Kategori
Berita

Perlu keadilan restoratif tangani kekerasan perempuan dan anak

Perlu keadilan restoratif tangani kekerasan perempuan dan anak » Warta Batavia

Jakarta (ANTARA) – Ahli Hukum Universitas Indonesia Lidwina Inge Nurtjahyo mengatakan penerapan keadilan restoratif berbasis pemulihan oleh aparat penegak hukum diperlukan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi di Indonesia.

“Pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak selesai dengan pelaku itu dihukum, tetapi masih diperlukan proses pemulihan sehingga keadilan restoratif dibutuhkan,” jelas Lidwina Inge Nurtjahyo.

Lidwina mengemukakan hal itu saat menjadi narasumber webinar nasional bertajuk “Restoratif Justice dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak” yang disiarkan secara langsung dalam kanal YouTube LBH APIK Jakarta, dipantau dari Jakarta, Jumat.

Proses pemulihan tersebut, lanjut ia, dapat berupa konseling, penguatan kapasitas diri korban, atau pelayanan medis. Melalui proses tersebut, penyintas dapat merasa aman untuk kembali bersosialisasi di luar rumah.

Lidwina mengambil contoh kasus kekerasan rumah tangga (KDRT) yang pernah terjadi di Timor Leste. Selain korban diberikan konseling untuk memulihkan trauma, ia dipertemukan pula dengan pelaku.

“Dalam konteks kasus KDRT yang pernah terjadi di Timor Leste, waktu kami penelitian, kalau si korban sudah cukup kuat, kemudian dia akan direncanakan bertemu dengan pelaku,” ujar Lidwina.

Jika menurut pihak konselor pelaku telah berubah menjadi sosok yang lebih baik, lanjutnya, dia diperbolehkan bertemu dengan korban yang merupakan istrinya.

Selanjutnya, keduanya difasilitasi untuk berdialog dan membahas penyebab terjadinya kekerasan.

“Ternyata, ini proses pemulihan juga bagi korban. Mereka bilang tidak takut lagi saat bertemu pelaku,” tambah Lidwina.

Namun, Lidwina menegaskan jika kasus yang dihadapi adalah kekerasan seksual di antara pelaku dan korban yang bukan merupakan pasangan suami-istri, langkah dipertemukannya kedua belah pihak tidak boleh dilakukan.

BACA JUGA :   Teten terus dorong UMKM lakukan transformasi digital

Dalam webinar yang diselenggarakan oleh LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta itu, menurut Lidwina Inge Nurtjahyo, korban kekerasan seksual yang bukan berstatus istri pelaku lebih disarankan untuk mendapatkan pemulihan dari konselor ahli.

Baca juga: Ahli: Dewan adat perlu pelatihan khusus terapkan keadilan restoratif

Baca juga: Jaksa Agung pimpin penghentian perkara penganiayaan pembeli kikil

 

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Antara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *