- Guru Gembul Menilai Pemerintahan Prabowo Lebih Sibuk Mempertahankan Kekuasaan
- Koalisi Besar dan Pembagian Jabatan Politik
- Kekhawatiran terhadap Melemahnya Fungsi Oposisi
- Guru Gembul Soroti Keterlibatan Militer dalam Urusan Sipil
- Peran TNI dalam Program Pemerintah
- Kekhawatiran terhadap Militerisasi
- Guru Gembul Membahas Survei Ketidakpuasan dan Kebutuhan Masyarakat untuk Didengar
- Masyarakat Ingin Presiden Mendengarkan Aspirasi
- Ketidaknyambungan Pernyataan Pemerintah dan Kondisi Lapangan
- Guru Gembul Kritik Kebijakan Sawit dan Pengelolaan Hutan
- Perbedaan Fungsi Sawit dan Hutan
- Kritik terhadap Penyamaan Sawit dengan Hutan
- Program Makan Bergizi Gratis Menjadi Sorotan Guru Gembul
- Guru Gembul Pertanyakan Sasaran Penerima MBG
- Anggaran MBG dan Dampaknya terhadap Pendidikan serta Kesehatan
- Pengelolaan Dapur MBG dan Peluang Ekonomi
- Kritik terhadap Keterlibatan TNI dan Polri dalam MBG
- Guru Gembul Soroti Dampak MBG terhadap Guru
- Guru Gembul Ceritakan Dampak MBG terhadap Peternak Ayam dan Pedagang Telur
- Persaingan Pasar Telur dengan Peternakan Skala Besar
- Keluhan Pelaku Usaha dan Demonstrasi
- Guru Gembul Membandingkan Pemerintahan Prabowo dengan Jokowi
- Penilaian terhadap Lima Tahun Pertama Jokowi
- Kritik terhadap Periode Kedua Jokowi
- Perubahan Fokus Konten Guru Gembul
- Guru Gembul: Kebijakan Substansial Lebih Penting daripada Sekadar Disukai Masyarakat
- Pemimpin Tidak Hanya Bekerja untuk Mendapatkan Popularitas
- Guru Gembul: Masyarakat Malas Mengkritik Merupakan Dampak Pemimpin Antikritik
- Kritik yang Tidak Didengar Dapat Berubah Menjadi Ketidakpuasan
- Guru Gembul Mengaku Mengalami Tekanan karena Kritik terhadap Pemerintah
- Tiga Pesan Guru Gembul untuk Konten Kreator dan Pengkritik Pemerintah
- 1. Kritik Harus Ditujukan kepada Kebijakan, Bukan Pribadi
- 2. Berani Memberikan Apresiasi Ketika Pemerintah Bekerja Baik
- 3. Memahami Dampak dan Konsekuensi Konten
- Guru Gembul Sebut Indonesia Mengalami Krisis Kepercayaan terhadap Pemimpin
- Ketidakpercayaan Publik sebagai Peringatan bagi Pemerintah
- Guru Gembul Kritik Jarak Komunikasi antara Istana dan Masyarakat
- Presiden Perlu Mengetahui Kondisi Ekonomi Masyarakat
- Demonstrasi sebagai Saluran Penyampaian Aspirasi
- Guru Gembul Pertanyakan Sikap DPR terhadap Pemerintah
- DPR Diharapkan Memanggil Presiden Prabowo
- Guru Gembul Singgung Polemik Perampasan Aset dan Korupsi
- FAQ: Pertanyaan Seputar Kritik Guru Gembul terhadap Pemerintahan Prabowo
- 1. Apa yang dibahas Guru Gembul dalam kanal Gembul Update pada 16 November 2026?
- 2. Mengapa Guru Gembul mengkritik koalisi besar pemerintahan Prabowo?
- 3. Apa yang dimaksud Guru Gembul dengan militerisasi?
- 4. Apa kritik Guru Gembul terhadap program Makan Bergizi Gratis?
- 5. Bagaimana pandangan Guru Gembul mengenai pemerintahan Jokowi?
- 6. Mengapa Guru Gembul menilai pemerintah mengalami krisis komunikasi?
- 7. Apa pesan Guru Gembul kepada para pengkritik pemerintah?
- 8. Mengapa Guru Gembul meminta DPR memanggil Presiden Prabowo?
- 9. Apa yang dimaksud dengan ketidakpercayaan kolosal menurut Guru Gembul?
- 10. Di kanal mana penjelasan Guru Gembul tersebut diunggah?
- Penutup
Guru Gembul Soroti Pemerintahan Prabowo: Kritik Koalisi Gemuk, Peran Militer di Ranah Sipil hingga MBG
Perkembangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi pembahasan Guru Gembul dalam sebuah perbincangan yang diunggah melalui kanal YouTube Gembul Update pada 16 November 2026. Dalam penjelasannya, Guru Gembul menyampaikan sejumlah kritik terhadap arah kebijakan pemerintahan, mulai dari konsolidasi kekuatan politik, pembagian jabatan di pemerintahan, keterlibatan militer dalam urusan sipil, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam perbincangan tersebut, Guru Gembul juga menyoroti persoalan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurut pandangannya, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah semakin lebarnya jarak komunikasi antara pemimpin negara dengan masyarakat yang merasakan langsung dampak kebijakan pemerintah.
Ia menghubungkan persoalan tersebut dengan berbagai keluhan masyarakat, termasuk masalah ekonomi, kesulitan lapangan pekerjaan, kebijakan lingkungan, kondisi peternak, serta munculnya demonstrasi di sejumlah wilayah.
Guru Gembul juga membandingkan perkembangan pemerintahan Presiden Prabowo dengan dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menjelaskan bahwa perubahan pandangannya terhadap politik nasional bermula dari persoalan konstitusi yang menurutnya terjadi menjelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi.
Dalam wawancara tersebut, Guru Gembul turut menyampaikan pandangannya mengenai fungsi kritik masyarakat, tanggung jawab pembuat konten politik, serta pentingnya pemerintah membuka ruang komunikasi dengan publik.
Berikut rangkuman lengkap penjelasan Guru Gembul mengenai perkembangan pemerintahan Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan dalam kanal Gembul Update.
Guru Gembul Menilai Pemerintahan Prabowo Lebih Sibuk Mempertahankan Kekuasaan
Salah satu persoalan utama yang disoroti Guru Gembul adalah arah konsolidasi politik setelah Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Ia menilai pemerintahan Prabowo memperlihatkan kecenderungan merangkul hampir seluruh kekuatan partai politik ke dalam satu koalisi besar. Partai-partai yang sebelumnya berada di luar pemerintahan, termasuk pihak yang pernah menyampaikan kritik, kemudian bergabung dalam barisan pendukung pemerintah.
Menurut Guru Gembul, kondisi tersebut berpengaruh terhadap keberadaan oposisi dalam sistem politik nasional.
Ia mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pemerintah dapat berjalan apabila sebagian besar kekuatan politik berada dalam satu koalisi.
Guru Gembul juga menyoroti pembagian jabatan politik kepada berbagai kelompok yang bergabung dalam pemerintahan.
Koalisi Besar dan Pembagian Jabatan Politik
Dalam penjelasannya, Guru Gembul menyebut bahwa setelah Prabowo menjadi presiden, berbagai partai politik dirangkul ke dalam koalisi pemerintahan.
Ia kemudian menghubungkan langkah tersebut dengan pembagian berbagai posisi strategis, mulai dari jabatan menteri, wakil menteri, direktur jenderal, komisaris, hingga jabatan fungsional.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan struktur birokrasi menjadi semakin besar.
Guru Gembul mempertanyakan apakah seluruh pembagian jabatan tersebut didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan penyelenggaraan negara atau justru berkaitan dengan kepentingan mempertahankan dukungan politik.
Ia menyampaikan kritik bahwa jabatan publik seharusnya diberikan berdasarkan kemampuan dan kompetensi orang yang mendudukinya.
Dalam pandangannya, pembagian jabatan yang terlalu luas kepada berbagai kelompok politik dapat memunculkan persoalan efektivitas pemerintahan.
Kekhawatiran terhadap Melemahnya Fungsi Oposisi
Guru Gembul juga menghubungkan koalisi besar dengan posisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Ia menilai hubungan politik antara partai-partai pendukung pemerintah dan kabinet dapat memengaruhi keberanian DPR dalam melakukan kritik terbuka.
Menurut penjelasannya, partai politik memiliki hubungan dengan ketua partai, sementara para ketua partai tersebut berada dalam lingkaran koalisi pemerintahan.
Kondisi itu, menurut Guru Gembul, membuat hubungan antara legislatif dan eksekutif perlu mendapat perhatian.
Ia mempertanyakan bagaimana DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal apabila kekuatan politik di dalamnya memiliki keterikatan dengan pemerintahan.
Karena itu, ia berharap DPR dapat menjalankan perannya dengan mengundang Presiden Prabowo untuk berdialog mengenai berbagai persoalan nasional.
Guru Gembul Soroti Keterlibatan Militer dalam Urusan Sipil
Persoalan lain yang mendapat perhatian dalam perbincangan tersebut adalah keterlibatan militer dalam sejumlah program dan sektor pemerintahan.
Guru Gembul mempertanyakan semakin luasnya peran militer dalam kegiatan yang menurutnya berada di luar tugas utama pertahanan negara.
Ia menyebut sejumlah program dan lembaga yang menjadi perhatiannya, antara lain Danantara, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih.
Dalam penjelasannya, ia juga menyinggung pembentukan regulasi yang memungkinkan anggota TNI menduduki posisi tertentu di ranah sipil.
Peran TNI dalam Program Pemerintah
Guru Gembul mempertanyakan alasan keterlibatan tentara dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Menurutnya, TNI memiliki tugas utama dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara dari berbagai ancaman.
Ia kemudian mempertanyakan apakah keterlibatan militer dalam program-program pemerintahan sipil merupakan langkah yang tepat.
Dalam perbincangan itu, Guru Gembul menyebut Danantara, MBG, dan Koperasi Merah Putih sebagai contoh sektor yang menurutnya perlu dikaji dari sisi pembagian kewenangan.
Ia juga mengangkat pertanyaan mengenai kemungkinan semakin luasnya pengaruh militer dalam kehidupan sipil.
Kekhawatiran terhadap Militerisasi
Guru Gembul menggunakan istilah militerisasi untuk menggambarkan kekhawatirannya terhadap perluasan peran militer dalam urusan pemerintahan.
Ia mempertanyakan apakah perkembangan tersebut dapat mengarah pada pola pemerintahan yang menyerupai Orde Baru.
Bahkan, ia mengajukan pertanyaan apakah kondisi tersebut berpotensi menjadi lebih buruk apabila tidak disertai pengawasan yang memadai.
Guru Gembul menegaskan bahwa menurut pandangannya, tentara seharusnya menjalankan tugas pertahanan nasional dan melindungi rakyat Indonesia.
Ia mempertanyakan apabila institusi militer justru semakin banyak dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan yang bersifat sipil.
Persoalan tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan pembahasan antara pemerintah dan DPR.
Ia juga menyinggung dugaan adanya pengaruh militer terhadap media. Namun, pernyataan mengenai media tersebut disampaikan sebagai dugaan dalam perbincangan, bukan sebagai fakta yang telah dibuktikan.
Guru Gembul Membahas Survei Ketidakpuasan dan Kebutuhan Masyarakat untuk Didengar
Dalam wawancara tersebut, Guru Gembul mengutip hasil survei yang disebutnya berasal dari lembaga Chillius.
Ia menyampaikan sejumlah angka yang menurutnya menggambarkan tingkat tekanan psikologis masyarakat akibat kebijakan pemerintah.
Guru Gembul menyebut sekitar 75 persen masyarakat Indonesia merasa stres atau frustrasi terhadap kebijakan pemerintah.
Ia kemudian menyebut angka 67 persen yang menurut pemaparannya berkaitan dengan tindakan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa sekitar 80 persen masyarakat menginginkan pemimpin yang bersedia mendengarkan aspirasi dan keluhan rakyat.
Angka-angka tersebut menjadi salah satu dasar argumen Guru Gembul mengenai pentingnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Perlu dicatat, angka survei tersebut merupakan angka yang dikutip Guru Gembul dalam wawancara. Transkrip tidak memuat tautan laporan lengkap, tanggal pelaksanaan survei, metode pengambilan sampel, maupun rincian pertanyaan survei.
Masyarakat Ingin Presiden Mendengarkan Aspirasi
Guru Gembul menilai tingginya keinginan masyarakat agar pemerintah mendengarkan aspirasi menunjukkan adanya persoalan komunikasi.
Ia membandingkan angka masyarakat yang menginginkan pemimpin mendengar keluhan dengan angka masyarakat yang menginginkan pejabat antikorupsi.
Dalam penjelasannya, ia menyebut angka 80 persen untuk masyarakat yang menginginkan pemimpin mau mendengarkan aspirasi, sedangkan angka 71 persen untuk masyarakat yang menginginkan pejabat antikorupsi.
Menurut Guru Gembul, kebutuhan masyarakat untuk didengar menjadi persoalan penting karena rakyat ingin menyampaikan kondisi yang mereka alami secara langsung kepada pemerintah.
Ia menilai masyarakat membutuhkan saluran komunikasi yang memungkinkan keluhan dan masukan mereka sampai kepada pengambil keputusan.
Ketidaknyambungan Pernyataan Pemerintah dan Kondisi Lapangan
Guru Gembul memberikan contoh mengenai relawan yang menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
Ia menceritakan adanya relawan yang mengaku kelelahan menghadapi asap dan kebakaran serta membutuhkan bantuan.
Namun, menurut cerita yang disampaikan dalam wawancara, pada saat yang sama Presiden Prabowo menyampaikan pidato mengenai kondisi hutan Kalimantan yang disebut mulai membaik dan berkurangnya titik api.
Guru Gembul menilai terdapat ketidakselarasan antara keluhan relawan di lapangan dan pernyataan pemerintah.
Ia mempertanyakan apakah laporan yang diterima Presiden sudah menggambarkan kondisi sebenarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mendengarkan pengalaman masyarakat yang berhadapan langsung dengan persoalan di lapangan.
Ia juga menganggap komunikasi yang tidak berjalan baik dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Guru Gembul Kritik Kebijakan Sawit dan Pengelolaan Hutan
Kebijakan perkebunan kelapa sawit juga menjadi bagian penting dalam penjelasan Guru Gembul.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan berarti menolak seluruh kegiatan perkebunan sawit maupun pertambangan.
Menurutnya, persoalan yang perlu dikritisi adalah kegiatan perkebunan dan pertambangan yang dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Guru Gembul kemudian membandingkan fungsi perkebunan sawit dengan fungsi hutan alami.
Perbedaan Fungsi Sawit dan Hutan
Dalam penjelasannya, Guru Gembul menyebut hutan memiliki fungsi ekologis yang luas.
Hutan menyediakan habitat bagi berbagai jenis hewan, menjaga sumber daya air, membantu menjaga keseimbangan iklim, serta memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Sementara itu, ia menilai perkebunan sawit yang menggantikan kawasan hutan dapat menimbulkan persoalan apabila dilakukan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan.
Guru Gembul menyebut beberapa dampak yang menurutnya perlu diperhatikan, antara lain:
-
Kerusakan tanah.
-
Gangguan terhadap ekosistem.
-
Penurunan kualitas dan ketersediaan sumber daya air.
-
Perubahan kondisi lingkungan.
-
Hilangnya habitat alami berbagai jenis hewan.
-
Berkurangnya fungsi ekologis kawasan hutan.
Ia juga mempertanyakan siapa yang memperoleh keuntungan ekonomi dari perubahan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit.
Menurut pandangannya, keuntungan perkebunan dalam skala besar dapat terkonsentrasi pada pemilik modal, sedangkan dampak lingkungan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Kritik terhadap Penyamaan Sawit dengan Hutan
Guru Gembul turut menyinggung pernyataan Presiden Prabowo mengenai sawit dan hutan.
Ia mengkritik apabila tanaman sawit disamakan dengan hutan dalam konteks fungsi ekologis.
Menurutnya, perkebunan sawit dan hutan alami memiliki karakteristik serta fungsi yang berbeda.
Ia menjelaskan bahwa hutan memberikan manfaat ekologis bagi berbagai makhluk hidup, sedangkan perkebunan sawit merupakan kegiatan produksi komoditas yang memiliki tujuan ekonomi.
Karena itu, ia meminta agar kritik masyarakat mengenai pengelolaan hutan dan perkebunan sawit didengarkan pemerintah.
Program Makan Bergizi Gratis Menjadi Sorotan Guru Gembul
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang paling banyak dibahas dalam wawancara tersebut.
Guru Gembul menyampaikan sejumlah kritik mengenai sumber anggaran, sasaran penerima manfaat, pengelolaan dapur, keterlibatan aparat, serta dampak program terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia mempertanyakan apakah pelaksanaan MBG sudah benar-benar memprioritaskan kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Guru Gembul Pertanyakan Sasaran Penerima MBG
Menurut Guru Gembul, program MBG seharusnya lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan kelompok yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Namun, ia mengkritik apabila program tersebut juga dinikmati oleh anak-anak dari keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu.
Ia menyebut anggota DPR, keluarga pejabat, hingga masyarakat berpenghasilan tinggi sebagai contoh kelompok yang menurutnya turut memperoleh manfaat dari program tersebut.
Dalam perbincangan itu, Guru Gembul bahkan menyebut angka 90 persen untuk menggambarkan kelompok penerima yang menurutnya berasal dari kalangan mampu.
Namun, transkrip tidak menyertakan data resmi yang dapat memastikan persentase tersebut.
Kritik yang disampaikan Guru Gembul berpusat pada pertanyaan mengenai ketepatan sasaran program.
Ia menilai kebijakan bantuan sosial dan pemenuhan gizi perlu dirancang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi penerima.
Anggaran MBG dan Dampaknya terhadap Pendidikan serta Kesehatan
Guru Gembul juga menghubungkan pelaksanaan MBG dengan kebijakan efisiensi anggaran di daerah.
Menurut penjelasannya, pengalihan anggaran untuk mendukung program tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap sektor lain apabila tidak disertai pengaturan anggaran yang memadai.
Ia menyebut pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai sektor yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian.
Guru Gembul mengaitkan persoalan tersebut dengan kenaikan pajak di sejumlah daerah.
Ia berpendapat bahwa apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran, masyarakat dapat merasakan dampaknya melalui penyesuaian pendapatan daerah dan kebijakan pajak.
Dalam wawancara itu, ia mempertanyakan apakah pelaksanaan MBG sudah mempertimbangkan keseimbangan antara program pemenuhan gizi dengan kebutuhan anggaran sektor publik lainnya.
Pengelolaan Dapur MBG dan Peluang Ekonomi
Guru Gembul juga mengkritik mekanisme pengelolaan dapur MBG.
Ia mempertanyakan siapa saja yang memiliki dan mengelola dapur-dapur penyedia makanan dalam program tersebut.
Menurutnya, peluang untuk menjadi penyedia makanan dalam skala besar membutuhkan modal yang tidak sedikit.
Karena itu, ia mempertanyakan apakah masyarakat kecil benar-benar mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang muncul dari program MBG.
Ia juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo mengenai penciptaan satu juta lapangan pekerjaan melalui program tersebut.
Guru Gembul mempertanyakan siapa yang sebenarnya memperoleh manfaat ekonomi dari peluang usaha tersebut.
Ia meminta masyarakat melihat kepemilikan dan pengelolaan dapur-dapur MBG untuk mengetahui kelompok yang memperoleh keuntungan dari kegiatan itu.
Kritik terhadap Keterlibatan TNI dan Polri dalam MBG
Guru Gembul juga menyinggung keterlibatan anggota TNI dan Polri dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, keterlibatan aparat dalam program tersebut perlu dikaji dari sisi pembagian kewenangan dan tujuan institusi.
Ia menghubungkan persoalan tersebut dengan kritik sebelumnya mengenai perluasan peran militer dalam urusan sipil.
Dalam pandangannya, pemerintah perlu memastikan bahwa penyelenggaraan program publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak menggeser fungsi utama lembaga negara.
Guru Gembul Soroti Dampak MBG terhadap Guru
Persoalan lain yang disampaikan Guru Gembul berkaitan dengan kondisi tenaga pendidik.
Ia mengaku memiliki sejumlah teman yang bekerja sebagai guru dan menurut ceritanya merasakan dampak dari pelaksanaan program MBG.
Guru Gembul menyebut adanya guru yang harus terlibat dalam kegiatan pengurusan program tersebut sehingga perhatian terhadap kegiatan belajar mengajar di kelas dapat terganggu.
Ia juga mengangkat persoalan ketimpangan status dan kesejahteraan antara tenaga yang terlibat dalam pelaksanaan MBG dengan guru yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan guru yang telah lama bekerja dalam dunia pendidikan.
Ia mempertanyakan apabila tenaga pendidik yang telah mengabdikan diri selama belasan hingga puluhan tahun masih menghadapi persoalan sertifikasi dan kepastian status pekerjaan.
Guru Gembul Ceritakan Dampak MBG terhadap Peternak Ayam dan Pedagang Telur
Selain pendidikan dan anggaran, Guru Gembul juga membahas dampak program MBG terhadap sektor peternakan.
Ia menceritakan pengalaman seorang temannya yang memiliki usaha peternakan ayam dan memasok telur ke pasar.
Menurut cerita yang disampaikannya, peternak tersebut mengalami kesulitan menjual telur karena pasar hanya bersedia menerima dengan harga sekitar Rp 500 per butir.
Padahal, sebelumnya telur tersebut disebut dapat dijual dengan harga sekitar Rp 1.500 per butir.
Persaingan Pasar Telur dengan Peternakan Skala Besar
Guru Gembul menyebut perubahan kondisi pasar tersebut berkaitan dengan munculnya peternakan dalam skala besar yang dikelola oleh pihak-pihak yang terlibat dalam program MBG.
Ia menyinggung adanya peternakan yang menurut ceritanya dibangun oleh pihak kepolisian dan militer.
Menurutnya, apabila pasar lebih banyak menyerap hasil produksi dari peternakan berskala besar, peternak yang sebelumnya menjadi pemasok dapat kehilangan akses pasar.
Ia menceritakan bahwa peternak yang mengalami kesulitan penjualan bahkan sampai membuang telur karena tidak memperoleh pembeli dengan harga yang layak.
Kisah tersebut digunakan Guru Gembul untuk menggambarkan persoalan yang menurutnya muncul di sektor usaha kecil akibat perubahan pola penyerapan produk pangan.
Keluhan Pelaku Usaha dan Demonstrasi
Guru Gembul kemudian menghubungkan persoalan peternak dengan meningkatnya keluhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menyampaikan bahwa keresahan tidak hanya berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut ceritanya, sejumlah pengusaha juga mengeluhkan kondisi ekonomi dan kesulitan membuat rencana investasi.
Ia menyebut seorang pengusaha yang memiliki beberapa lini usaha dan berencana meliburkan pekerjanya agar dapat mengikuti demonstrasi di Jakarta.
Guru Gembul menjelaskan bahwa cerita tersebut belum dapat dipastikan identitas maupun kebenaran seluruh detailnya.
Namun, ia menggunakannya sebagai ilustrasi bahwa ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dapat muncul dari berbagai kelompok masyarakat.
Guru Gembul Membandingkan Pemerintahan Prabowo dengan Jokowi
Dalam wawancara tersebut, Guru Gembul juga mendapat pertanyaan mengenai pemerintahan mana yang lebih dipilih antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo.
Ia menjawab memilih pemerintahan Jokowi, terutama apabila yang dibandingkan adalah lima tahun pertama masa kepemimpinannya.
Menurut Guru Gembul, pada periode pertama Jokowi terdapat gambaran pemimpin yang dekat dengan masyarakat.
Ia menyebut Jokowi saat itu memiliki citra sebagai pemimpin yang merakyat dan identik dengan masyarakat kecil.
Penilaian terhadap Lima Tahun Pertama Jokowi
Guru Gembul menjelaskan bahwa lima tahun pertama pemerintahan Jokowi sempat memberikan harapan mengenai masa depan Indonesia.
Ia menggambarkan Jokowi sebagai sosok pemimpin yang memiliki kedekatan dengan masyarakat.
Menurutnya, citra tersebut terlihat dari cara Jokowi berinteraksi dan menampilkan diri di hadapan publik.
Ia juga mengatakan bahwa pada periode tersebut kritik terhadap Jokowi belum berkembang seperti kritik yang muncul pada masa-masa berikutnya.
Kritik terhadap Periode Kedua Jokowi
Meskipun memberikan penilaian positif terhadap lima tahun pertama Jokowi, Guru Gembul menyampaikan kritik terhadap periode kedua pemerintahannya.
Ia menyebut mulai muncul persoalan nepotisme dan penggunaan kekuasaan yang menurutnya perlu mendapat perhatian.
Salah satu hal yang menjadi titik kekecewaannya adalah proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Guru Gembul menilai persoalan tersebut berkaitan dengan pelanggaran atau perubahan terhadap prinsip konstitusi.
Menurutnya, peristiwa itu menjadi salah satu alasan dirinya semakin banyak membuat konten yang membahas persoalan politik dan pemerintahan.
Perubahan Fokus Konten Guru Gembul
Guru Gembul menceritakan bahwa pada awalnya ia lebih sering membahas tema-tema seperti alien, Nyi Roro Kidul, dan filsafat ketuhanan.
Ia mengaku tidak sejak awal menjadikan kritik politik sebagai fokus utama kontennya.
Namun, perkembangan politik nasional, terutama persoalan konstitusi menjelang Pemilu 2024, membuatnya semakin tertarik membahas kebijakan pemerintah.
Ia mengatakan bahwa perubahan tersebut berawal dari keresahan terhadap praktik penggunaan kekuasaan dan persoalan konstitusi yang menurutnya dilakukan secara terbuka.
Sejak saat itu, pembahasan politik semakin mendominasi konten yang dibuatnya.
Guru Gembul: Kebijakan Substansial Lebih Penting daripada Sekadar Disukai Masyarakat
Dalam sesi tanya jawab, Guru Gembul juga diminta menjelaskan apakah seorang pemimpin sebaiknya lebih mengutamakan kebijakan yang disukai masyarakat atau kebijakan yang memiliki substansi.
Ia menjawab bahwa kebijakan yang substansial lebih penting, sekalipun kebijakan tersebut tidak selalu populer.
Menurutnya, kebijakan publik tidak semestinya hanya dibuat untuk memperoleh dukungan atau popularitas.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat perlu mendapatkan edukasi agar dapat memahami tujuan dan dampak sebuah kebijakan.
Guru Gembul menilai kebijakan yang memiliki manfaat nyata perlu dijalankan berdasarkan pertimbangan yang matang.
Namun, kebijakan tersebut tetap harus terbuka terhadap kritik dan evaluasi.
Pemimpin Tidak Hanya Bekerja untuk Mendapatkan Popularitas
Guru Gembul juga mengomentari gaya kepemimpinan sejumlah pejabat di tingkat pusat maupun daerah.
Ketika ditanya apakah lebih banyak pemimpin yang benar-benar bekerja atau hanya ingin terlihat bekerja, ia menyampaikan kritik mengenai aktivitas birokrasi.
Ia menilai banyak pejabat yang menurut pengamatannya tidak menjalankan pekerjaan secara langsung sebagaimana mestinya.
Ia mencontohkan penyusunan jadwal rapat, pidato, dan kegiatan survei yang sering kali diserahkan kepada asisten pribadi.
Guru Gembul juga menyinggung kegiatan masyarakat yang kemudian diklaim sebagai hasil kerja pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan pengalaman yang disampaikan dalam wawancara.
Guru Gembul: Masyarakat Malas Mengkritik Merupakan Dampak Pemimpin Antikritik
Guru Gembul juga membahas persoalan hubungan antara pemimpin yang tidak menerima kritik dengan masyarakat yang mulai enggan menyampaikan pendapat.
Menurutnya, masyarakat yang malas mengkritik bukanlah persoalan yang berdiri sendiri.
Ia menilai kondisi tersebut dapat muncul sebagai akibat dari pengalaman masyarakat ketika kritik yang disampaikan tidak mendapatkan tanggapan.
Guru Gembul menjelaskan bahwa masyarakat pada dasarnya tetap mengeluhkan berbagai persoalan yang mereka alami.
Namun, apabila keluhan tersebut terus-menerus tidak mendapat respons, masyarakat dapat kehilangan semangat untuk menyampaikan kritik melalui jalur komunikasi formal.
Ia menilai keadaan tersebut berbahaya karena pemerintah semakin kehilangan kesempatan untuk mengetahui persoalan yang terjadi di masyarakat.
Kritik yang Tidak Didengar Dapat Berubah Menjadi Ketidakpuasan
Dalam pandangan Guru Gembul, kritik masyarakat memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kritik dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kesalahan kebijakan dan memberikan masukan kepada pengambil keputusan.
Namun, ketika kritik tidak mendapatkan respons, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi ketidakpuasan yang lebih luas.
Ia menghubungkan kondisi tersebut dengan demonstrasi yang berlangsung berulang kali.
Menurutnya, demonstrasi dapat menjadi salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasi ketika jalur komunikasi lainnya tidak berjalan dengan baik.
Guru Gembul Mengaku Mengalami Tekanan karena Kritik terhadap Pemerintah
Dalam perbincangan tersebut, Guru Gembul juga mendapat pertanyaan apakah dirinya pernah mengalami tekanan atau ancaman akibat konten kritik terhadap pemerintah.
Ia menjawab bahwa aktivitas tersebut terkadang membuatnya mengalami stres dan tekanan psikologis.
Guru Gembul mengatakan bahwa situasi tersebut tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga dapat menyentuh kehidupan keluarganya.
Ia mengaku terkadang memikirkan keselamatan istri dan anak-anaknya ketika menghadapi polemik yang berkaitan dengan konten kritik politik.
Menurutnya, tekanan tersebut juga dialami oleh sejumlah teman yang memiliki aktivitas serupa.
Ia menyebut ada beberapa orang yang menurut ceritanya mengalami serangan atau tekanan karena menyampaikan kritik.
Meskipun demikian, Guru Gembul mengatakan tetap berusaha melanjutkan aktivitasnya sebagai pembuat konten.
Ia juga mengakui bahwa dirinya belum menemukan cara yang sepenuhnya dapat menghilangkan tekanan tersebut.
Tiga Pesan Guru Gembul untuk Konten Kreator dan Pengkritik Pemerintah
Pada bagian akhir perbincangan, Guru Gembul menyampaikan pesan kepada generasi muda, khususnya mereka yang aktif membuat konten, menjadi edukator, podcaster, maupun menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menekankan pentingnya menjaga objektivitas dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi.
Ada tiga hal utama yang disampaikannya.
1. Kritik Harus Ditujukan kepada Kebijakan, Bukan Pribadi
Guru Gembul menegaskan bahwa kritik sebaiknya diarahkan kepada kebijakan dan tindakan yang menjadi persoalan.
Menurutnya, kritik tidak seharusnya hanya menyerang pribadi seseorang.
Ia mengingatkan bahwa pembuat konten perlu membedakan antara kritik terhadap keputusan pejabat dan serangan terhadap individu.
Dengan demikian, pembahasan dapat berfokus pada substansi persoalan.
2. Berani Memberikan Apresiasi Ketika Pemerintah Bekerja Baik
Pesan kedua adalah keberanian memberikan apresiasi terhadap kebijakan yang dinilai baik.
Guru Gembul mengatakan bahwa seseorang yang terbiasa mengkritik pemerintah juga harus bersedia mengakui apabila terdapat kebijakan yang memberikan manfaat.
Menurutnya, kritik tidak boleh berubah menjadi sikap menolak semua tindakan pemerintah tanpa melihat substansinya.
Ia menyebut bahwa pemerintah perlu dikritik ketika kebijakannya bermasalah dan dapat diapresiasi apabila menghasilkan sesuatu yang baik.
3. Memahami Dampak dan Konsekuensi Konten
Pesan ketiga berkaitan dengan tanggung jawab pembuat konten.
Guru Gembul mengingatkan bahwa konten yang disampaikan melalui media sosial dapat memberikan pengaruh besar terhadap penontonnya.
Ia menceritakan pengalaman ketika kontennya masih memiliki jumlah penonton ratusan ribu.
Saat itu, ada seorang ibu yang menghubunginya untuk menceritakan persoalan rumah tangga yang menurut pengakuannya berkaitan dengan konten yang ditonton suaminya.
Pengalaman tersebut membuat Guru Gembul menyadari bahwa konten yang dibuat seseorang dapat memiliki dampak yang tidak selalu terlihat secara langsung.
Ia mengingatkan bahwa pembuat konten tidak boleh menganggap remeh pengaruh perkataannya, sekalipun jumlah penonton masih sedikit.
Menurutnya, semakin besar jangkauan sebuah konten, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul pembuatnya.
Guru Gembul Sebut Indonesia Mengalami Krisis Kepercayaan terhadap Pemimpin
Salah satu pernyataan penting lainnya dalam wawancara tersebut adalah mengenai kondisi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Guru Gembul mengatakan bahwa menurut pandangannya Indonesia tidak sedang mengalami krisis ekonomi maupun resesi, tetapi menghadapi persoalan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai ketidakpercayaan kolosal.
Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir telah terakumulasi dan memengaruhi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.
Ia menghubungkan persoalan tersebut dengan polemik politik, kepentingan bisnis, masalah lingkungan, dan berbagai kebijakan pemerintah.
Ketidakpercayaan Publik sebagai Peringatan bagi Pemerintah
Guru Gembul menilai hasil survei mengenai penurunan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo harus dipandang sebagai peringatan.
Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu memperhatikan perubahan sikap masyarakat.
Menurutnya, ketidakpercayaan yang terus berkembang dapat menjadi persoalan serius apabila tidak ditangani melalui komunikasi dan perbaikan kebijakan.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpuasan masyarakat dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
Karena itu, pemerintah perlu memahami akar persoalan sebelum ketidakpuasan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Guru Gembul Kritik Jarak Komunikasi antara Istana dan Masyarakat
Guru Gembul menganggap salah satu masalah mendasar pemerintahan adalah tidak lancarnya komunikasi antara Presiden dan masyarakat.
Ia menyebut contoh pernyataan mengenai harga pengupasan bawang merah dan biaya penggilingan padi.
Dalam wawancara tersebut, ia menyinggung pernyataan Presiden Prabowo mengenai biaya pengupasan bawang yang disebut mencapai Rp 700.000 per kilogram dan penggilingan padi sebesar Rp 2 triliun per bulan.
Guru Gembul mempertanyakan informasi yang menjadi dasar pernyataan tersebut.
Menurutnya, seorang presiden perlu memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan masyarakat agar mengetahui kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Presiden Perlu Mengetahui Kondisi Ekonomi Masyarakat
Guru Gembul menilai seorang pemimpin tidak cukup hanya menerima laporan dari jajaran pemerintahan.
Menurutnya, komunikasi langsung dengan masyarakat menjadi salah satu cara untuk mengetahui kondisi di lapangan.
Ia mempertanyakan bagaimana seorang presiden dapat mengetahui persoalan masyarakat apabila informasi yang diterima hanya berasal dari lingkaran internal pemerintahan.
Ia menganggap jarak komunikasi tersebut dapat menyebabkan kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia berharap Presiden Prabowo dapat memperbaiki hubungan komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat.
Demonstrasi sebagai Saluran Penyampaian Aspirasi
Guru Gembul juga menghubungkan persoalan komunikasi tersebut dengan munculnya demonstrasi.
Menurutnya, ketika masyarakat tidak memperoleh saluran untuk menyampaikan keluhan, mereka akan mencari cara lain agar suara mereka diperhatikan.
Ia mengatakan bahwa demonstrasi yang terjadi berulang kali tidak selalu berangkat dari satu persoalan.
Berbagai keluhan yang sebelumnya terpisah dapat berkumpul dalam satu gerakan.
Ia menyebut persoalan perampasan aset, kebakaran hutan di Kalimantan, perubahan lingkungan di Papua, hingga persoalan industri nikel sebagai beberapa contoh keresahan yang menurutnya berkembang di masyarakat.
Guru Gembul menilai pemerintah perlu memahami bahwa demonstrasi dapat mencerminkan akumulasi ketidakpuasan dari berbagai kelompok.
Guru Gembul Pertanyakan Sikap DPR terhadap Pemerintah
Guru Gembul juga memberikan perhatian terhadap fungsi DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat dan mengawasi pemerintah.
Ia mempertanyakan sejauh mana DPR menjalankan fungsi tersebut ketika sebagian besar partai politik berada dalam koalisi pemerintahan.
Menurutnya, keterikatan politik antara partai, ketua partai, dan kabinet dapat memengaruhi independensi pengawasan legislatif.
Ia menilai masyarakat membutuhkan lembaga yang benar-benar dapat menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
DPR Diharapkan Memanggil Presiden Prabowo
Dalam wawancara itu, Guru Gembul secara khusus meminta DPR memanggil Presiden Prabowo untuk membahas berbagai persoalan nasional.
Ia menyampaikan harapan agar DPR dapat membuka ruang dialog mengenai kebijakan pemerintah.
Menurutnya, dialog antara presiden dan DPR diperlukan untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Ia juga menilai pemerintah perlu membuka diri terhadap kritik dari berbagai pihak.
Guru Gembul mengingatkan bahwa semakin tertutup seorang pemimpin terhadap masukan, semakin besar kemungkinan kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.
Guru Gembul Singgung Polemik Perampasan Aset dan Korupsi
Pada bagian akhir transkrip, Guru Gembul turut menyinggung pembahasan mengenai perampasan aset.
Ia mempertanyakan mengapa pembahasan mengenai persoalan tersebut menurutnya belum mendapatkan penyelesaian selama bertahun-tahun.
Dalam perbincangan itu, ia menyebut rentang waktu sejak 2008 hingga 2026.
Guru Gembul juga menghubungkan persoalan tersebut dengan pernyataan mengenai dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.
Ia mempertanyakan mengapa sebuah kebijakan yang menurut pernyataan pemerintah mendapat dukungan luas tidak segera diselesaikan.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritiknya terhadap hubungan antara pemerintah, DPR, dan kepentingan politik.

FAQ: Pertanyaan Seputar Kritik Guru Gembul terhadap Pemerintahan Prabowo
1. Apa yang dibahas Guru Gembul dalam kanal Gembul Update pada 16 November 2026?
Guru Gembul membahas perkembangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk koalisi besar, pembagian jabatan politik, keterlibatan militer dalam urusan sipil, program MBG, kebijakan sawit, kondisi ekonomi, serta komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
2. Mengapa Guru Gembul mengkritik koalisi besar pemerintahan Prabowo?
Guru Gembul menilai bergabungnya hampir seluruh kekuatan partai politik ke dalam koalisi pemerintah berpotensi melemahkan fungsi oposisi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
3. Apa yang dimaksud Guru Gembul dengan militerisasi?
Dalam perbincangan tersebut, militerisasi merujuk pada kekhawatirannya terhadap semakin luasnya keterlibatan militer dalam urusan sipil, termasuk program pemerintahan dan sektor yang menurutnya tidak berkaitan langsung dengan tugas pertahanan.
4. Apa kritik Guru Gembul terhadap program Makan Bergizi Gratis?
Ia mempertanyakan ketepatan sasaran penerima manfaat, penggunaan anggaran, kepemilikan dapur MBG, keterlibatan aparat, serta kemungkinan dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, guru, dan peternak kecil.
5. Bagaimana pandangan Guru Gembul mengenai pemerintahan Jokowi?
Guru Gembul mengatakan lebih memilih lima tahun pertama pemerintahan Jokowi dibandingkan pemerintahan Prabowo. Namun, ia juga menyampaikan kritik terhadap periode kedua Jokowi, terutama terkait persoalan nepotisme dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.
6. Mengapa Guru Gembul menilai pemerintah mengalami krisis komunikasi?
Menurutnya, terdapat jarak antara informasi yang diterima pemerintah dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu lebih banyak mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat secara langsung.
7. Apa pesan Guru Gembul kepada para pengkritik pemerintah?
Ia menyampaikan tiga pesan, yakni mengkritik kebijakan bukan pribadi, bersedia memberikan apresiasi ketika pemerintah melakukan hal baik, serta bertanggung jawab terhadap dampak konten yang disampaikan.
8. Mengapa Guru Gembul meminta DPR memanggil Presiden Prabowo?
Ia berharap DPR membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo untuk membahas berbagai persoalan nasional dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
9. Apa yang dimaksud dengan ketidakpercayaan kolosal menurut Guru Gembul?
Istilah tersebut digunakan Guru Gembul untuk menggambarkan kondisi ketika ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkembang secara luas akibat akumulasi berbagai persoalan politik, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik.
10. Di kanal mana penjelasan Guru Gembul tersebut diunggah?
Penjelasan tersebut diunggah melalui kanal YouTube Gembul Update pada 16 November 2026.
Penutup
Penjelasan Guru Gembul dalam kanal Gembul Update pada 16 November 2026 memuat berbagai kritik terhadap perkembangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pembahasannya mencakup konsolidasi kekuatan politik melalui koalisi besar, pembagian jabatan pemerintahan, keterlibatan militer dalam urusan sipil, kebijakan perkebunan sawit, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, hingga persoalan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Guru Gembul juga menghubungkan berbagai persoalan tersebut dengan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat dan demonstrasi yang muncul di sejumlah wilayah.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya fungsi kritik sebagai bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.
Ia mengingatkan bahwa kritik seharusnya diarahkan kepada kebijakan, bukan semata-mata kepada pribadi pejabat. Pembuat konten juga harus bersedia memberikan apresiasi ketika pemerintah menghasilkan kebijakan yang dinilai baik.
Pada akhirnya, salah satu pesan utama yang disampaikan Guru Gembul adalah pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, pemimpin perlu mendengar langsung keluhan rakyat agar kebijakan yang dibuat dapat mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
Catatan redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan penjelasan Guru Gembul dalam transkrip video kanal Gembul Update tanggal 16 November 2026.





