Pasal Penghinaan ke Presiden Jadi Delik Aduan, Menkumham: Harus Ada Batasan!

Pasal-Penghinaan-ke-Presiden-Jadi-Delik-Aduan-Menkumham-Harus-Ada.jpg

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan pasal penghinaan terhadap presiden/wakil presiden sebagaimana disyaratkan dalam RUU KUHP merupakan delik aduan dan peraturan ini sangat diperlukan di Indonesia.

“Saat ini yang membedakan adalah Perda itu tindak pidana pelaporan. Kalau dibiarkan, ketika saya dihina orang, saya punya hak hukum untuk melindungi harkat dan martabat saya,” kata Yasonna dalam rapat kerja Komisi III DPR RI. Jakarta , Rabu (9/6) / 2021).

Adapun pasal kekejaman terhadap presiden, menurut Menkum HAM, berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menghapus pasal-pasal KUHP yang bisa menyasar kasus penghinaan presiden.

Ia mengatakan Indonesia akan sangat liberal jika tidak ada aturan yang menghina presiden/wakil presiden dan harus ada batas-batas yang perlu dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab.

“Misalnya di Thailand aturannya lebih ketat, jangan coba-coba menghina raja, bisnisnya berat. Padahal, di Jepang dan negara lain hal itu lumrah,” ujarnya.

Yasonna mencontohkan, dia tidak keberatan disebut tidak becus di lapas dan manajemen imigrasi karena itu kritikus kinerja.

Namun, lanjutnya, ia tidak pernah menyerang martabatnya, misalnya dengan mengatakan bahwa dirinya adalah anak haram.

“Kalau sekali menyerang harga diri saya, misalnya dikatakan anak haram, nah di kampung saya saya tidak bisa. Dikatakan anak PKI, itu membuktikan saya anak PKI,” ujarnya.

Ditegaskan pula bahwa peradaban harus menjadi prioritas masyarakat. Oleh karena itu, mengkritik kebijakan presiden/wakil presiden adalah hal yang wajar. Namun, bila tidak dipenuhi, ada mekanisme konstitusional.

Dalam draf RKUHP yang beredar, aturan terkait penghinaan presiden/wakil presiden diatur dalam pasal 217-219 bab II.

Pasal 217 mengatur bahwa siapa saja yang menyerang presiden/wakil presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang paling berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

BACA JUGA :
Ajak Mahasiswa Jadi Pengusaha, Bahlil: Jangan Cita-cita Jadi PNS

Pasal 218 ayat 1 menyatakan bahwa barang siapa di muka umum menghina kehormatan atau martabat presiden/wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ayat (2) menyatakan bahwa bukan merupakan penyerangan terhadap kehormatan atau martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri.

Pasal 219 mengatur bahwa setiap orang yang mentransmisikan, menampilkan atau menempelkan tulisan atau gambar sedemikian rupa sehingga terlihat oleh umum, mendengarkan rekaman agar dapat didengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana elektronik yang berisi serangan terhadap kehormatan. atau martabat Presiden/Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4.

Pasal 220 (1) menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.

Ayat (2) menyatakan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh ketua/wakil ketua. [okezone.com]


Pasal Penghinaan ke Presiden Jadi Delik Aduan, Menkumham: Harus Ada Batasan!

Recommended For You

About the Author: Hendro Purwanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *