Pjs Desa Cibadak Terkesan Menghindar Dari Awak media Saat Dimintai Penjelasan Terkait BLT

Pjs Desa Cibadak Terkesan Menghindar Dari Awak media Saat Dimintai Penjelasan Terkait BLT

Warta Batavia|BOGOR – Pemerintah Desa Cibadak, kecamatan Ciampea, kabupaten Bogor menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam hal ini terkait sokongan tunai langsung (BLT). Aktifitas dihadiri oleh perwakilan masarakat RT RW. Kamis (20/5/2020)

Lantas dari hasil musyawarah desa Cibadak tersebut, cuma memperoleh kuota 174 kepala Famili (KK) yang berhak menerima sokongan tersebut. Dimana sesudah dibagi dari 38 RT, jadi per RT memperoleh 4 kepala Famili.

Uding sebagai badan permusyawaratan Desa (BPD) waktu ditanya oleh Awak media Bharatanews menjelaskan, ” sokongan itu akan dikucurkan ditahap anggaran biaya desa (DD) tahap ke-2,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi terkait berapa pengalokasian biaya tersebut, Uding Ketua BPD menjelaskan, tidak mengetahui berapa Anggaran soal pengalokasiannya.

Maria ulfa sebagai sekertaris Desa (Sekdes) waktu dikonfirmasi menerangkan,” bahwa program desa selama berhadapan dengan Corona covid 19 banyak ditunaikan aktifitas seperti, penyemprotan disinfektan, mendirikan pos komando covid-19 ditiap RW, dan membagikan hand sanitizer,” katanya.

Padahal pemerintah telah mengatur dan menerangkan, Permendes PDTT 11tahun 2019 Mengenai hal prioritas pengunaan biaya Desa tahun 2020, yang dirubah Permendes PDTT 06 tahun 2020 soal Pergantian permendes PDTT 11 tahun 2019 soal prioritas pemanfaatan biaya Desa Tahun 2020, yang mengutamakan pada peningkatan sumber daya yang ada di Desa tersebut.

READ
Nasihat Dakwah dari Maulana Habib Luthfi

Lantas diperkuat oleh edaran mendes PDTT nomor 8 tahun 2020 soal Desa tanggap covid 19 dan Penegasan padat Karya Tunai Desa (PKTD) artinya terang aturan tersebut tidak boleh dirubah di Desa.

Berikutnya Suryadi sebagai pejabat sementara (PJS) waktu dimintai Penjelasan oleh awak media, dirinya terkesan menghindar, sampai dipanggil pun sama sekali tidak menoleh.

Buchori sebagai Figur publik masarakat dan Ketua LSM KAPI MATRA menjelaskan, ” saya ingin Camat Ciampea Selaku monitoring pemerintahan Desa, dan supaya dapat menegur, serta memberi arahan untuk Pejabat sementara (PJS) yang ada di Desa Cibadak. Dalam hal ini awak media juga dilindungi oleh hukum dan undang – undang pers no 40 tahun 1999 artinya punya hak untuk dihormati dan dihargai,” pungkasnya. (Nurman)

Pjs Desa Cibadak Terkesan Menghindar Dari Awak media Saat Dimintai Penjelasan Terkait BLT

loading...

READ
ujung tertinggi Arus Mudik 21 Mei, Kemenhub Perketat Kontrol

Recommended For You

About the Author: Agus Mulyanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *