Pemerintah Indonesia Tidak Boleh Menyerah

Pemerintah Indonesia Tidak Boleh Menyerah

Oleh: Lufty Mutty*)

Opini, Warta Batavia – Saya terperangah membaca berita yang beredar di media. Ketua Gugus Tugas Covid-19 yang juga Kepala BNPB Doni Munardo menjelaskan 81% masyarakat ingin PSBB dihentikan. Apakah ini sebuah isyarat bahwa pemerintah mulai menyerah dengan kondisi? Atau seperti yang juga banyak beredar di sosmed, covid-19 akan diberikan pada herd immunity yaitu terciptanya imunitas sosial sesudah kebanyakan masyarakat terpapar covid 19?

Kalau ini benar adanya, ini terang alarm bagi bangsa kita. Betapa tidak, warga kita mempunyai tingkat kesadaran dan disiplin yang masih amat rendah dalam menerapkan protokol kesehatan.  Misalnya dalam menjaga jarak, menggunakan masker atau cuci tangan secara rutin. 

Data per tanggal (17/5) mempertunjukkan bahwa cuma 7 provinsi yang dalam 14 hari terakhir terjadi tren penurunan Perkara covid 19 yaitu Bali, Jateng, NTB, Kaltim, Kalteng, Kaltara, dan Lampung. 27 provinsi lainnya masih zona merah. Artinya, dalam 14 hari terakhir, terjadi tren peningkatan Perkara positif per hari. Sejalan dengan itu, data hari ini (21/5) menginformasikan bahwa terjadi penambahan 973 Perkara baru. Ini Adalah tertinggi di ASEAN. 

Konstitusi kita mengamanatkan bahwa negara dibentuk untuk menjaga segenap bangsa dan semua tumpah darah Indonesia. Oleh sebab itu, maka dibentuklah pemerintahan negara untuk menjalankan amanat konstitusi. Usaha menjaga tumpah darah dan bangsa dikerjakan pemerintah dengan 2 cara.

READ
Duduk Perkara Delapan Orang di Manokwari Diadukan Hilang waktu Memancing

Ke-1 ialah mengatur. Usaha penyerasian ini penting dikerjakan agar bermacam kepentingan yang tak sama dan dorongan untuk berbuat “semau gue” dapat ditata. Tujuannya, agar tercipta ketenteraman dan ketertiban warga. Tanpa penyerasian, yang terjadi ialah ketidakteraturan. 

Thomas Hobbes menyebutnya “homo homeni lupus”, artinya manusia saling menerkam andaikan serigala. Untuk melakukan fungsi penyerasian, pemerintah diberi hak “allocation authoritative of values” membikin bermacam peraturan perundangan. Tatkala aturan yang dibuat tidak ditaati oleh warga, maka pemerintah berhak melaksanakan tindakan secara paksa berdasar hukum “legitimate coercive power”.

Ke-2 ialah mengurus. Spektrumnya amat luas. Prof. Ryaas Rasyid menyebutnya mulai dari “berapa kali sebaiknya rahim seorang ibu melahirkan” sampai ” ke mana jenazah orang yang telah lama meninggal akan dipindahkan”. 

PSBB ialah keputusan untuk membatasi aktifitas orang di luar rumah, mencegah aktifitas yang melibatkan banyak orang, mengharuskan bekerja dari rumah, beribadah di rumah. Ini terang keputusan tidak populer. Keputusan ini ialah pilihan sulit. Akan tetapi terpaksa wajib dikerjakan, sebab inilah cara paling efektif untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 19. PSBB diinginkan dapat menyelamatkan nyawa manusia dari kematian. Disadari bahwa pembatasan pergerakan warga akan berdampak negatif kepada perekonomian kita. 

Pemerintah sungguh sering dihadapkan pada pilihan sulit waktu akan memutuskan. Akan tetapi 1 hal yang pasti, jangan sebab pilihannya sulit, kemudian keputusan tidak diambil. Ingat, pemerintah berjalan dengan keputusan. Sebab lewat keputusan, datang kepastian bertindak. Yang penting, diperlukan konsistensi dalam melakukan keputusan. Jangan “mencla mencle”. Pagi tempe sore kedele. Jangan juga menanti seluruh orang setuju baru memutuskan. Jangan pula berkeinginan keputusan pemerintah akan memperoleh sokongan full dari rakyat. Karena sebaik apapun sebuah keputusan, pasti ada saja yang tidak merasa puas. 

READ
Cerita Abah Tabib Mengkarantina Diri di Tepi Sungai

Robert A. Dahl Memperingatkan hal itu. Dia menjelaskan bahwa “no goverment receives indefinitely the total support of the people”. Kalau terpaksa keptusan yang tidak populer wajib diambil, maka wajib dipastikan bahwa itu untuk kepentingan umum. Dan kepentingan umum yang tertinggi ialah menyelamatkan nyawa manusia. Ini sejalan dengan asas hukum bahwa, keamanan rakyat ialah hukum tertinggi. Salus populi suprema lex esto. Maka dengan argumentasi dan dalih apapun juga, pemerintah tidak boleh menyerah dalam usaha menyelamatkan nyawa rakyatnya.

*) Luffy Mutty ialah eks member DPR RI dari fraksi Nasdem. Waktu ini aktif di DPP Nasdem.

Pemerintah Indonesia Tidak Boleh Menyerah

loading...

Recommended For You

About the Author: Ahmad Zainudin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *