Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / BERITA INDONESIA / Pemerintah Dianggap Tidak Serius Usulkan RUU Penjagaan Data Pribadi

Pemerintah Dianggap Tidak Serius Usulkan RUU Penjagaan Data Pribadi

/
/
/
4 Views

Pemerintah Dianggap Tidak Serius Usulkan RUU Penjagaan Data Pribadi

loading…

JAKARTA – Kurang dari 3 bulan masa kerja DPR periode 2014-2019, DPR tidak kunjung menerima draf Rancangan Undang-Undang soal Penjagaan Data Pribadi (RUU PDP) dari pemerintah.
Padahal, RUU inisiatif pemerintah ini telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas semenjak 2016 dan dialog soal perlunya RUU ini juga telah sering dilaksanakan antara pemerintah dan DPR. Sayangnya, sampai hari ini belum ada kejelasan soal kelanjutannya.
“Saya ingin sampaikan secara umum bahwa sampai hari ini Komisi I belum menerima RUU Data Pribadi, termasuk DPR juga belum menerima, ini ialah RUU inisiatif pemerintah soal penjagaan data pribadi,” kata Member Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra dalam dialog Forum Legislasi Nasional yang berjudul Keamanan Privasi dalam RUU Penjagaan Data Pribadi di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).

Padahal, lanjut Supiadin, telah lama didiskusikan oleh DPR dan pemerintah soal perlunya RUU ini. Sebab, seiring berkembangnya teknologi komunikasi dan media sosial, banyak hal yang dialami oleh warga dan itu jadi suatu gangguan bahkan berkemungkinan pada kejahatan siber.Dia mencontohkan sejumlah hal seperti iklan melalui pesan singkat yang masuk saban harinya, serta gangguan-gangguan lainnya.
“Bagian contoh yang paling sederhana cepat rekan-rekan pers juga mengalami, saban hari ada SMS, pinjaman lah, judi online lah tawaran obat lah segala macam ada, yang jadi pertanyaan kita ialah dari mana mereka tahu nomor kontak kita. Yang tahu nomor kontak kita ialah operator, pertanyaannya apakah dia dapat nomor kita dari operator, kadang-kadang jikalau kita tanya, ya kami coba nebak-nebak nomor aja, nebak nomor kok dapat langsung ketemu gitu,” katanya.

Sebab itu, kata politikus Partai NasDem ini, fenomena itu mempertunjukkan sampai hari ini masih Ada kebocoran-kebocoran data pribadi. Kalau berbicara soal data-data pribadi tidak sesederhana itu, sebab waktu ini nomor telepon genggam jadi kunci dari transaksi di bidang ekonomi seperti misalnua, mobile banking, e-banking, pengajuan pinjaman dan sebagainya

Sehingga, sambung Supiadin, jikalau data pribadi ini tidak terawaso dengan baik maka data itu jadi tidak rahasia lagi dan memicu kejahatan-kejahatan siber.

“Seketika uang kita hilang, seketika ada yang cari kita dan segala macam, bahkan saya beberapa kali dapat SMS itu bukan dari dalam bahkan dari luar (luar negeri). Saya bingung jikalau orang-orang Depok tahu nomor saya masuk akal, Jikalau orang Depok di Belanda sana bagaimana,” terang Supiadin.

Sebab itu, Supiadin Menegaskan perlunya RUU ini ke Menteri hubungan dan Informatika (Menkominfo). Apa yang dikemukakannya ini berdasar pada apa yang selama ini pernah dibicarakan antara Komisi I dengan Menkominfo.

“Jadi RUU ini saya katakan penting, bagi penjagaan data pribadi kita masing-masing, sebab kita seluruh pasti punya kepentingan pribadi yang tidak ingin diketahui rahasia itu oleh orang lain, khususnya yang berhubungan dengan problem perbankan,” tandasnya.

(dam)

SindoNews by Abrori

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This div height required for enabling the sticky sidebar