Ristek-Kemendikbud Digabung, PDIP Bicara 4 Pesan Mega Saat Usung Jokowi

hasto-kristiyanto_16928129.jpeg
hasto kristiyanto 169%2B%25281%2529 Ristek-Kemendikbud Digabung, PDIP Bicara 4 Pesan Mega Saat Usung Jokowi

DPR menyetujui usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penggabungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Dengan merger ini, PDIP meyakini Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) semakin kuat.

“Nasib BRIN semakin kuat. BRIN di bawah presiden. BRIN semakin menjadi infrastruktur yang sangat penting untuk mempercepat penguasaan iptek. Bagaimana kita bisa kalah di Singapura, bersama Korea Selatan, yang kemerdekaannya tidak terlalu besar. berbeda dengan kita? Untuk apa? ”kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/4/2021).

“Bagi PDI Perjuangan, dalam kerangka ideologis, BRIN ini akan mewakili dukungan agar Indonesia bisa mandiri,” lanjut Hasto.

Hasto lantas menceritakan pesan Presiden PDIP Megawati Soekarnoputri saat melantik Jokowi sebagai presiden. Mega mengatakan, Hasto mengatakan penting bagi sebuah lembaga riset untuk mengembangkan teknologinya.

“Pak Mega mencontohkan ada empat hal yang dibutuhkan. Yakni penelitian teknologi yang berkaitan dengan manusia, terkait dengan flora, fauna dan perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi Bu Mega tidak membicarakan hal-hal yang bersifat transaksional,” ujarnya.

“Ibu Mega berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara agar kita mandiri, kita butuh BRIN. Jadi BRIN ini sangat penting untuk membangun semangat kita melalui penguasaan iptek,” tambah Hasto.

Menurut Hasto, tidak ada negara maju tanpa proses penguasaan iptek. Atas dasar itu, kata Hasto, BRIN sangat perlu berada di bawah presiden langsung.

“Inilah makna ideologis politik dalam membangun kedaulatan ekonomi kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait masalah reshuffle pasca penggabungan kedua kementerian tersebut, Hasto mengatakan hal itu merupakan hak prerogatif presiden. PDIP, menurut dia, sudah menyerahkan sepenuhnya kepada presiden.

“Di PDI Perjuangan Bu Megawati diajari main politik dengan mentaati aturan main, good governance. Soal reshuffle, siapa yang punya hak prerogatif adalah presiden,” ujarnya.

BACA JUGA :
Jokowi: Industri Otomotif Mulai Bangkit! Banyak yang Beli Mobil

“Karena menteri adalah asisten presiden. Dengan hak prerogatif presiden, presiden memiliki kewenangan untuk menilai kinerja seluruh jajaran kabinetnya. Dan untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kemauan presiden. Ini sikap partainya, ”lanjut Hasto.

Sebelumnya, kesepakatan penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi dilakukan saat rapat paripurna Keputusan Presiden RI, Jumat pagi (9/4). Jokowi sebelumnya sempat menyurati DPR terkait pembentukan Kementerian Investasi.

Dan sesuai hasil rapat musyawarah penggantian rapat di Bamus, 8 April 2021 yang membahas tentang surat presiden nomor R-14 / Pres / 03/2021 tentang pertimbangan pergantian kementerian dan setuju untuk bergabung. beberapa tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga menjadi Kementerian Pendidikan dan Teknologi serta Riset dan Teknologi, dibentuknya Kementerian Penanaman Modal untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja akan lanjutkan pengambilan keputusan, “kata Wakil Presiden DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat tersebut.

Dasco pun mempertanyakan kepada jajaran direksi yang hadir terkait keputusan rapat luar biasa tersebut. Anggota dewan setuju untuk ini.

“Apakah hasil keputusan rapat Bamus pengganti rapat konsultasi merger dan pembentukan kementerian disetujui?” Dasco bertanya.


Ristek-Kemendikbud Digabung, PDIP Bicara 4 Pesan Mega Saat Usung Jokowi

Recommended For You

About the Author: Hendro Purwanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *