Skema Pemberian Dukungan untuk Warga Terdampak Pandemi Covid-19

5fd3b144b20ee01d4c8ca001c6c5e959 1

Skema Pemberian Dukungan untuk Warga Terdampak Pandemi Covid-19

Jakarta, Warta Batavia – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan memahami bahwa aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus rantai penularan COVID-19 juga berdampak pada ketidakmampuan masarakat untuk melaksanakan aktifitas ekonomi, yang lantas juga mempengaruhi aspek sosial lainnya.

Hal itulah yang lantas mendukung pemerintah untuk membentuk program Jaring Pengaman Sosial atau Social Safety Net.

“Kita tahu dari pembatasan aktifitas ekonomi sosial, maka menyebabkan banyak sekali masarakat kita yang tidak dapat melaksanakan aktifitas ekonomi. Mencari nafkah, lantas juga melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya,” ucap Direktur Jend. Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani dalam Penjelasan legal di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (15/5).

Dalam hal ini, sasaran ke-1 dari program Jaring Pengaman Sosial ialah menaikkan penjagaan yang terkait dengan program kesehatan.

Dengan penanganan di bidang kesehatan ini, pemerintah amat fokus untuk penyediaan fasilitas dan prasarana untuk menyokong bagian kesehatan dalam penanganan COVID-19.

READ  Sosoknya Ramah, Vokal Suara Gus Sholah Serak dan Landai

“Yang ke-1, arah kita dalam menangani dari sisi bidang kesehatan. Ini jadi kunci kita dari ke-1 kali kita menangani dampak COVID. Dengan penanganan di bidang kesehatan ini, pemerintah amat fokus untuk 1, menyediakan fasilitas dan prasarana untuk di bidang kesehatan, lantas juga alat peralatannya yang sungguh ke-1 awal, jikalau kita lihat masih cukup terbatas,” terang Askolani.

Lalu Pemerintah juga melakukan Program Famili keinginan (PKH). Terhitung sampai bulan April lalu, pemerintah sudah mengalokasikan untuk 10 juta rumah tangga penerima PKH, yang berikutnya akan diberikan dalam waktu 3 bulanan.

Kecuali PKH, Pemerintah juga melaksanakan program Kartu Sembako dan melaksanakan penanganan bagi mereka yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dukungan PKH ini yang mulanya masih 15,2 juta akan diperluas lagi sampai 20 juta rumah tangga.

“Target daripada program sembako yang ada dalam kerangka sokongan pangan non-tunai yang awalnya masih 15,2 juta. Kita perluas ke sampai dengan 20 juta,” terang Askolani.

Terlepas dari PKH, Pemerintah juga terus membenahi skema Kartu Pra Kerja, sehingga diinginkan minimal dapat masarakat terdampak PHK dapat memperoleh sokongan sampai dengan 3 bulan, sampai 4 bulan untuk sokongan bulanannya.

READ  Kronologi Helikopter TNI AD Jatuh di Wilayah Industri Kendal

“Tentunya ini jadi bagian paket keputusan strategi, yang jikalau kita lihat, juga jadi penjagaan sosial-sosial Social Safety Net untuk dunia usaha, untuk masarakat,” kata Askolani.

Lalu, untuk meliputi lebih luas sokongan untuk masarakat, pemerintah juga menambahkan 9 juta lagi untuk Dukungan Langsung Tunai (BLT) untuk masarakat. Hal tersebut Adalah penambahan dari sokongan penjagaan sosial yang telah ada waktu ini.

Askolani menjelaskan, anggaran Biaya Desa juga dialihkan untuk memberikan penjagaan sosial untuk masarakat desa, yang lantas tidak dapat memperoleh manfaat dari pada program penjagaan sosial.

“Pengalokasian Biaya Desa dalam bentuk BLT ini tentunya untuk mengisi. jikalau sampai masarakat di desa yang tidak memperoleh sokongan PKH dan sembako, untuk dapat lantas diberikan sokongan yang sama jenisnya dalam bentuk BLT Desa,” ujarnya.

Adapun berikutnya, untuk mengurangi beban daripada konsumsi masarakat selaku dampak daripada COVID ini, Pemerintah juga memberikan keringanan tarif listrik.

READ  Halangan dan Keterbatasan Bukan Menghilangkan Makna Kemanangan Idulfitri

Keringanan listrik yang dilaksanakan pemerintah semenjak bulan April, ini sudah dilaksanakan khususnya untuk rumah tangga kastemer 450Va, dan 900 WA.

“Untuk 900WA sepenuhnya memperoleh pembebasan ongkos 100%. Adapun, untuk yang 900WA memperoleh potongan harga daripada 50% daripada bill tagihan bulanannya,” jelas Askolani.

Kalau dlihat manfaat daripada pemberian Jaring Pengaman Sosial tersebut, hal itu sekaligus Adalah bentuk kompensasi yang diberikan atas konsistensi Pemerintah dalam membatasi aktifitas masarakat, agar tidak keluar dari rumah sehingga penularan COVID-19 dapat dicegah.

“Kita konsisten dengan membatasi daripada aktifitas masarakat, supaya tidak keluar dari rumah. Lalu juga terpaksa kita membatasi aktifitas dunia usaha, maka kompensasi ini ialah bentuk dalam bentuk sokongan yang diberikan bulanan, untuk mengurangi dan juga meningkat memberikan daya beli untuk masarakat, untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini jadi target kita,” pungkas Askolani.*

Skema Pemberian Dukungan untuk Warga Terdampak Pandemi Covid-19

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *