8108b61d2925cadd9e49c5955bc4656a
8108b61d2925cadd9e49c5955bc4656a

Sidang E-Court Langkah Positif untuk Masa Depan Peradilan

Diposting pada 23 views

Sidang E-Court Langkah Positif untuk Masa Depan Peradilan

INDONESIA mulai menerapkan persidangan virtual atau E-Court sesudah Pemerintah menerapkan keputusan strategi Work From Home (WFH) selaku usaha melarang menyebarnya wabah virus korona (covid-19),

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara langsung melakukan terobosan Sidang E-Court berbarengan dengan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dan Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang untuk melaksanakan sidang Acara Persidangan Biasa (APB) dengan mempergunakan fasilitas E-Court, Selasa (24/3).

Adapun PN Jakarta Selatan sudah melaksanakan sidang perkara tindak kejahatan umum secara online atau melalui teleconference dengan mempergunakan aplikasi zoom dengan terdakwa yang Ada di Rutan.

Menurut Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, penerapan E-Court Adalah hal yang positif dan progresif untuk peradilan di Indonesia sebab sudah mulai ditetapkan.

“Cepat, sederhana, dan ongkos ringan, ini ialah konsep yang amat positif untuk ke depan,” ucap Barita untuk Media Indonesia, Kamis (26/3).

Hal positif lainnya yang dapat dipetik dari sidang digital ialah dapat mengefesienkan waktu sebab tidak Penting menanti terdakwa Hadir ke tempat sidang.

Ini mesti dilanjut oleh Mahkamah Agung agar ke depannya dapat dilanjut. Saya kira dapat dikerjakan penyelarasan selain di Pengadilan Negeri,” kata Barita.

“Misalnya dalam proses hukum di Kepolisian atau di Komisi Pemberentasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah melaksanakan E-Court juga sebelumnya,” tambahnya.

Barita menginginkan sistem peradilan digital akibat adanya wabah korona ini dapat berlanjut dan terintegrasi, tidak cuma persidangan tapi semua perkara itu dapat menerapkan sistem online.

READ
Jangan Percaya Alat Penghemat Listrik!

Akan tetapi, terkait persidangan yang butuh penyerasian lebih detail, dan mempunyai alat berat yang butuh bukti spesifik terdakwa mesti tetap ikut hadir sidang secara langsung.

“Tentu misalnya dalam pembacaan dakwaan atau proses verifikasi, dokumen, masih dapat digital, tapi jika menghadirkan alat bukti kita mesti ada menuding pelaksanaannya agar tidak terjadi kekhilafan distorsi,” ujarnya.

Ia pun menilai bahwa penyelenggaraan persidangan secara e-Court ini ada landasannya selain sebab situasi pandemi, Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan untuk mengatur teknis judisial proses peradilan.

Yang ke-2, dalam Kemajuan sistem peradilan, Barita menceritakan bahwa waktu ini telah ada keinginan kuat untuk melaksanakan reformasi sistem peradilan jadi agenda jangka pendek 2020.

“ penyelenggaraan SPPT (sistem peradilan pidana terpadu) antara Kepolisian-Kejaksaan-(Komisi Pemberantasan Korupsi)-Peradilan -Lembaga Pemasyarakatan yang diawali dari administrasi penanganan perkara pidana terpadu, kerangka besarnya telah ada,” ucapnya.

Maka, penting bagi MA untuk mengeluarkan pedoman dalam perkara apa saja yang dapat dikerjakan persidangan secara E-Court dan dalam tahapan persidangan mana saja.

“Kejaksaaan membikin pedoman penuntutan ikut pedoman peradilan yg dibuat MA dan seperti ini juga Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka, peradilan akan berjalan tertib dan tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaannya,” ucap Barita. (OL-8)



READ
Sosialiasi dan Edukasi Pencegahan Covid-19 Tanggung Jawab Bersama-sama
-->