Sikap Mengambang Presiden Joko Widodo dan Misi Haji Indonesia Tahun 2020

Sikap Mengambang Presiden Joko Widodo dan Misi Haji Indonesia Tahun 2020

Telah mendekati akhir Ramadhan (akhir bulan Mei), pemerintah sampai waktu ini belum juga memastikan keputusan strategi haji, apakah akan tetap memberangkatkan misi haji Indonesia seperti tahun-tahun sebelumnya atau menundanya (meniadakan).

Pemerintah sendiri masih menanti keputusan legal dari pemerintah kerajaan Arab Saudi yang sampai sekarang belum juga memastikan soal kepastian Pelaksanaan musim haji 2020 yang sedianya akan dihelat pada akhir Juli yang akan datang. Adapun jadwal pemberangkatan (penerbangan) Kelompok Terbang ke-1 jemaah haji Indonesia telah wajib take off 26 Juni.

Waktu yang makin mendesak dan mepet membikin sejumlah pihak khususnya jemaah haji gundah. Pemerintah Arab Saudi waktu ini masih berjibaku melawan pandemi Covid- 19 yang masih mewabah di negara tersebut.

Ketidakpastian tersebut berimbas pada persiapan Kementerian Agama RI selaku leading sector penyelenggara ibadah haji. Bermacam persiapan yang semestinya sudah selesai atau telah dalam proses belum dapat dijalankan.

Adapula yang telah dijalankan tapi tidak optimal sebagaimana dalam ‘keadaan normal’ sebelum Covid-19 merebak. Menyebut saja misalnya manasik (pelatihan tata cara ibadah) bagi jemaah, penyiapan dokumen paspor dan visa, koordinasi panitia pusat dan daerah, dan pembekalan petugas jadi tidak maksimum.

Bahkan kontrak-kontrak pemenuhan bermacam kebutuhan di Arab Saudi seperti pemondokan, pengadaan katering, dan transportasi belum dapat dijalankan sebab pemerintah Arab Saudi sendiri meminta seluruh negara pengirim misi haji untuk menunda kontrak-kontrak bisnis terkait agenda haji. Maklumat tersebut sampai sekarang belum dicabut. Padahal Pelaksanaan haji makin dekat dan telah di depan mata.

Bila ternyata penyelenggaran ibadah haji tetap Dilakukan dikhawatirkan kementrian agama tidak mempunyai waktu yang cukup, sehingga persiapan tidak matang sebab buru-buru, hal mana dapat berakibat fatal sebab pelayanan tidak optimal.

Dengan situasi tersebut, maka amat sulit mewujudkan aktifitas haji yang ideal. Mereferensi pada jadwal Pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya, tatkala masuk akhir Ramadhan biasanya bermacam persiapan kebutuhan dan keperluan yang fundamental biasanya telah sanggup diselesaikan oleh kementrian agama. sesudah idul fitri (lebaran) kementrian agama tinggal malakukan finalisasi persiapan-persiapan teknis dan petugas di negara Arab Saudi siap menyambut kehadiran jemaah.

menurut fakta-fakta ini Komnas Haji dan Umroh mendukung agar Presiden Jokowi melalui Kementerian Agama cepat mengambil keputusan strategi tegas dengan menunda pengiriman misi haji Indonesia tahun 2020 sebab pandemi Covid-19 masih jadi gejala global dan belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir, termasuk di Indonesia maupun di negara tuan rumah, Arab Saudi.

Indonesia selaku negara muslim terbesar di dunia yang memperoleh kuota terbanyak, yaitu 221 ribu jemaah, tentu amat berkepentingan untuk menjaga keamanan jiwa warganya dari ancaman virus mematikan (hifzhun nufus).

READ
Rahasia Minum Air Cuci Tangan Para Ulama Menurut Guru Sekumpul

Tanpa menanti keputusan pemerintah Arab Saudi, semestinya Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan dari sebuah negara yang berdaulat secepatnya mengambil keputusan strategi untuk keamanan jiwa ratusan ribu jemaah berikut ribuan petugas yang berasal dari bermacam instansi di luar kementrian agama seperti tenaga medis dari Kementerian Kesehatan, Kepolisian, TNI, Polri, Kementerian Perhubungan dan unsur petugas daerah.

Siapa yang akan bertanggungjawab dan dapat menjamin bila ratusan ribu orang tersebut tidak terinveksi Covid-19 baik dalam proses di tanah air maupun mana kala Ada di Arab Saudi akibat berinteraksi dengan banyak orang dari bermacam negara yang juga belum bebas dari Covid yang berkemungkinan membawa virus?

Amat sulit menerapkan taktik social dinstancing maupun physical distancing pada waktu Pelaksanaan ibadah haji, khususnya pada waktu agenda-agenda krusial seperti thawaf, wukuf, sa’i, lempar jumrah di mana 1,3 juta orang dari bermacam penjuru dunia berkumpul pada waktu yang bersamaan. Untuk waktu ini, pemberangkatan jemaah masih amat berisiko.

Kecuali alasan-alasan di atas ada beberapa hal lain yang dapat jadi landasan Presiden (pemerintah) menunda (meniadakan) penyelenggaraan rukun islam kelima pada tahun 2020 ialah; Ke-1, pemerintah masih belum mencabut status darurat bencana nasional akibat pandemic Covid-19 sebagaimana tertuang melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 soal Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selaku bencana nasional yang diberlakukan semenjak 13 April 2020.

Oleh karenanya segala ketentuan dan pendekatan mestinya mempergunakan perspektif kebencanaan. Dengan kata lain penundaan pemberangkatan misi haji dapat berpatokan beleid tersebut bukan sebab keinginan pemerintah, akan tetapi terhalang oleh bencana nonalam berupa Covid-19 yang melanda dunia sehingga tugas dan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan haji terhalang oleh bencana atau dengan kata lain terjadi force majeur.

Hal ini penting dikemukakan sebab pihak kementrian agama mungkin saja merasa kuatir bila haji ditunda akan memperoleh gugatan dari bermacam pihak termasuk gugatan class action dari jemaah. Keinginan untuk menunda tentu saja bukan dari pemerintah, tetapi sebab situasi yang membahayakan jiwa jemaah.

Ke-2, aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) masih berlaku di bermacam daerah. Kalau pemerintah konsisten kepada aturan PSBB maka larangan berkumpul atau ‘pengarahan massa’ juga berlaku kepada aktifitas apapun tidak terkecuali ritual pemberangkatan jemaah haji yang melibatkan ratusan ribu orang. Hal ini tentu belum termasuk kehadiran Famili dan kolega jemaah yang biasanya Ikut menghantar dapat jadi sumber pengumpulan massa sehingga bertentangan dengan PSBB.

READ
Lirik Husnul Khatimah - Terangkanlah (By Opick)

Ketiga, akan keluar ongkos/anggaran ekstra jumbo minimal terkait 2 bagian penting yaitu penerbangan (transportasi udara) dan kesehatan. Peraturan Menteri Perhubungan mengizinkan perusahaan maskapai cuma mengangkut 50 % dari daya tampung sebab wajib memberlakukan social distanscing di dalam pesawat sehingga untuk keperluan haji wajib menyediakan 2 kali lipat angkutan pesawat yang telah Direncanakan, baik untuk pemberangkatan maupun pemulangan.

Ilustrasinya, kalau sebuah pesawat berkapasitas 500 penumpang, maka ia cuma boleh diisi setengahnya. Di bagian kesehatan juga itu wajib ada anggaran tambahan untuk bermacam keperluan kesehatan seperti Sarana, peralatan, dan kebutuhan medis melarang dan mengobati jemaah dari Covid-19. Ongkos-biaya lain untuk menyesaikan dengan situasi juga dapat timbul.

Pertanyaannya dari mana anggaran akan diambil? Apakah dari APBN, dibebankan ke jemaah atau menambah subsidi dari manfaat biaya jemaah haji tunggu (waiting list) yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)? penyediaan dana-dana semacam ini akan amat rawan penyimpangan.

Ke-4, tenaga kesehatan (nakes) seperti dokter, perawat, dan tenaga kesahatan lainnya juga wajib ditambah secara signifikan untuk menjaga kesehatan jemaah dan petugas. Padahal waktu ini peran mereka tengah difokuskan untuk membantu penanganan Covid-19 di dalam negeri yang masih fluktuatif, bahkan diprediksi setalah lebaran akan ada lonjakan pasien positif Covid-19 yang signifikan akibat kurangnya kepatuhan warga kepada aturan PSBB. Bila tenaga kesehatan ditarik lebih banyak untuk mengawal Pelaksanaan haji di tanah suci, maka tentu saja hal ini akan mengurangi servis penanganan Covid-19 di tanah air.

Kelima, jemaah haji yang berjumlah 221 ribu orang dikhawatirkan berkemungkinan terinveksi selama ritual haji selaku cluster baru, baik selama proses di tanah air maupun di tanah suci sebab berinteraksi dengan jutaan jemaah lainya dari bermacam negara sehingga manakala pulang ke tanah air amat potensial jadi klaster baru Covid-19, tentu saja seluruh pihak tidak berharap ini akan terjadi.

Terlebih-lebih 1 % (kisaran 2 ribu orang) porsi jemaah diperuntukkan bagi jemaah usia lanjut usia (lansia) sehingga berisiko tinggi (risti) dan rentan mengalami gangguan kesehatan. Masih ingat dalam ingatan publik bagian klaster penyebaran Covid-19 tanah air berasal dari klaster acara jema’ah Tabligh di Kabupaten Gowa di mana puluhan ribu orang berkumpul melalaikan PSBB. Dengan seperti ini, “Kelompok Terbang” (kubu terbang) jemaah haji yang berasal dari bermacam daerah dikhawatirkan berubah jadi “kubu terinveksi.”

Keenam. Kesiapan mental dan fisik petugas haji (di luar petugas medis) sebab kurikulumnya tidak disiapkan dan didesain semenjak awal untuk berhadapan dengan situasi seperti waktu ini mereka wajib berjibaku mengahadapi ‘musuh’ tidak kelihatan seperti wabah Covid-19 sehingga dikhawatirkan dapat berdampak pada servis. Karena bagian faktor penentu berhasil tidaknya Pelaksanaan ibadah haji ialah daya-kerja para petugas di lapangan.

READ
Menyaksikan Argumentasi China Tidak mau Penyelidikan Independen Asal Usul Covid-19

Ketujuh, asrama haji Pondok Gede yang selama ini berfungsi selaku transit untuk keberangkatan dan penampungan jemaah yang cukup besar waktu ini diperuntukkan selaku ‘RS’ sementara penanganan isolasi pasien covid-19. Kalau mencari alternatif tempat lain, maka usaha itu akan menambah ongkos ekstra yang cukup besar.

Kedelapan, keadaan Arab Saudi belum aman dan kondusif sebab masih dikepung Covid-19. menurut data Worldometers, sampai 18 Mei 2020, telah ada 57.345 Perkara positif corona di Arab Saudi. Dari hitungan total tersebut, sebanyak 320 jiwa meninggal dunia dan 28.748 pasien sembuh. Artinya, masih ada 28.277 pasien Covid-19 yang dirawat di Saudi.

Arab Saudi waktu ini menduduki peringkat ke-15 dalam daftar negara yang mempunyai hitungan total pasien Covid-19 terbanyak di dunia. Pemerintah wajib mencermati keadaan ini selaku pertimbangan untuk memutuskan.

Beberapa waktu lalu, pemerintah menawarkan bagian taktik dan skenario yang disampaikan oleh Kementerian Agama kalau haji tetap Dilakukan dengan cuma akan mengirimkan setengah dari jatah kuota. Akan tetapi hal itu bukanlah jalan keluar. Kalau dikalkulasi melalui skema ini, artinya akan ada kira-kira 110 ribu orang yang berangkat ke tanah suci. Dengan gelombang iring-iringan yang begitu besar tersebut, jemaah dan petugas amat berkemungkinan terinveksi Covid-19.

Skenario tersebut amat berisiko sebab tidak ada bedanya dengan pengiriman sesuai kuota. Komnas Haji dan Umroh menginginkan pemerintah tidak memaksakan diri tetapi menyaksikan secara objektif keadaan waktu ini.

Keputusan penundaan haji 2020 tentu saja akan membikin sejumlah pihak tertentu akan merasa kecewa dan tidak happy, baik bagi jemaah yang telah amat lama menunggu beribadah di tanah suci untuk menyempurnakan rukun Islam maupun pihak-pihak yang mempunyai kepentingan ekonomi atas Pelaksanaan ibadah ini. Tetapi penundaan pemberangkatan haji ialah jalan the best waktu ini. Penyelamatan ribuan jiwa rakyat wajib ditempatkan di atas kepentingan manapun.

 

Mustolih Siradj, Ketua Komnas Haji dan Umroh

Sikap Mengambang Presiden Joko Widodo dan Misi Haji Indonesia Tahun 2020
Sumber: NU-Online

loading...

Recommended For You

About the Author: Ahmad Fawas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *