Kronologi Penyegelan Ponpes Darun Naim Jonggol Bogor

WARTA BATAVIA – JAKARTA – KH Alawi Al-Bantani mengungkap kronologi penyegelan Pondok Pesantren Darun Naim di Sukajaya, Jonggol, Kabupaten Bogor, yang menurut keterangannya terjadi setelah agenda diskusi ilmiah mengenai nasab Alawi pada 26 September 2026.

Penjelasan tersebut disampaikan KH Alawi Al-Bantani dalam perbincangan di kanal NARASI HIKMAH TV pada 3 Oktober 2026. Dalam wawancara itu, ia juga membahas polemik nasab Baalawi, sosok yang dikenal dengan nama Ahmad Al-Muhajir Al-Bashri, Ubaidillah, istilah Fakih Muqaddam, hingga pentingnya ruang diskusi ilmiah di lingkungan pesantren.

Menurut KH Alawi, dirinya diundang keluarga besar Pondok Pesantren Darun Naim di Jonggol untuk mengikuti diskusi ilmiah mengenai nasab Alawi pada 26 September 2026. Ia mengatakan, waktu penyampaian materi yang diberikan kepadanya hanya sekitar 10 hingga 15 menit.

KH Alawi menyebut dirinya tetap menyampaikan materi berdasarkan penelitian yang diklaimnya bersumber dari sekitar 30.000 jalur periwayatan dan 286 kitab primer maupun sekunder.

Dalam pernyataannya, ia menyampaikan kesimpulan bahwa nasab Alawi tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Pernyataan tersebut kemudian, menurut keterangannya, memicu polemik hingga berujung pada penyegelan Pondok Pesantren Darun Naim.

Kronologi Diskusi Nasab di Pondok Pesantren Darun Naim

KH Alawi menjelaskan bahwa agenda awal di Pondok Pesantren Darun Naim merupakan diskusi ilmiah. Ia hadir atas undangan keluarga besar pesantren untuk membahas persoalan nasab Alawi.

Menurut dia, diskusi berlangsung pada 26 September 2026. Namun, waktu yang diberikan kepadanya untuk menyampaikan materi disebut hanya sekitar 10 sampai 15 menit.

Ia mengatakan bahwa setelah acara selesai sekitar pukul 00.30, dirinya keluar dari lokasi. Sejumlah keluarga pesantren kemudian meminta foto bersama dan membuat pernyataan.

Dalam kesempatan tersebut, KH Alawi kembali menyampaikan kesimpulan dari kajian yang diklaimnya telah dilakukan.

“Berdasarkan kajian ilmiah yang saya miliki dari 30.000 jalur periwayatan dari 286 kitab primer dan sekunder, saya katakan bahwa Alawi bukan cucu Nabi.”

Pernyataan tersebut kemudian menyebar melalui sejumlah grup WhatsApp di wilayah Jonggol.

KH Alawi mengatakan, pada malam setelah kegiatan dan hari berikutnya, pembicaraan mengenai diskusi tersebut semakin ramai. Setelah itu, ia mendapat informasi mengenai penyegelan Pondok Pesantren Darun Naim.

KH Alawi Menolak Permintaan Maaf dan Klarifikasi

Menurut KH Alawi, pihak yang mempermasalahkan pernyataannya kemudian mengharapkan dirinya memberikan permintaan maaf dan klarifikasi.

Namun, ia menolak permintaan tersebut.

Ia mengatakan tidak akan meminta maaf ataupun melakukan klarifikasi terhadap data yang telah disampaikannya dalam forum tersebut. Menurut dia, apabila terdapat pihak yang tidak sepakat dengan kesimpulannya, persoalan tersebut seharusnya dibawa kembali ke ruang diskusi ilmiah.

“Kalau mau ayo kita duduk bersama diskusi ilmiah,” ujar KH Alawi dalam wawancara tersebut.

Ia menilai persoalan kemudian berubah dari perbedaan pandangan mengenai kajian nasab menjadi persoalan penyegelan pesantren.

KH Alawi Soroti Penyegelan Pondok Pesantren

Dalam wawancara tersebut, KH Alawi juga menyoroti tindakan penyegelan Pondok Pesantren Darun Naim.

Ia mempertanyakan kewenangan pihak yang melakukan penyegelan terhadap lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

Menurutnya, penyegelan semestinya dilakukan melalui mekanisme hukum apabila memang terdapat persoalan yang harus diproses secara hukum.

Ia juga menyebut adanya informasi mengenai keterlibatan aparatur pemerintah setempat dalam tindakan penyegelan tersebut.

Namun, sejumlah informasi yang disampaikan dalam wawancara mengenai pihak-pihak yang terlibat masih disebut sebagai informasi yang perlu diverifikasi.

KH Alawi juga menyinggung kepala desa atau lurah yang menurut informasi yang diterimanya ikut dalam tindakan penyegelan.

Ia menyatakan bahwa aparat pemerintahan di tingkat desa semestinya dapat berperan sebagai penengah ketika terjadi konflik di tengah masyarakat.

Klaim Mengenai Massa dari Luar Wilayah

Ketika ditanya apakah massa yang melakukan tindakan tersebut benar-benar merupakan warga setempat, KH Alawi mengatakan dirinya memperoleh pengakuan dari sejumlah orang di sekitar pondok pesantren.

Menurut dia, sebagian orang yang berada dalam aksi tersebut bukan warga setempat.

Ia kemudian mengaitkan sebagian penggerak aksi dengan organisasi yang dalam wawancara disebut FPI. Pernyataan tersebut merupakan klaim KH Alawi berdasarkan keterangan sejumlah keluarga pesantren yang disebut mengenal orang-orang tersebut.

Dalam wawancara, tidak ditampilkan verifikasi independen mengenai identitas seluruh peserta aksi maupun status organisasi yang disebut oleh narasumber.

Polemik Tuduhan Menghina Fakih Muqaddam

Selain persoalan penyegelan, wawancara tersebut juga membahas tudingan bahwa KH Alawi telah menghina Fakih Muqaddam.

Menurut KH Alawi, tudingan tersebut tidak benar.

Ia kemudian menjelaskan pandangannya mengenai sosok yang dalam tradisi tertentu dikenal sebagai Fakih Muqaddam.

KH Alawi mengawali penjelasannya dengan membahas Ahmad Al-Muhajir Al-Bashri. Ia menyebut Ahmad Al-Muhajir sebagai tokoh yang dalam narasi nasab Baalawi disebut memiliki kedudukan sebagai seorang ahli agama dan ayah dari Ubaidillah.

Namun, berdasarkan kajian yang diklaimnya dilakukan terhadap 286 kitab primer dan sekunder, KH Alawi menyatakan tidak menemukan catatan mengenai sosok Ahmad Al-Muhajir Al-Bashri dengan berbagai laqab yang dinisbatkan kepadanya.

Ia mengatakan penelitian tersebut mencakup sekitar 30.000 jalur periwayatan.

Klaim tentang Ahmad Al-Muhajir dan Ubaidillah

Menurut KH Alawi, jika sosok Ahmad Al-Muhajir Al-Bashri tidak ditemukan dalam sumber-sumber yang ditelitinya, maka persoalan berikutnya adalah mengenai Ubaidillah yang disebut sebagai anaknya.

Ia kemudian menghubungkan pembahasan tersebut dengan penelitian Kiai Imad yang menurutnya menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hanya memiliki tiga anak.

KH Alawi mengatakan bahwa dalam kesimpulan penelitian yang ia rujuk, tidak terdapat nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa.

Dari rangkaian argumentasi tersebut, KH Alawi menyatakan bahwa mata rantai nasab Baalawi menuju Nabi Muhammad SAW tidak dapat dibuktikan berdasarkan sumber yang menurutnya telah diteliti.

Pernyataan tersebut merupakan kesimpulan KH Alawi dalam wawancara dan bukan hasil verifikasi independen atas seluruh kitab maupun jalur periwayatan yang disebutkan.

KH Alawi Sebut Fakih Muqaddam Tidak Terverifikasi

Dalam wawancara tersebut, KH Alawi juga menyampaikan pandangan mengenai Fakih Muqaddam.

Ia menyebut sosok tersebut tidak ditemukan dalam sumber yang menjadi rujukannya dan menyebutnya sebagai sosok yang tidak ada atau fiktif.

KH Alawi kemudian menggunakan pendekatan yang disebutnya sebagai kaidah usul fikih untuk menjelaskan argumentasinya.

Menurut dia, apabila bagian utama dari sebuah rangkaian nasab tidak dapat dibuktikan keberadaannya, maka cabang yang bergantung pada bagian tersebut juga menjadi persoalan.

Dalam konteks tersebut, ia menyatakan bahwa jika Ahmad Al-Muhajir Al-Bashri tidak ditemukan dalam sumber yang ditelitinya, maka Ubaidillah yang disebut sebagai anaknya juga menjadi persoalan.

Pertanyaan tentang Identitas Ubaidillah

KH Alawi kemudian mengajukan pertanyaan mengenai identitas ayah Ubaidillah.

Ia menghubungkan persoalan tersebut dengan penelitian Kiai Imad yang disebutnya menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hanya memiliki tiga orang anak.

Menurut KH Alawi, jika Ubaidillah tidak tercatat sebagai anak Ahmad bin Isa dan sosok Ahmad Al-Muhajir Al-Bashri juga tidak ditemukan dalam sumber yang ditelitinya, maka hubungan genealogis yang menjadi dasar klaim keturunan Nabi menjadi tidak tersambung.

Kesimpulan tersebut menjadi dasar bagi pernyataan KH Alawi bahwa Baalawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW.

Diskusi Nasab Dinilai Penting untuk Pendidikan Santri

KH Alawi mengatakan diskusi mengenai nasab Baalawi masih relevan untuk dilakukan.

Ia menyebut pembahasan tersebut sebagai bagian dari edukasi intelektual dan pendidikan bagi santri.

Menurut dia, perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan diskusi ilmiah.

Ia menyinggung lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama yang menurutnya memiliki tradisi Bahtsul Masail dan pembahasan berbagai persoalan keagamaan.

KH Alawi menilai pembahasan mengenai nasab dapat ditempatkan dalam ruang kajian yang terbuka, sehingga masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui berbagai argumentasi yang berkembang.

Perbedaan Pendapat dan Larangan Diskusi

Menurut KH Alawi, perbedaan pendapat merupakan hal yang dapat terjadi dalam dunia keilmuan.

Ia menilai larangan terhadap pembahasan suatu persoalan berbeda dengan ketidaksepakatan terhadap hasil pembahasan tersebut.

Dalam pandangannya, seseorang yang tidak sepakat dapat menyampaikan argumentasi tandingan.

Karena itu, ia mendorong agar perbedaan mengenai nasab diselesaikan melalui kajian dan diskusi, bukan melalui pelarangan atau tindakan terhadap lembaga yang menjadi tempat diskusi.

KH Alawi Soroti Polemik Identitas dan Nasab

Dalam wawancara tersebut, KH Alawi juga memberikan pandangannya mengenai alasan mengapa diskusi mengenai nasab Baalawi menjadi polemik.

Ia berpendapat bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan posisi sosial dan penghormatan yang diterima kelompok yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi.

Menurut KH Alawi, klaim garis keturunan Nabi kemudian dapat berkaitan dengan posisi sosial seseorang di tengah masyarakat.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk feodalisme.

Menurut dia, masyarakat perlu mengembangkan sikap kritis dan tidak menjadikan garis keturunan atau status sosial sebagai alasan untuk menempatkan seseorang di atas orang lain tanpa dasar yang dapat diperiksa.

Pentingnya Data dan Kajian Ilmiah

KH Alawi mengatakan masyarakat perlu membedakan antara penghormatan kepada tokoh agama dan sakralisasi terhadap tokoh.

Ia mengajak masyarakat untuk menilai sebuah persoalan berdasarkan data, ilmu, dan sumber yang dapat diverifikasi.

Menurutnya, kajian mengenai nasab seharusnya tidak berhenti pada penghormatan terhadap nama atau gelar tertentu.

Ia menekankan pentingnya melihat sumber sejarah, kitab, jalur periwayatan, serta bukti yang digunakan dalam membangun sebuah klaim genealogis.

Polemik Karamah dan Sakralisasi Tokoh

Pembahasan kemudian berkembang pada persoalan karamah dan cerita mengenai tokoh-tokoh agama.

KH Alawi menegaskan bahwa dirinya tidak menolak keberadaan karamah.

Ia bahkan mengatakan bahwa kemampuan membaca dan meneliti ribuan jalur periwayatan merupakan bagian dari apa yang ia sebut sebagai karamah dalam konteks pribadinya.

Namun, ia mengkritik cara penyampaian cerita karamah apabila membuat masyarakat awam lebih mengutamakan kisah luar biasa dibandingkan kajian keilmuan.

Menurutnya, cerita tentang karamah sebaiknya tidak menghilangkan aspek pendidikan dan pemahaman terhadap ajaran agama.

Ia juga menekankan pentingnya menghindari fanatisme terhadap tokoh.

Buku “Kudeta Rahwana atas Singgahsana Kenabian”

Dalam wawancara NARASI HIKMAH TV tersebut, KH Alawi juga memperlihatkan buku yang ditulisnya.

Buku tersebut berjudul “Kudeta Rahwana atas Singgahsana Kenabian.”

Menurut KH Alawi, buku tersebut tidak hanya membahas persoalan Fakih Muqaddam, tetapi juga membahas keyakinan mengenai seseorang selain Nabi Muhammad SAW yang disebut dapat melakukan mikraj dan bertemu Allah.

Ia menyatakan bahwa mikraj merupakan kekhususan Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada tokoh lain.

KH Alawi mengatakan buku tersebut memuat pembahasan dari berbagai ulama, sufi dan mujtahid dalam rentang sejarah sekitar 1.000 tahun.

Tujuan Penulisan Buku

Menurut KH Alawi, buku tersebut ditulis dengan tujuan mengembalikan kemurnian tauhid.

Ia juga menyebut upaya menghilangkan sakralitas terhadap tokoh serta fanatisme buta sebagai salah satu tujuan pembahasan dalam buku tersebut.

Ia mengatakan bahwa masyarakat perlu memahami batas antara penghormatan kepada tokoh agama dengan pengkultusan tokoh.

Referensi Buku Diklaim Bersumber dari Ahlusunah Wal Jamaah

Ketika ditanya mengenai referensi buku tersebut, KH Alawi menyatakan seluruh daftar pustaka yang digunakannya berasal dari referensi Ahlusunah wal Jamaah.

Ia menyebut sumber-sumber tersebut berasal dari periode abad kedua hingga abad ke-12.

Karena itu, ia menolak anggapan bahwa bukunya tidak menggunakan referensi dari tradisi Ahlusunah wal Jamaah.

KH Alawi meminta pembaca membaca buku tersebut terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian.

Ia juga menyatakan bahwa argumentasi dalam bukunya dibangun berdasarkan data dan keterangan yang menurutnya dapat diverifikasi.

Kriteria Verifikasi Fakih Muqaddam

KH Alawi kemudian mempertanyakan bagaimana sosok Fakih Muqaddam dapat diverifikasi secara historis.

Menurutnya, seorang ahli fikih semestinya meninggalkan jejak keilmuan.

Ia menyebut sejumlah indikator, antara lain karya tulis, madrasah atau tempat pengajaran, fatwa, jalur periwayatan, kumpulan fatwa, serta murid yang meneruskan ajaran gurunya.

Menurut KH Alawi, indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk menguji keberadaan seorang tokoh sejarah.

Ia kemudian menyatakan bahwa menurut penelitian yang dilakukannya, indikator tersebut tidak ditemukan pada sosok Fakih Muqaddam yang sedang dibahas.

Nasab Baalawi dan Perdebatan soal Ijtihad

Dalam bagian akhir wawancara, pembawa acara menyinggung pernyataan Habib Rizieq Shihab yang disebut menganggap persoalan nasab sebagai masalah ijtihadi.

Pembawa acara kemudian mempertanyakan adanya perbedaan antara pernyataan tersebut dengan tindakan sebagian pihak yang melakukan penolakan terhadap diskusi mengenai nasab Baalawi.

Menanggapi hal tersebut, KH Alawi menyatakan bahwa menurut pandangannya, persoalan nasab Baalawi bukan perkara ijtihad.

Ia mengatakan bahwa sebuah ijtihad harus memiliki dasar dalil dan metodologi.

Metodologi dalam Menentukan Klaim Nasab

KH Alawi menjelaskan bahwa untuk menentukan suatu klaim dapat dikategorikan sebagai ijtihad atau bukan, diperlukan tahapan pembuktian.

Ia menyebut rangkaian berupa pengakuan, pembenaran, verifikasi, burhan, serta dalil.

Menurutnya, proses tersebut berkaitan dengan metodologi epistemologi.

Ia menyebut istilah “laboratorium epistemologi”, “show epistemologi”, dan “garansi epistemologi” dalam menjelaskan tahapan pembuktian yang dimaksud.

KH Alawi menolak anggapan bahwa seseorang dapat disebut melakukan ijtihad hanya karena memiliki penampilan atau identitas sebagai tokoh agama.

Menurutnya, kemampuan membahas persoalan agama harus disertai manhaj atau metodologi yang jelas.

Tim Hukum Disebut Sedang Mengumpulkan Data

Mengenai kemungkinan membawa persoalan penyegelan Pondok Pesantren Darun Naim ke jalur hukum, KH Alawi mengatakan hal tersebut diserahkan kepada tim hukum.

Menurut keterangannya, tim tersebut sedang mengumpulkan data, berita, selebaran, dan informasi yang dianggap berkaitan dengan persoalan tersebut.

Ia mengatakan pihaknya ingin memberikan pembelaan terhadap Pondok Pesantren Darun Naim.

KH Alawi juga menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung pesantren Nahdlatul Ulama yang ingin mengadakan diskusi ilmiah mengenai nasab Alawi.

Ia mengatakan pesantren yang ingin mengundang untuk diskusi dapat menghubungi pihaknya.

Menurutnya, kajian yang mereka lakukan dimaksudkan sebagai kajian ilmiah.

Harapan terhadap NU dan Pemerintah

Dalam wawancara tersebut, KH Alawi juga menyampaikan harapan agar lembaga keagamaan maupun pemerintah dapat memfasilitasi dialog mengenai persoalan nasab.

Ia berharap diskusi dapat dilakukan di tempat netral dan menghadirkan pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda.

Namun, ia juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah organisasi keagamaan yang menurutnya belum mengambil peran sebagaimana yang diharapkannya.

Ia kemudian berharap keberanian untuk membuka ruang dialog muncul dari para kiai dan pengasuh pesantren di daerah.

Dialog Dinilai Lebih Penting daripada Konflik

Menurut KH Alawi, pesantren memiliki tradisi keilmuan yang memungkinkan persoalan keagamaan dibahas melalui perdebatan ilmiah.

Karena itu, persoalan mengenai nasab seharusnya dapat dibahas dengan menggunakan sumber dan metodologi yang dapat diuji.

Ia menilai ruang diskusi akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memahami argumentasi dari berbagai pihak.

Penyegelan Ponpes Darun Naim dan Seruan Diskusi Ilmiah

Polemik yang dibahas KH Alawi bermula dari agenda diskusi pada 26 September 2026 di Pondok Pesantren Darun Naim, Sukajaya, Jonggol, Kabupaten Bogor.

Dalam wawancara 3 Oktober 2026 tersebut, ia menyampaikan bahwa diskusi tersebut kemudian berkembang menjadi polemik dan berujung pada penyegelan pesantren.

Ia menolak permintaan maaf atas pernyataan ilmiah yang disampaikannya dan meminta agar pihak yang tidak setuju menghadirkan argumentasi melalui forum diskusi.

Bagi KH Alawi, perdebatan mengenai nasab merupakan persoalan yang dapat dikaji melalui sumber sejarah dan literatur keagamaan.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan tim hukum untuk menangani persoalan yang berkembang setelah penyegelan.

Kesimpulan

Pernyataan KH Alawi Al-Bantani dalam NARASI HIKMAH TV pada 3 Oktober 2026 membahas dua persoalan utama, yakni kronologi penyegelan Pondok Pesantren Darun Naim di Sukajaya, Jonggol, Kabupaten Bogor, serta polemik akademik dan keagamaan mengenai nasab Alawi.

KH Alawi menyebut dirinya hadir di Pondok Pesantren Darun Naim pada 26 September 2026 atas undangan keluarga besar pesantren untuk mengikuti diskusi ilmiah. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan hasil kajian yang menurut keterangannya menggunakan sekitar 30.000 jalur periwayatan dari 286 kitab primer dan sekunder.

Berdasarkan kajian yang ia klaim tersebut, KH Alawi menyampaikan kesimpulan bahwa nasab Alawi tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW.

Ia kemudian menghubungkan kesimpulannya dengan pembahasan mengenai Ahmad Al-Muhajir Al-Bashri, Ubaidillah, Ahmad bin Isa, dan Fakih Muqaddam.

KH Alawi juga menegaskan pentingnya membuka ruang diskusi ilmiah mengenai nasab di lingkungan pesantren. Ia menyatakan perbedaan pendapat semestinya dijawab dengan data, dalil, dan argumentasi, bukan dengan pelarangan terhadap forum diskusi.

Mengenai penyegelan Pondok Pesantren Darun Naim, KH Alawi menyatakan persoalan tersebut telah diserahkan kepada tim hukum. Ia menyebut tim tersebut sedang mengumpulkan data dan berbagai materi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Sementara itu, seluruh pernyataan mengenai identitas massa, keterlibatan pihak tertentu, status organisasi, maupun tuduhan terhadap pihak lain dalam artikel ini merupakan pernyataan atau klaim yang disampaikan KH Alawi Al-Bantani dalam wawancara sebagaimana sumber yang diberikan, dan tidak menjadi hasil verifikasi independen dalam artikel ini.

FAQ

Apa yang dibahas KH Alawi Al-Bantani dalam NARASI HIKMAH TV?

KH Alawi Al-Bantani membahas kronologi penyegelan Pondok Pesantren Darun Naim di Sukajaya, Jonggol, Kabupaten Bogor, serta polemik mengenai nasab Alawi, Ahmad Al-Muhajir Al-Bashri, Ubaidillah, dan Fakih Muqaddam.

Kapan diskusi mengenai nasab Alawi di Pondok Pesantren Darun Naim berlangsung?

Menurut keterangan KH Alawi, diskusi berlangsung pada 26 September 2026. Ia hadir atas undangan keluarga besar Pondok Pesantren Darun Naim untuk mengikuti diskusi ilmiah mengenai nasab Alawi.

Apa yang diklaim KH Alawi mengenai hasil kajiannya?

KH Alawi menyatakan kajiannya menggunakan sekitar 30.000 jalur periwayatan dari 286 kitab primer dan sekunder. Berdasarkan kajian yang ia sampaikan, ia menyimpulkan bahwa nasab Alawi tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW.

Mengapa Pondok Pesantren Darun Naim disebut mengalami penyegelan?

Menurut keterangan KH Alawi, penyegelan terjadi setelah diskusi mengenai nasab Alawi dan pernyataan yang ia sampaikan dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut informasi mengenai penyegelan kemudian beredar melalui grup WhatsApp dan berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

Apa pandangan KH Alawi mengenai diskusi nasab?

KH Alawi menilai diskusi mengenai nasab Alawi perlu terus dilakukan sebagai bagian dari edukasi intelektual dan pendidikan santri. Ia menyatakan perbedaan pandangan semestinya diselesaikan melalui diskusi ilmiah.

Apa yang dikatakan KH Alawi tentang Fakih Muqaddam?

KH Alawi menyatakan bahwa berdasarkan kajian yang ia lakukan, sosok Fakih Muqaddam tidak dapat diverifikasi melalui sumber yang menjadi rujukannya. Ia juga mempertanyakan keberadaan karya, fatwa, murid, dan jalur periwayatan yang menurutnya lazim dimiliki seorang ahli fikih.

Apa judul buku yang diperlihatkan KH Alawi?

Buku yang diperlihatkan dalam wawancara tersebut berjudul “Kudeta Rahwana atas Singgahsana Kenabian.” Menurut KH Alawi, buku tersebut membahas Fakih Muqaddam, persoalan mikraj, tauhid, dan sakralisasi tokoh.

Dari mana referensi buku tersebut berasal?

KH Alawi menyatakan daftar pustaka bukunya menggunakan referensi Ahlusunah wal Jamaah dari berbagai periode, yang menurut keterangannya mencakup sumber sejak abad kedua hingga abad ke-12.

Apakah persoalan penyegelan akan dibawa ke jalur hukum?

Menurut KH Alawi, persoalan tersebut diserahkan kepada tim hukum. Ia mengatakan tim tersebut sedang mengumpulkan data, berita, selebaran, dan informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Apa harapan KH Alawi terkait polemik nasab?

KH Alawi berharap tersedia ruang diskusi yang terbuka dan netral bagi pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda mengenai nasab Alawi. Ia mendorong agar perbedaan dibahas melalui data, sumber, dalil, dan metodologi keilmuan.