Pemerintah Mesti Tetapkan Kriteria Terkait Revisi PP Hak Narapida

Pemerintah Mesti Tetapkan Kriteria Terkait Revisi PP Hak Narapida

PAKAR hukum tata negara dari Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar meminta pemerintah mengeluarkan parameter yang gamblang terkait planning revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2012 soal Syarat dan Tata Cara penyelenggaraan Hak Penduduk Pemasyarakatan. Pemerintah diminta tidak menyelipkan agenda terselubung dalam proses asimilasi narapidana akibat pandemi covid-19.

“Mesti ada kriteria yang gamblang agar narapidana itu dapat dibebaskan negara,” katanya saat dihubungi, Rabu.

Uceng, panggilan akrab Zainal, berkeinginan pemerintah tidak memukul rata para narapidana yang diberikan asimilasi. Walaupun pemerintah telah mengindikasikan akan memberikan asimilasi ke napi korupsi berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa pidana, hal tersebut bukan artinya mereka bebas begitu saja. “Sebaiknya ada mekanisme lapor bagi napi-napi ini, termasuk juga napi yang melaksanakan kejahatan berat lainnya,” ujarnya.

Akan tetapi seperti ini, Uceng setuju apabila napi yang diberikan asimilasi Adalah napi yang sebentar lagi berakhir masa pidananya. Apalagi kemampuan lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah dalam tahap mengkhawatirkan di tengah pandemi covid-19. “Akan tetapi yang masa hukumannya masih lama dan melaksanakan kejahatan berat sepertinya tidak Penting memperoleh asimilasi dalam kaitannya dengan wabah covid-19 ini,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 soal Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 untuk membebaskan 30.000 napi dewasa dan anak. Akan tetapi, napi spesial Perkara korupsi dan narkotika tidak dapat sebab terganjal PP 99/2012. Sebab itu Yasonna ingin PP tersebut direvisi. (OL-8)

READ
Virus Corona Mewabah, Masjid Kuwait Kumandangkan Adzan Untuk Shalat di Rumah




Pemerintah Mesti Tetapkan Kriteria Terkait Revisi PP Hak Narapida

loading...

Recommended For You

About the Author: Hendro Purwanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *