Oktober 2019, jadi bagian narasumber dalam acara Mudzakarah “Peran MUI di Era Post-truth untuk Keutuhan NKRI.” Buya Syakur menjelaskan telah saatnya MUI lebih serius, bahwa MUI bukan sekadar kumpulan Ormas-ormas dan tidak lagi mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak Penting: merokok haram, pemimpin non Muslim haram, pluralisme haram, menyesatkan aliran dan kepercayaan dan masih banyak lagi. Era pascakebenaran ini menemukan angin segarnya manakala kita tengah hidup di era media sosial. Di mana emosi lebih mendominasi dibanding logika dalam menyerukan kebenaran.

Saya sendiri ingin menekankan bahwa ada keterkaitan antara MUI dan dinamika Islam politik di era pascakebenaran. Disadari atau tidak bahwa MUI jadi bagian pemasok kisruh warganet di media sosial. Emosi yang meledak-ledak itu dipicu juga oleh sebagian fatwa-fatwa MUI yang kontraproduktif itu. Era pascakebenaran ini gamblang tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada bahan bakar yang menyalakannya. Api hoaks, ucapan kebencian, fitnah dan bermacam produk era pascakebenaran ini makin memanas dan menyeruak hilir-mudik ini tidak terbendung.

Saya ambil contoh Perkara fatwa haram MUI mengenai hal pemimpin non Muslim. Fatwa tersebut dijadikan amunisi untuk meledakkan emosi jaringan kubu Islam politik dan politik identitas. Seakan-olah Islam mengharamkan memilih pemimpin non Muslim secara mutlak. Unjuk rasa besar-besar pun tidak terelakkan. Himbauan-seruan kalimat takbir dan jihad, berikut sumpah-serapah kotor, campur-aduk disalahgunakan. Ini jelas-jelas fenomena Islam politik atau politik identitas. Kubu Islam yang menjadikan simbol-simbol Islam untuk mengoyak emosi ummat sehingga ucapan kebencian kepada non Muslim makin menjadi-jadi. Percaya atau tidak, sadar atau tidak, dengan mencuatnya dinamika Islam politik/politik identitas inilah, MUI bahkan jadi bagian pemasok radikalisme.

MUI sendiri mempunyai jaringan dari pusat sampai tingkat Desa/Kelurahan. Cuma saja keberadaannya tidak efektif, vakum dan malah kontraproduktif. Kesannya malah cuma formalitas dan buang-buang anggaran. Alih-alih MUI berperan dalam era pascakebenaran ini, ia bahkan acap kali jadi biang kerok kekisruhan bangsa selama ini. Di sinilah perlunya MUI untuk cepat berbenah. Bagaimana kita mau serius memberantas hoaks dan radikalisme, sementara tidak sedikit internal MUI yang bahkan jadi pelaku hoaks dan radikalisme. Maka benar saja, ujian terberat ummat Islam di Indonesia ialah bahkan internal ummat Islamnya sendiri. Kebanggaan Islam selaku agama kebanyakan pada nyatanya amat rapuh.

Ummat Islam yang dimaksud tentu saja, mereka yang begitu getol menjadikan Islam selaku simbol dan tunggangan politik. Mereka yang watak keislamannya keras, kerap mencaci-maki pemerintah dan kontra Pancasila. Target mereka gamblang sekali, ialah akan merubah NKRI jadi Negara Islam, NKRI Bersyariah dan atau Khilafah Islamiyah. Dan ini tentu saja berbahaya. Dalam hal ini MUI lengah. Masih banyak pengurus internal MUI, khususnya yang Ada di pusat yang bahkan terlibat jadi pengasong Negara Islam. Realitas semacam ini amat paradoks sekali. Bagaimana kita dapat menjaga keutuhan NKRI jika MUI sendiri yang bahkan jadi perusak NKRI. Sungguh tidak seluruh, karena ada sebagian ulama di MUI yang afiliasinya NU dan Muhammadiyah. Cuma saja sebagaimana kita tahu bersama-sama bahwa sebagian ulama MUI (yang radikal) itu begitu “nyerocos” di media, tidak diimbangi keilmuan yang mumpuni dan akhirnya jadi pelaku hoaks.

Saya pikir, keberadaan MUI yang rancu dan kontraproduktif seperti ini mesti dikaji ulang. Bahkan mungkin dapat jadi dibubarkan. Sehingga jangan sampai cuma membebani Negara saja tetapi kontribusinya tidak signifikan. Ormas dan LSM berlabelkan Islam telah berlebihan banyak di negeri ini. Jangan sampai keberadaan MUI cuma jadi ajang bagi-bagi kedudukan, jabatan dan membenani APBN. Jangan sampai cuma menjalankan tugas-tugas yang sifatnya formalitas dan buang-buang anggaran. Mari kita buktikan dan renungkan, apa kira-kira prestasi MUI untuk bangsa ini? Bukankah nol?

Saya percaya sekali kalau MUI di pusat maupun di daerah, masih berjalan dalam tata kelola lembaga yang tidak beraturan. Ada program-program cuma saja sifatnya cuma formalitas dan tidak pas sasaran. Mari kita telusuri, di zaman media sosial (pascakebenaran) ini yang rentan hoaks dan ucapan kebencian, platform media sosial MUI yang mana, yang jadi rujukan keislaman moderat bagi masarakat? Jadi nyaris MUI ini ada tapi seperti tidak ada. Adanya MUI tetapi seperti tidak berguna. Gus Mus–salah seorang ulama NU–pernah melontarkan kritik pedas, “Asal jadi pengurus MUI terus kok disebut Ulama. Juru tulis atau juru ketik seakan Ulama, terus mudah mengeluarkan fatwa dan lucunya banyak ummat Islam yang ikut. Halal dan haram mudah dikeluarkannya.” Wallaahu a’lam. [Islam Nusantara/gg]

Mamang M Haerudin (Aa), Pesantren Bersama-sama Al-Insaaniyyah, 9 Oktober 2019.

MUI dan Dinamika Islam Politik Pascakebenaran

MUI dan Dinamika Islam Politik Pascakebenaran

You might like

About the Author: Ahmad Zainudin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *