Jokoi-696x464.jpeg

Vaksin dan Politik Rekognisi Agama

Diposting pada

Vaksin dan Politik Rekognisi Agama


Dalam praktik sosial, vaksin bukan sekadar usaha untuk mencegah penularan penyakit sebagaimana diyakini oleh sains modern. Lebih dari itu, terutama di masyarakat religius, vaksin meliputi juga perdebatan tentang halal dan haram. Di kalangan Muslim dan Yahudi tertentu, vaksin dinilai mengandung unsur babi yang tidak dibolehkan untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, tidak heran jika sebagian dari mereka kemudian menolak divaksin karena alasan iman.

Perdebatan halal dan haram semakin berbobot politis akhir-akhir ini. Termasuk dalam hal vaksin, kalangan yang menolak karena alasan iman semakin memperoleh legitimasi justru dari perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Bagi mereka, vaksin adalah hak, bukan kewajiban, yang boleh dilakukan atau tidak oleh warga negara.

BACA JUGA :   Bergelombang, Santri Mudik Cek Kesehatan di Pos komando NU Pekalongan Peduli Covid-19

Fenomena inilah yang oleh Nancy Fraser (2003) disebut sebagai menguatnya politik rekognisi di ruang publik. Nilai-nilai keagamaan yang sebelumnya hanya berlaku di ruang privat sekarang ingin diakui sebagai bagian yang sah dari kehidupan politik. Kalangan yang menolak vaksin karena alasan iman tetap ingin dihargai haknya dalam pengertian kewarganegaraan.

Menghadapi aspirasi politik rekognisi ini, pemerintah tidak bisa abai begitu saja. Aspirasi yang mungkin terdengar kuno di telinga sains modern ini bagaimanapun harus didengar. Sebuah jalan keluar mesti diusahakan untuk menjembatani dilema antara iman dan kesehatan.

Oleh karena itu, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain, pemerintah menggandeng otoritas keagamaan dalam memastikan terselenggaranya vaksinasi COVID-19. Di sini, selain meminta otorisasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), pemerintah juga meminta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keduanya diharapakan bisa meyakinkan masyarakat mengenai keamanan, kemanjuran, dan kehalalan vaksin COVID-19.

BACA JUGA :   Subhanallah, Didukung Pastor, Seorang Muslim Jadi Kades di Desa Mayoritas Katolik

Sementara itu, di kalangan umat Islam sendiri terjadi silang pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa demi alasan keselamatan bersama, bahkan yang haram pun bisa menjadi halal. Oleh karena itu, penggunaan unsur babi dalam vaksin bisa dimaklumi. Namun sebagian ulama yang lain tetap bersikukuh dengan pandangan klasik bahwa unsur babi, apapun tujuan penggunaan, haram dikonsumsi.

Bertolak dari perdebatan itu, para saintis tidak tinggal diam. Difasilitasi oleh industri farmasi, mereka terus mengusahakan produksi vaksin yang tidak hanya aman dan manjur, tetapi juga halal. Usaha ini menjadi keniscayaan mengingat populasi kalangan religius yang peduli dengan urusan halal dan haram ini sungguh besar. Ini artinya, dari sudut pandang bisnis, mereka adalah pasar yang sangat potensial.

BACA JUGA :   Beda Sikap antara Aswaja, Jabariyah, dan Muktazilah waktu Hadapi Musibah

Amin Mudzakkir, peneliti di Pusat Penelitian Kewilayahan LIPI

Sumber: http://psdr.lipi.go.id/sudut-pandang/vaksin-dan-politik-rekognisi-agama.html?

(Warta Batavia)


Vaksin dan Politik Rekognisi Agama

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *