1585154937
1585154937

UN Madrasah Dihapus, Berikut Aturan Kelulusan kementrian agama

Diposting pada 44 views

UN Madrasah Dihapus, Berikut Aturan Kelulusan kementrian agama

Jakarta, Warta Batavia

Kementerian Agama Republik Indonesia meniadakan Ujian Nasional (UN) bagi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) selaku bentuk tidak lanjut atas keputusan Presiden Republik Indonesia dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 soal penyelenggaraan Keputusan strategi Pendidikan Dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)


“UN jenjang MTs dan MA tahun pelajaran 2019/2020 dicancel. Untuk meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya, tidak lagi gunakan nilai UN sebagaimana tahun sebelumnya,” ucap Direktur Kurikulum, Fasilitas, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah A Umar di Jakarta, Rabu (25/03).


Keputusan tersebut juga memperhatikan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 285.1 Tahun 2020 soal Usaha Pencegahan Virus Covid-19, serta mempertimbangkan prioritas keamanan, kesehatan lahir dan batin penduduk madrasah. 


Di samping itu, atas dasar tersebut juga, Kementerian Agama menyampaikan ketentuan mekanisme kelulusan madrasah dalam masa darurat pencegahan penyebaran Covid-19. Ke-1, bagi Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang sudah melakukan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN), maka peserta ujian akan memperoleh Sertifikat Hasil UAMBN (SHUAMBN). SHUAMBN dapat dicetak langsung oleh madrasah melalui aplikasi UAMBN-BK.

Panitia UAMBN Kanwil kementrian agama Provinsi dapat mengunduh hasil UAMBN-BK jenjang MA dan MTs pada website https://uambnbk.kemenag.go.id mulai tanggal 26 Maret 2020. Berikutnya hasil UAMBN-BK didistribusikan ke MA dan MTs di wilayahnya dalam bentuk soft file.


Sementara itu, bagi Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang belum melakukan UAMBN, maka penyelenggaraan UAMBN ditiadakan.

READ
Cara Adzan bagi Masjid yang Ditutup untuk jema'ah sebab Covid-19


Adapun nilai UAMBN yang telah dihasilkan cuma diperlukan untuk pemetaan kompetensi siswa madrasah dan tidak dipakai selaku prasyarat kelulusan dan/atau meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya.


Dalam surat bernomor B-686.1/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/03/2020 itu juga menyebutkan bahwa Ujian Madrasah untuk kelulusan berpedoman pada SK Dirjen Nomor 247 Tahun 2020 soal POS Ujian Madrasah serta pada masa darurat ini Dilakukan dengan ketentuan bahwa Ujian Madrasah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh ditunaikan, kecuali yang sudah Dilakukan sebelum terbitnya surat ini.


Ujian Madrasah dapat ditunaikan dalam bentuk portofolio dari nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring (bila memungkinkan), dan/ atau bentuk asesmen lainnya yang memungkinkan ditempuh secara jarak jauh atau daring.


Ujian Madrasah wajib didesain untuk memotivasi aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak Penting dipaksakan mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. 


Adapun madrasah yang sudah melakukan Ujian Madrasah dapat mempergunakan nilai Ujian Madrasah untuk menentukan kelulusan siswa, sedangkan madrasah yang belum melakukan Ujian Madrasah dan tidak memungkinkan melakukan Ujian Madrasah secara daring atau jarak jauh sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka berlaku ketentuan selaku berikut:

 

1)    kelulusan Madrasah Ibtidaiyah (MI) ditetapkan berdasar nilai 5 semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6, bila ada, dapat dipakai selaku tambahan nilai kelulusan;

READ
Wapres Minta Masarakat Patuhi Ajakan Pemerintah

2)    Kelulusan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) ditetapkan berdasar nilai 5 semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12, bila ada, dapat dipakai selaku tambahan nilai kelulusan;

3)    Rumus perhitungan nilai kelulusan siswa pada seluruh tingkatan (MI,MTs, dan MA) dapat ditetapkan oleh madrasah;

4)    Tanggal penetapan kelulusan ditetapkan oleh madrasah dengan menyesuaikan waktu penetapan kelulusan yang diberlakukan pada lingkungan pendidikan di daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota berbarengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama sesuai batas kewenangannya masing-masing. 

 

Pewarta: Syakir NF

Editor: Abdullah Alawi

 

UN Madrasah Dihapus, Berikut Aturan Kelulusan kementrian agama
Sumber: NU-Online

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *