PBNU soal Aturan Majelis Taklim: kementrian agama Jangan Merepotkan

PBNU soal Aturan Majelis Taklim: Kemenag Jangan Merepotkan

PBNU soal Aturan Majelis Taklim: kementrian agama Jangan Merepotkan

Berita Islam – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Kementerian Agama (kementrian agama) untuk tidak merepotkan masarakat lewat pendataan majelis taklim. Pernyataan itu menyusul terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 mengenai hal Majelis Taklim yang diteken Menag Fachrul Razi.

Sekretaris Jend. PBNU Helmy Faishal Zaini menjelaskan majelis taklim jadi fasilitas untuk memupuk tradisi keagamaan di masarakat. Peraturan baru itu malah akan mengganggu peran majelis taklim di masarakat.

“UU Keormasan telah mengatur pendirian organisasi bagi majelis taklim yang hendak mendaftarkan selaku ormas. Jadi pemerintah janganlah mempersulit dan merepotkan masarakat,” kata Helmy melalui Penjelasan tertulis, Senin (2/12).

Helmy menerangkan majelis taklim Adalah hasanah yang lahir dari inisiatif masarakat. Menurut dia, pendirian lembaga pendidikan agama ini ialah cara masarakat Indonesia meneguhkan brothership.

Dia menganjurkan kementrian agama untuk tidak berkutat dengan program yang bukan jadi prioritas. Helmy menilai kementrian agama sibuk mengurusi keputusan strategi non-prioritas dan cenderung menimbulkan kontroversi.

Baca Artikel Lainnya:  Presiden Joko Widodo: Aset Terbesar Kita Ialah Persatuan, Kerukunan & Brothership

Helmy Memperingatkan telah ada beberapa keputusan strategi yang cuma menimbulkan kegaduhan, seperti pembatasan celana ngatung dan cadar. Begitu juga dengan program sertifikasi nikah yang menimbulkan pertentangan.

“Keputusan strategi yang tidak populis dan tidak berdasar kajian dan riset yang mendalam akan cenderung membikin kegaduhan di masarakat. Keadaan ini tentu saja mesti dihindari,” katanya.

sebelum ini, kementrian agama mempublish aturan pendataan majelis taklim lewat Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 mengenai hal Majelis Taklim. Pasal 6 ayat (1) regulasi itu mengatur majelis taklim mesti terdaftar di kementrian agama.

Pasal 9 dan Pasal 10 mengatur saban majelis taklim mesti mempunyai surat Penjelasan terdaftar (SKT) yang berlaku 5 tahun. Sementara Pasal 19 mengumumkan majelis taklim mesti memberitahukan aktifitas selama 1 tahun paling lambat 10 Januari saban tahunnya.

Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan aturan itu bermaksud agar kementrian agama mempunyai daftar hitungan total majelis taklim sehingga lebih mudah mengatur penyaluran biaya.

“Selama ini kan majelis taklim ada yang minta sokongan. Ada even besar minta sokongan. Bagaimana kita mau bantu jika data majelis taklim (tidak tahu) dari mana?” kata Fachrul bakda memberikan sambutan di acara Forum Alumni Kesatuan Maha siswa Hindu Dharma Indonesia, Sabtu (30/11).

Baca Artikel Lainnya:  Ngakak! Bahasa Indonesia-nya Dikritik, Kaesang Minta Maaf Pakai Huruf Alay

Sumber: Cnnindonesia.com

PBNU soal Aturan Majelis Taklim: kementrian agama Jangan Merepotkan

PBNU soal Aturan Majelis Taklim: Kemenag Jangan Merepotkan

You might like

About the Author: Ahmad Fawas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *