Politisasi Agama Barang Usang | The Truly Islam

politisasi Agama Politisasi Agama Barang Usang | The Truly Islam
Ilustrasi


DEMOKRASI di Indonesia kembali diuji dengan munculnya wacana pembentukan koalisi poros partai Islam. Politik identitas yang jelas merugikan demokrasi kembali digalakkan oleh para politisi yang disebut-sebut sebagai pejuang demokrasi.

Pidato pembentukan poros partai Islam itu lahir dari pertemuan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dengan Presiden PPP Suharso Monoarfa, Rabu (14/4). Dari situ diskusi berlanjut dengan segala dinamika yang ada selama ini. Partai Islam lain seperti PBB dan PKB menganggapnya bagus meski dengan catatan, tapi ada yang mengkritik, memang menentangnya, termasuk PAN.

Sebagai negara demokrasi, Republik ini menjamin ciri atau identitas partai politik. UU no. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik memperbolehkan partai untuk hidup dengan ideologi tertentu sepanjang tidak dilarang, termasuk memiliki ideologi agama. Namun, kita harus mengatakan dengan lantang bahwa kepentingan bangsa diutamakan.

Pasca reformasi, poros partai Islam justru terpampang dengan mengangkat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden. Kisah sukses inilah yang akan terulang kembali saat kita mencermati Pilpres 2024 mendatang. Mereka sebagai penggagas pidato, menginginkan lahirnya kembali koalisi partai-partai Islam, meski situasi dan kondisinya sangat berbeda.

Niat untuk menghidupkan kembali koalisi berbasis identitas partai saat ini dan di masa depan bertentangan dengan akal sehat. Ini bukan niat yang baik karena sejarah menunjukkan bahwa penggunaan simbol-simbol agama justru menimbulkan gejolak politik.

Penggunaan jargon agama sebagai merek penjualan juga terbukti menghambat demokrasi. Demokrasi akan menjadi baik, berkualitas dan substansial jika dibangun dan dimatangkan oleh kebijakan yang rasional. Sebaliknya, demokrasi hanya akan dibatasi pada prosedur dan rutinitas yang tidak berguna hanya jika dijiwai oleh argumen-argumen irasional, termasuk politisasi agama.

BACA JUGA :
Ini Pesan Habib Syech untuk Pelajar IPNU-IPPNU

Kita tentunya ingin demokrasi kita dari waktu ke waktu semakin sehat dan berkualitas. Karenanya, kita seharusnya tidak lagi memberi ruang bagi politik berbasis poros berbasis identitas.

Tidak hanya untuk demokrasi, wacana pembentukan poros partai Islam juga merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah pasti hal itu akan memunculkan antitesis fundamental lain yang berbasis non-agama. Jika itu terjadi, persaingan untuk demokrasi akan menghadirkan pertarungan head-to-head antara dua faksi yang sengit, memanas, dan pasti memecah belah masyarakat.

Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah contoh nyata ketika agama digunakan sebagai alat untuk mengatasi persaingan sehingga menimbulkan putusnya kohesi sosial. Pilpres 2014 dan 2019 dengan jelas menunjukkan bagaimana agama, yang digunakan sebagai alat untuk menyerang kandidat di acara tersebut, mengancam integrasi nasional.

Luka bangsa akibat politik identitas masih terbuka lebar. Hambatan akibat penggunaan agama dalam politik masih sangat kental dan memisahkan sesama anak bangsa. Tidak mudah untuk mendapatkannya kembali, jadi jangan membuatnya lebih buruk.

Poros partai berbasis identitas, termasuk koalisi partai Islam, sudah usang. Hal tersebut bertentangan dengan politik kontemporer yang mengutamakan rasionalitas, tidak berkutat pada sentimen agama sebagai dekadensi akal sehat.

Wacana pembentukan koalisi partai Islam hanya akan menyeret bangsa ini ke masa lalu, yang kontraproduktif dengan upaya kita untuk merebut kembali masa depan. Sebagai pidato, itu tidak bagus, apalagi jika dilakukan.

Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2304-politisasi-agama-barang-usang

(Warta Batavia)


Politisasi Agama Barang Usang | The Truly Islam

BACA JUGA :
Rizieq Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan JPU, Ade Armando Buka Suara

Recommended For You

About the Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *