Virtual Police Langkah Tepat Polri Menjaga Media Sosial Tetap Sehat, Bertanggung Jawab & Humanis

Muannas-a-696x421.jpg
Muannas a Virtual Police Langkah Tepat Polri Menjaga Media Sosial Tetap Sehat, Bertanggung Jawab & Humanis


Polisi virtual (Virtual Police / VP) adalah tim kepolisian yang dibentuk secara internal untuk mencegah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang ITE.

Pembentukan Wakil Presiden ini harus diakui sebagai niat baik untuk memposisikan polisi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi untuk memberikan perlindungan dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pengguna media sosial.

Melalui pemberitahuan inilah VP berpesan kepada pengguna untuk tidak melakukan pelanggaran yang dilarang oleh UU ITE, mengingat di dunia media sosial kita saat ini semakin sering terjadi kasus dugaan pelanggaran UU ITE dengan mengedepankan proses hukum hingga saat ini. titik ditangkap dan ditahan.

Pelatihan dari VP juga selama ini menjawab, bahwa sebagian ada kekhawatiran tentang penerapan UU ITE yang dianggap disalahgunakan untuk mengkriminalisasi seseorang, pasal-pasal yang dianggap multitafsir, tudingan tentang isi pasal karet dan lain sebagainya, menyebabkan keributan karena baru-baru ini menjadi tren umum. hubungan, sehingga banyak orang merasa tidak sehat, perlu dipulihkan.

Pernyataan ini juga disiarkan oleh Presiden Jokowi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri dengan keluarnya Surat Edaran (SE) bernomor SE / 2/11/2021 tentang kesadaran budaya etis untuk menciptakan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. .

VP ini tentunya harus menjadi solusi yang lebih manusiawi karena kali ini menggunakan pendekatan edukasi tentang potensi pelanggaran ITE dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui DM (direct message) ke akun pengguna, jika tidak disimpan maka polisi siber dapat melakukan tindakan. Namun, setelah konten diupload, petugas polisi virtual masih akan dimintai nasihat ahli, seperti pakar kriminal, ahli bahasa, dan pakar ITE. Ini luar biasa mendidik sambil menerapkan prinsip pembuktian menurut hukum.

Jadi, apakah VP menyebabkan ketakutan dan kecemasan di masyarakat atau menghilangkan kebebasan berbicara? Bagi saya tidak

BACA JUGA :
Panduan Imam Shalat Tarawih Cepat dan Singkat di Rumah

sebaliknya, VP ini dapat digunakan sebagai peringatan tepat waktu kepada pengguna apakah konten yang diupload melanggar undang-undang ITE atau tidak. Ini juga bagian dari proses edukasi bagi mereka yang berpotensi menjadi pelaku tindak pidana agar tetap bijak dan beretika di media sosial.

Jika pertanyaan perampasan kebebasan berpendapat terlalu banyak, ingat, Wakil Presiden sebelum memberikan peringatan ditanyakan konten yang dipertanyakan kepada ahli masing-masing, fitnah, penghinaan, amoralitas, kebencian terhadap SARA semuanya adalah tindakan kriminal, jangan dimanipulasi sebagai kritik dan kebebasan berpendapat.

Lebih jauh lagi, Konstitusi kita tidak menganut kebebasan buta tersebut tetapi kebebasan terbatas, terlebih lagi media sosial adalah ruang publik, bukan ruang privat, ada aturan dan etika, tidak hanya di dunia nyata, bahkan di dunia maya.

Jadi keberadaan Wakil Presiden ini harus dijaga dan didukung semua pihak, harus diakui karena jauh lebih humanis dan mendidik, juga dibayangkan masih menawarkan peluang mediasi dalam proses hukum.

Ingatlah bahwa media sosial adalah ruang publik, banyak yang lupa, meskipun sebuah akun adalah “milik pribadi”, meskipun kita mempostingnya sendiri di toilet, media sosial tetaplah ruang publik.

Saat kita memposting sesuatu di Facebook di tempat paling sunyi, teman Facebook kita sedang membacanya. Saat kita men-tweet sesuatu di ruangan itu sendiri, banyak follower yang membacanya. Ada orang lain, bukan hanya kita, yang membaca, melihat, dan mendengar (jika ada suara) apa pun yang kita lakukan di media sosial.

Media sosial adalah ruang publik

Maka ketika kita bertindak seolah-olah ruang privat, itulah awal dari malapetaka yang membawa kita pada berbagai masalah sosial (dihujat banyak orang, bahkan diintimidasi), bahkan masalah hukum pidana (terancam dengan UU – Pasal). 27 ITE tentang pencemaran nama baik).

BACA JUGA :
Fondasi Keberagamaan ialah Keberagaman

Karena media sosial adalah ruang publik, bersikaplah seolah-olah Anda berada di ruang publik. Saat Anda ingin memposting atau tweet, ingatlah bahwa ada orang lain yang menonton di depan Anda.

Tidak apa-apa untuk secara spontan men-tweet atau memposting hal-hal yang biasa-biasa saja. Namun karena ada sejumlah hal yang harus dipikirkan sebelum diturunkan ke publik, apalagi jika berpotensi menyinggung orang atau lembaga lain.

Karena media sosial adalah ruang publik, maka etika dan hukum dalam media sosial sama dengan etika dan hukum sosial yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari.

Namun yang lebih penting, kami berharap Wapres tetap dapat menjaga netralitas dan objektivitas aparatur dalam menjalankan tugas dan pengawasannya, tentunya kami berharap Wapres juga dapat menjangkau seluruh pengguna media sosial di Indonesia yang totalnya saat ini mencapai 197 juta. pengguna.

Ini bisa bermanfaat

Muannas Alaiaid, SH, CTL, Presiden Cyber ​​Indonesia

(Warta Batavia)


Virtual Police Langkah Tepat Polri Menjaga Media Sosial Tetap Sehat, Bertanggung Jawab & Humanis

Recommended For You

About the Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *