Pelantikan PWILS Batang, Gus Abbas dan Kiai Imad Bahas Nasab Ba’alawi

Pelantikan pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah (PWILS) Kabupaten Batang menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus forum diskusi mengenai kebangsaan, keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU), sejarah Islam Nusantara, dan polemik nasab Ba’alawi.

Kegiatan yang diunggah melalui kanal YouTube Ummatina pada 13 November 2026 tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Umum PWILS DR. KH Muhammad Abbas Billy Yachsi atau Gus Abbas Buntet dan KH Imaduddin Utsman Albantani atau Kiai Imad.

Dalam acara tersebut, Gus Abbas menyampaikan materi mengenai latar belakang pendirian PWILS, tujuan organisasi, serta sikapnya terhadap persoalan sejarah dan nasab yang berkembang di tengah masyarakat. Sementara itu, Kiai Imad membahas wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, identitas budaya Nusantara, serta sejumlah argumentasi historis dan genetika yang berkaitan dengan polemik nasab Ba’alawi.

Pelantikan juga diisi dengan pembacaan ikrar pengurus ranting, diskusi bersama unsur Nahdlatul Ulama, kepolisian, dan peserta yang hadir, serta penyampaian pertanyaan mengenai berbagai persoalan yang berkembang di daerah.

Salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah pentingnya membedakan perbedaan pendapat atau ikhtilaf dengan tindakan yang menurut para narasumber merupakan perusakan terhadap sejarah, situs budaya, dan pemahaman keagamaan masyarakat.

Pelantikan Tujuh Ranting PWILS Kabupaten Batang

Pelantikan pengurus PWILS Kabupaten Batang menjadi bagian dari upaya memperluas konsolidasi organisasi hingga tingkat desa.

Dalam sambutannya, Gus Abbas menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti tujuh ranting yang akan dilantik. Ia berharap keberadaan kepengurusan baru dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat Kabupaten Batang.

Tujuh ranting yang disebutkan dalam acara tersebut meliputi:

1. Ranting Desa Terban.
2. Ranting Desa Rasiguneng.
3. Ranting Desa Lebok.
4. Ranting Desa Candiareng.
5. Ranting Desa Banjiran.
6. Ranting Desa Pasaren.
7. Ranting Desa Pejambon.

Gus Abbas menyampaikan bahwa Kabupaten Batang memiliki karakter perjuangan yang kuat dalam mengangkat sejarah dan warisan Wali Songo.

Ia juga menekankan pentingnya membangun hubungan dengan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, TNI, dan kepolisian.

Menurutnya, kerja sama lintas lembaga diperlukan agar kegiatan organisasi dapat berjalan secara terkoordinasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ikrar organisasi menegaskan komitmen terhadap NKRI

Dalam prosesi pelantikan, para pengurus ranting diminta membacakan ikrar yang dipimpin oleh pimpinan organisasi.

Ikrar tersebut memuat sejumlah komitmen, antara lain kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penegakan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, serta pengamalan nilai tasamuh dan tawasuth.

Para pengurus juga menyatakan komitmen untuk menjaga kepribadian kebangsaan sesuai ajaran Wali Songo.

Selain itu, ikrar mencakup tanggung jawab menjaga kemuliaan Nusantara, termasuk ulama, pemimpin, bangsa, sejarah, dan kebudayaannya.

Para pengurus yang dilantik juga berjanji melaksanakan tugas organisasi dengan sebaik-baiknya serta menyumbangkan tenaga dan pikiran demi terciptanya masyarakat Indonesia yang harmonis, adil, makmur, dan sejahtera.

Gus Abbas mengingatkan bahwa ikrar tersebut bukan sekadar pernyataan seremonial di hadapan para pengurus dan undangan.

Ia mengutip Surah Al-Fath ayat 10 mengenai baiat kepada Rasulullah SAW. Menurut penjelasannya, ikrar yang diucapkan para pengurus harus dipandang sebagai tanggung jawab moral dan keagamaan di hadapan Allah SWT.

Karena itu, ia meminta seluruh pengurus menjaga komitmen dan tidak mengkhianati janji yang telah diucapkan.

PWILS diminta tetap berkoordinasi dengan pemerintah dan aparat

Dalam arahannya, Gus Abbas menegaskan bahwa pengurus PWILS harus menjalin komunikasi dengan pemerintah dan aparat keamanan.

Ia menyebut TNI dan kepolisian sebagai unsur negara yang perlu diajak berkoordinasi dalam menjalankan kegiatan organisasi.

Gus Abbas juga menyampaikan bahwa PWILS tidak dibentuk untuk menjadi organisasi oposisi terhadap pemerintah.

Menurutnya, organisasi tersebut harus mendukung pemerintahan yang sah, sementara fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah dijalankan melalui prinsip amar makruf nahi mungkar.

Ia membedakan konsep oposisi politik dengan kewajiban menyampaikan kritik terhadap tindakan yang dinilai bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Arahan tersebut menjadi salah satu penekanan dalam pelantikan pengurus ranting PWILS Batang, terutama berkaitan dengan posisi organisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gus Abbas Jelaskan Tiga Pilar Perjuangan PWILS

Dalam pemaparan materi, Gus Abbas menjelaskan bahwa PWILS didirikan pada 12 November 2023 di Buntet Pesantren, Cirebon.

Ia menyebut organisasi tersebut dibangun dengan tiga pilar utama, yakni keagamaan, kebangsaan, dan ke-NU-an.

Ketiga pilar tersebut menjadi landasan gerakan PWILS dalam menjalankan aktivitas organisasi.

1. Pilar keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah

Pilar pertama adalah mempertahankan dan memperjuangkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.

Gus Abbas menjelaskan bahwa identitas keagamaan tersebut menjadi salah satu landasan utama organisasi.

Dalam konteks ini, PWILS menempatkan tradisi keagamaan yang berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari perjuangan yang harus dijaga.

Ia menegaskan bahwa aktivitas organisasi tidak dimaksudkan untuk meninggalkan NU. Sebaliknya, para anggota PWILS diharapkan tetap menjadi bagian dari warga NU dan berkontribusi menjaga organisasi tersebut.

2. Pilar kebangsaan

Pilar kedua adalah kebangsaan.

Gus Abbas menjelaskan bahwa pendirian PWILS juga berkaitan dengan upaya menjaga keutuhan Indonesia, sejarah nasional, serta identitas bangsa.

Dalam pemaparannya, ia menyebut adanya persoalan mengenai perubahan atau distorsi sejarah yang menurutnya perlu diluruskan.

Ia menegaskan bahwa pembahasan sejarah harus dilakukan dengan memperhatikan sumber dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, organisasi harus memiliki kepedulian terhadap sejarah Indonesia dan tidak membiarkan informasi yang dianggap keliru berkembang tanpa klarifikasi.

3. Pilar ke-NU-an

Pilar ketiga adalah ke-NU-an.

Gus Abbas menyatakan bahwa PWILS didirikan untuk membela dan menjaga nilai-nilai Nahdlatul Ulama.

Ia menekankan bahwa anggota PWILS tidak seharusnya meninggalkan NU setelah bergabung dengan organisasi tersebut.

Dalam penjelasannya, ia bahkan menyebut PWILS sebagai gerakan warga NU yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap tradisi keagamaan dan sejarah yang diwariskan para ulama.

Ketiga pilar tersebut, menurut Gus Abbas, tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan dalam membangun kehidupan keagamaan dan kebangsaan.

PWILS Menyatakan Fokus Meluruskan Sejarah dan Persoalan Nasab

Salah satu bagian penting dalam penjelasan Gus Abbas adalah mengenai latar belakang PWILS terlibat dalam pembahasan sejarah dan polemik nasab.

Ia menyampaikan bahwa organisasi tersebut tidak didirikan untuk memusuhi individu atau kelompok tertentu.

Menurut Gus Abbas, tujuan organisasi adalah meluruskan hal-hal yang dianggap salah, termasuk informasi sejarah yang dinilai mengalami perubahan atau distorsi.

Ia juga membantah anggapan bahwa PWILS memiliki tujuan membongkar makam.

Dalam penjelasannya, Gus Abbas membedakan antara makam yang benar-benar memiliki jasad dengan bangunan yang diklaim sebagai makam tetapi menurut pemeriksaan pihaknya tidak memiliki jasad.

Ia menyebut objek semacam itu sebagai sesuatu yang tidak dapat disamakan dengan makam yang sebenarnya.

Gus Abbas menyatakan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan perlindungan masyarakat, terutama umat Islam yang melakukan ziarah.

Menurutnya, keberadaan objek yang diklaim sebagai makam tokoh tertentu tanpa dukungan bukti sejarah dan keberadaan jasad dapat menimbulkan persoalan dalam pemahaman masyarakat.

Ia mengkhawatirkan munculnya pengultusan terhadap tempat-tempat yang identitas sejarahnya belum jelas.

Namun, klaim mengenai kondisi makam, keberadaan jasad, dan riwayat tokoh yang disebutkan dalam forum tersebut merupakan pernyataan narasumber yang masih memerlukan pemeriksaan independen berdasarkan bukti arkeologis, dokumentasi sejarah, dan keterangan pihak terkait.

Tesis Kiai Imad menjadi salah satu pijakan pembahasan nasab

Gus Abbas menyebut pemikiran dan tesis KH Imaduddin Utsman Albantani sebagai salah satu pijakan intelektual PWILS dalam membahas persoalan nasab.

Menurutnya, pembahasan mengenai nasab dilakukan melalui pendekatan keilmuan dan bukan semata-mata karena kebencian terhadap kelompok tertentu.

Ia menyatakan bahwa perbedaan pandangan mengenai silsilah harus diselesaikan melalui kajian, argumentasi, dan bukti.

Gus Abbas juga membedakan antara kritik terhadap sebuah klaim sejarah dengan kebencian terhadap individu yang memiliki keyakinan berbeda.

Dalam forum tersebut, ia menyatakan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan orang yang memiliki pendapat berbeda, tetapi menolak tindakan yang dianggap merusak sejarah atau menyesatkan masyarakat.

Kiai Imad Paparkan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Dalam sesi berikutnya, KH Imaduddin Utsman Albantani menyampaikan materi mengenai nasab, sejarah, dan peradaban Islam Nusantara.

Ia mengawali penjelasannya dengan membahas wawasan kebangsaan.

Menurut Kiai Imad, wawasan kebangsaan merupakan kesadaran bahwa setiap warga negara merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki wilayah, sejarah, dan identitas bersama.

Kesadaran tersebut kemudian membentuk jiwa kebangsaan yang menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga ketahanan nasional.

Ia menjelaskan bahwa ketahanan nasional mempunyai sejumlah aspek yang harus diperhatikan.

Aspek tersebut meliputi:

1. Ketahanan ideologi.
2. Ketahanan politik.
3. Ketahanan ekonomi.
4. Ketahanan sosial budaya.
5. Ketahanan pertahanan dan keamanan.

Ketahanan ideologi dan Pancasila

Kiai Imad menjelaskan bahwa ketahanan ideologi berkaitan dengan kemampuan bangsa Indonesia mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara.

Menurutnya, ideologi negara harus menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga Indonesia agar tidak dipaksakan mengikuti ideologi lain yang bertentangan dengan dasar negara.

Dalam konteks ini, ia menempatkan Pancasila sebagai unsur penting dalam menjaga persatuan masyarakat Indonesia yang memiliki beragam latar belakang.

Ketahanan politik dan penegakan hukum

Aspek berikutnya adalah ketahanan politik.

Kiai Imad menyampaikan bahwa kehidupan politik harus berjalan secara demokratis, berdaulat, dan berdasarkan hukum.

Ia menekankan bahwa persoalan hukum seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan semangat atau kepentingan politik.

Menurutnya, penegak hukum harus menjalankan tugas secara profesional dan berlandaskan ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyampaikan bahwa setiap tindakan masyarakat maupun pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Ketahanan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam

Dalam aspek ekonomi, Kiai Imad menjelaskan bahwa bangsa Indonesia perlu memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan sumber daya nasional, menurutnya, merupakan bagian dari upaya mempertahankan kemandirian bangsa.

Ia menempatkan ketahanan ekonomi sebagai salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari ketahanan nasional secara keseluruhan.

Ketahanan sosial budaya dan identitas Nusantara

Pembahasan berikutnya adalah ketahanan sosial budaya.

Kiai Imad menekankan pentingnya mempertahankan jati diri bangsa Indonesia yang memiliki sejarah peradaban panjang.

Menurutnya, masyarakat perlu mengenali dan menghargai warisan budaya yang berasal dari leluhur.

Ia mencontohkan berbagai kesenian dan tradisi keagamaan yang berkembang pada masa kerajaan Islam di Nusantara, seperti Kesultanan Demak, Mataram Islam, Banten, Palembang, Aceh, Langkat, dan Tidore.

Kiai Imad menyampaikan kekhawatiran bahwa sejumlah tradisi lokal mulai kehilangan tempat di lingkungan masyarakat, termasuk pesantren.

Ia mencontohkan tradisi pembacaan Barzanji, Marhaban, Simtud Durar, dan Ad-Diba’i yang menurutnya merupakan bagian dari warisan budaya keagamaan masyarakat Islam Nusantara.

Menurutnya, tradisi tersebut perlu terus dikenalkan kepada generasi muda agar identitas budaya bangsa tidak semakin terkikis.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebudayaan nasional tanpa harus menutup diri terhadap kebudayaan dari luar.

Kiai Imad Soroti Fenomena Inferiority Complex terhadap Bangsa Asing

Dalam pembahasan identitas nasional, Kiai Imad turut menyinggung fenomena yang disebutnya sebagai inferiority complex atau perasaan rendah diri ketika berhadapan dengan orang dari bangsa lain.

Ia mencontohkan kecenderungan sebagian masyarakat yang memberikan penghormatan berlebihan kepada seseorang karena berasal dari luar negeri atau menggunakan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari.

Menurut Kiai Imad, kemampuan berbahasa Arab tidak secara otomatis menunjukkan tingkat keilmuan seseorang lebih tinggi dibandingkan ulama Indonesia.

Ia menekankan bahwa penilaian terhadap kemampuan intelektual seseorang harus didasarkan pada kapasitas keilmuan, pendidikan, dan kompetensinya.

Dalam forum tersebut, ia juga menyebut adanya pesantren di Indonesia yang memiliki pengasuh dengan latar belakang pendidikan tinggi, termasuk lulusan doktor dari India.

Kiai Imad mencontohkan lingkungan Buntet Pesantren sebagai salah satu tempat yang memiliki tradisi pendidikan keislaman dan ulama dengan latar belakang akademik.

Ia mengajak masyarakat untuk tidak merendahkan kemampuan ulama dan lembaga pendidikan dalam negeri hanya karena berhadapan dengan tokoh yang berasal dari luar negeri.

Menurutnya, semangat kebangsaan perlu ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan desa hingga tingkat nasional.

Diskusi Nasab Ba’alawi Menjadi Bagian Penting Forum PWILS Batang

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang membahas persoalan organisasi, sejarah, hukum, dan nasab.

Salah satu topik yang mendapat perhatian adalah tesis Kiai Imad mengenai silsilah Ba’alawi.

Dalam forum tersebut, Kiai Imad kembali menyampaikan argumentasi yang selama ini menjadi bagian dari polemik nasab Ba’alawi.

Ia menjelaskan bahwa klaim hubungan genealogis dengan Nabi Muhammad SAW harus diperiksa melalui sumber sejarah dan bukti yang dapat diuji.

Kiai Imad menyatakan bahwa perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang biasa terjadi ketika sebuah persoalan ilmiah dibahas secara terbuka.

Ia mencontohkan bahwa suatu peristiwa yang diungkapkan kepada publik dapat memunculkan kelompok yang percaya, tidak percaya, maupun masyarakat yang memilih untuk tidak mengambil sikap.

Menurutnya, keberadaan kelompok dengan pandangan berbeda tidak otomatis membuktikan bahwa suatu kajian ilmiah salah atau benar.

Hal terpenting, kata dia, adalah ketersediaan bukti yang dapat diperiksa.

Kiai Imad merujuk kitab Asy-Syajarah al-Mubarakah

Dalam pemaparannya, Kiai Imad mengangkat kitab Asy-Syajarah al-Mubarakah yang dinisbatkan kepada Imam Fakhruddin ar-Razi.

Ia menyebut kitab tersebut sebagai salah satu sumber penting dalam argumentasi mengenai silsilah Ahmad bin Isa.

Menurut pembacaan yang disampaikannya, kitab tersebut menyebut tiga orang anak Ahmad bin Isa, yakni Muhammad, Ali, dan Husein.

Kiai Imad kemudian mempertanyakan keberadaan Ubaidillah yang dalam silsilah Ba’alawi disebut sebagai anak Ahmad bin Isa.

Ia menyatakan bahwa nama Ubaidillah tidak ditemukan dalam daftar anak Ahmad bin Isa sebagaimana yang dibacanya dari kitab tersebut.

Dari situ, ia mengajukan pertanyaan mengenai sumber historis yang menjadi dasar penghubung silsilah Ba’alawi dengan Ahmad bin Isa.

Argumentasi tersebut merupakan bagian dari tesis Kiai Imad yang menjadi perdebatan dalam diskursus nasab.

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh, diperlukan pemeriksaan langsung terhadap manuskrip, edisi kitab, konteks penulisan, dan sumber-sumber genealogis lain yang berkaitan dengan periode tersebut.

Merujuk kitab-kitab nasab dari abad ketiga hingga kesembilan Hijriah

Kiai Imad juga menyebut sejumlah literatur sejarah dan nasab dari berbagai abad Hijriah.

Dalam pemaparannya, ia menyinggung kitab Muntaqalat al-Thalibiyyah yang dikaitkan dengan Ibrahim Thabathaba.

Ia menjelaskan bahwa karya tersebut memuat catatan mengenai keluarga-keluarga keturunan Nabi yang tersebar di sejumlah wilayah.

Menurut penjelasannya, catatan tersebut memuat nama-nama keluarga yang berada di berbagai kota di Irak, Iran, dan Yaman.

Kiai Imad kemudian menyampaikan bahwa dalam pembacaan terhadap sumber tersebut, ia tidak menemukan kelompok keturunan Nabi yang berasal dari Hadramaut sebagaimana klaim yang dipersoalkan.

Ia juga menyebut kitab-kitab lain, seperti Tahdzib al-Ansab, Al-Majdi, Al-Fakhri, Al-Ashili, dan Umdat al-Thalib al-Kubra.

Menurutnya, penelusuran terhadap berbagai sumber tersebut menjadi bagian dari argumentasi untuk mempertanyakan riwayat silsilah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa.

Ia menyampaikan bahwa pengakuan mengenai hubungan genealogis Ba’alawi dengan Nabi mulai dicatat dalam literatur yang menurut penjelasannya muncul pada abad kesembilan Hijriah.

Dalam forum itu, ia juga menyebut kitab Al-Barqatul Musyiqah sebagai salah satu sumber yang perlu diperhatikan dalam pembahasan sejarah tersebut.

Perlu dicatat bahwa kesimpulan mengenai keberadaan atau ketiadaan suatu nama dalam sejarah tidak cukup hanya didasarkan pada satu kutipan atau daftar genealogis. Pemeriksaan akademik memerlukan pembandingan manuskrip, kronologi, variasi penulisan nama, serta sumber-sumber sezaman.

Kiai Imad Mengangkat Argumentasi Tes DNA Y-Kromosom

Selain menggunakan sumber sejarah, Kiai Imad menjelaskan pendekatan genetika melalui pengujian Y-DNA.

Ia menyampaikan bahwa teknologi pengujian Y-DNA dapat digunakan untuk menelusuri garis keturunan laki-laki melalui kromosom Y.

Dalam penjelasannya, ia membandingkan hasil pengujian sejumlah keluarga yang mengaku memiliki garis keturunan dari keluarga-keluarga Nabi Muhammad SAW dengan hasil pengujian kelompok Ba’alawi.

Kiai Imad menyebut sejumlah keluarga di Yordania, Makkah, Mesir, dan Irak yang menurut keterangannya memiliki hasil pengujian haplogroup J1-L859.

Ia menghubungkan hasil tersebut dengan klaim hubungan genealogis keluarga-keluarga yang berasal dari jalur Hasan dan Husein.

Sementara itu, ia menyatakan bahwa hasil pengujian DNA yang dikaitkannya dengan keluarga Ba’alawi menunjukkan haplogroup G.

Dari perbandingan tersebut, Kiai Imad menyampaikan kesimpulan bahwa kelompok Ba’alawi yang dibahasnya tidak memiliki hubungan garis paternal dengan Nabi Muhammad SAW.

Ia juga menyebut hasil pengujian tersebut telah dibahas dalam bukunya yang berjudul Y-DNA Nabi Muhammad SAW.

Memahami fungsi pengujian Y-DNA dalam penelitian genealogis

Pengujian Y-DNA merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian garis keturunan paternal.

Kromosom Y diwariskan dari ayah kepada anak laki-laki dengan perubahan genetik yang relatif terbatas dari generasi ke generasi.

Melalui perbandingan penanda genetik, peneliti dapat memperkirakan hubungan garis paternal antara individu atau kelompok.

Namun, interpretasi hasil pengujian harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:

• Keaslian dan identitas sampel.
• Riwayat silsilah yang diuji.
• Jumlah serta keterwakilan sampel.
• Penentuan haplogroup secara akurat.
• Metode pengujian dan laboratorium yang digunakan.
• Analisis hubungan genetik antarkelompok.
• Perkiraan waktu leluhur bersama atau TMRCA.

Perbedaan haplogroup pada dua kelompok dapat menjadi petunjuk penting mengenai perbedaan garis paternal. Namun, penarikan kesimpulan genealogis memerlukan dokumentasi sampel, metode, dan pembanding yang dapat diverifikasi.

Dalam diskusi tersebut, Kiai Imad menekankan bahwa pembahasan nasab tidak seharusnya berhenti pada pengakuan atau penghormatan sosial.

Menurutnya, klaim genealogis harus memiliki dasar sejarah dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perdebatan Nasab dan Perbedaan Pendapat dalam Masyarakat

Dalam sesi tanya jawab, salah seorang peserta dari Desa Banjiran mengajukan pertanyaan mengenai dampak tesis Kiai Imad terhadap masyarakat.

Ia menggambarkan adanya tiga kelompok yang muncul setelah tesis tersebut berkembang.

Pertama, kelompok yang menerima dan mengikuti pendapat Kiai Imad.

Kedua, kelompok yang menolak dan menganggap tesis tersebut tidak dapat dipercaya.

Ketiga, kelompok yang memilih diam karena belum yakin terhadap kebenaran masing-masing pandangan.

Peserta tersebut kemudian meminta penjelasan mengenai kedudukan ketiga kelompok itu dari perspektif hukum syariat.

Ia secara khusus mempertanyakan apakah mengikuti pendapat Kiai Imad menjadi kewajiban apabila tesis tersebut benar, bagaimana kedudukan orang yang menolaknya, serta bagaimana hukum bagi mereka yang memilih diam.

Kiai Imad menekankan pentingnya bukti

Menanggapi persoalan tersebut, Kiai Imad menjelaskan bahwa perbedaan kepercayaan terhadap sebuah peristiwa atau hasil kajian merupakan hal yang dapat terjadi di tengah masyarakat.

Ia memberikan contoh berbagai peristiwa publik yang menimbulkan perbedaan pandangan.

Menurutnya, masyarakat dapat memiliki penilaian berbeda terhadap sebuah informasi tanpa harus langsung menganggap pihak yang berbeda pendapat sebagai musuh.

Ia kemudian menghubungkan hal tersebut dengan tesisnya mengenai nasab Ba’alawi.

Kiai Imad menyampaikan keyakinannya terhadap kesimpulan penelitian yang telah ia lakukan. Namun, ia juga menyebut bahwa masyarakat yang percaya maupun tidak percaya harus memperhatikan bukti.

Dengan demikian, ia menempatkan pembuktian sebagai bagian utama dari diskursus nasab.

Pertanyaan mengenai konsekuensi hukum syariat bagi orang yang menerima, menolak, atau memilih diam tidak memperoleh uraian jawaban fikih yang lengkap dalam bagian rekaman yang tersedia.

Gus Abbas Tanggapi Persoalan Situs Sejarah di Kudus

Selain polemik nasab, forum tersebut juga membahas laporan mengenai persoalan sejumlah situs sejarah di Kudus.

Pertanyaan disampaikan oleh Haji Saputro dari perwakilan PWILS Kudus.

Ia menyebut beberapa persoalan yang menurutnya membutuhkan perhatian, antara lain kerusakan nisan di kawasan Sunan Muria, persoalan makam Ja’far Al-Kaf di Ploso, serta persoalan situs sejarah Sunan Kudus dan Sunan Bonang.

Peserta tersebut meminta pengurus pusat dan PWILS Jawa Tengah memberikan pendampingan serta bantuan hukum agar persoalan yang dilaporkan tidak berhenti di tengah jalan.

Ia juga meminta agar pengurus pusat mengadakan kegiatan turun ke daerah atau turba untuk memberikan pembinaan kepada pengurus daerah.

Gus Abbas menyatakan akan mengagendakan kunjungan ke Kudus

Menanggapi pertanyaan tersebut, Gus Abbas menyampaikan apresiasi terhadap aktivitas pengurus PWILS Kudus.

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah informasi mengenai persoalan situs sejarah di kawasan Sunan Muria dan Sunan Kudus.

Gus Abbas menyatakan bahwa pengurus pusat akan mengagendakan kunjungan ke Kudus untuk melihat dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan.

Ia juga menyebut bahwa persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, apabila terdapat kerusakan terhadap situs sejarah, persoalan itu harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Gus Abbas menegaskan bahwa pembahasan tersebut tidak boleh diarahkan menjadi permusuhan terhadap kelompok tertentu.

Ia menyatakan bahwa setiap tindakan yang terbukti merusak situs sejarah harus diproses secara objektif tanpa memandang identitas pelakunya.

Perbedaan pendapat dan tindakan perusakan harus dibedakan

Dalam penjelasannya, Gus Abbas berulang kali membedakan ikhtilaf atau perbedaan pendapat dengan ifsad atau tindakan merusak.

Menurutnya, masyarakat NU telah lama diajarkan untuk menerima perbedaan pendapat dalam persoalan keagamaan.

Namun, ia menyatakan bahwa kerusakan terhadap situs sejarah bukan persoalan perbedaan pendapat.

Ia mencontohkan perubahan identitas makam, penggantian nisan, dan perubahan informasi sejarah sebagai persoalan yang menurutnya perlu diperiksa.

Gus Abbas juga menyampaikan sejumlah tuduhan mengenai perubahan identitas makam dan klaim sejarah tokoh tertentu.

Pernyataan tersebut merupakan klaim yang disampaikan dalam forum dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum. Pembuktian mengenai dugaan penggantian nisan, perusakan makam, maupun perubahan sejarah memerlukan pemeriksaan dokumen, kondisi fisik situs, keterangan saksi, dan hasil penyelidikan aparat berwenang.

Gus Abbas Soroti Perubahan Sejarah Wali Songo dan Tokoh Nasional

Dalam sesi diskusi, Gus Abbas juga menyinggung persoalan yang menurutnya berkaitan dengan perubahan sejarah Wali Songo dan tokoh nasional.

Ia menyebut bahwa sejumlah informasi sejarah yang berkembang di masyarakat perlu diperiksa kembali.

Dalam pemaparannya, ia menyinggung klaim mengenai hubungan tokoh tertentu dengan sejarah bendera Merah Putih, perjuangan Pangeran Diponegoro, dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Menurutnya, informasi sejarah tidak boleh diubah hanya untuk memberikan pengakuan kepada kelompok atau garis keturunan tertentu.

Ia menegaskan bahwa sejarah nasional harus disusun berdasarkan bukti dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Gus Abbas juga menyampaikan bahwa masyarakat harus memiliki kepedulian terhadap warisan sejarah yang berasal dari para pendiri bangsa dan ulama Nusantara.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari perhatian PWILS terhadap isu kebangsaan.

Kepolisian Jelaskan Aturan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat

Persoalan lain yang muncul dalam forum adalah ketentuan penyelenggaraan kegiatan masyarakat dan demonstrasi.

Salah seorang peserta mempertanyakan ketentuan pemberitahuan kegiatan kepada kepolisian, terutama mengenai informasi bahwa kegiatan harus disampaikan tujuh hari sebelum pelaksanaan.

Perwakilan kepolisian yang hadir kemudian memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara izin dan pemberitahuan.

Ia mengoreksi penjelasan sebelumnya dengan menyatakan bahwa tujuh hari merupakan waktu ideal penyampaian pemberitahuan, sedangkan batas paling lambat yang disebutkannya adalah 3 x 24 jam sebelum kegiatan.

Menurut penjelasan dalam forum, kegiatan yang wajib diberitahukan mencakup:

1. Unjuk rasa atau demonstrasi.
2. Pawai.
3. Rapat umum.
4. Mimbar bebas.

Sementara itu, ia menyebut kegiatan ilmiah dan kegiatan keagamaan sebagai kegiatan yang tidak termasuk kewajiban pemberitahuan sebagaimana kategori yang sedang dijelaskannya.

Ia juga menyampaikan sejumlah lokasi yang tidak diperbolehkan menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan tertentu, termasuk lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, rumah sakit, instansi kepolisian dan militer, serta objek vital nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepolisian menegaskan pemberitahuan bukan izin

Dalam penjelasannya, perwakilan kepolisian menekankan bahwa surat yang disampaikan masyarakat merupakan pemberitahuan, bukan permohonan izin.

Menurutnya, ketentuan tersebut berkaitan dengan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Pemberitahuan diperlukan agar kepolisian dapat mempersiapkan pengamanan dan memberikan pelayanan secara maksimal.

Ia juga menjelaskan bahwa penanganan demonstrasi harus mengikuti prosedur operasional standar.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, kepolisian dapat melakukan langkah penanganan sesuai prosedur, termasuk melalui komunikasi dan negosiasi sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Penjelasan tersebut disampaikan untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai prosedur penyelenggaraan kegiatan masyarakat.

Dialog PWILS dengan NU Menjadi Perhatian Peserta

Dalam forum tersebut, muncul pula pertanyaan mengenai hubungan PWILS dengan struktur organisasi NU dan badan otonomnya.

Salah seorang peserta dari lingkungan PWILS Batang menyampaikan bahwa beberapa kegiatan yang diselenggarakan pihaknya tidak dihadiri oleh unsur Banser dan badan otonom NU meskipun undangan telah disampaikan.

Ia mempertanyakan bagaimana hubungan antara PWILS dengan struktur NU dapat dibangun lebih baik.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang perwakilan Syuriah PCNU Batang menjelaskan bahwa hubungan organisasi harus memperhatikan jalur struktural.

Ia menyebut bahwa badan otonom NU memiliki mekanisme koordinasi dan komando organisasi yang harus dihormati.

Dalam penjelasannya, ia menyinggung kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok di luar struktur resmi NU.

Menurutnya, pengiriman personel Banser maupun badan otonom lainnya harus memperhatikan ketentuan organisasi.

Ia juga menyampaikan bahwa hubungan antara PWILS dan warga NU secara personal dapat terus dibangun meskipun hubungan kelembagaan belum sepenuhnya berjalan harmonis.

Perwakilan tersebut berharap PWILS dapat menjalankan kegiatan secara baik dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Ia juga menilai bahwa komunikasi dan penyelesaian persoalan di lingkungan NU membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.

Peserta Meminta Penyelesaian Polemik Keagamaan dan Nasab

Dalam sesi diskusi lainnya, seorang peserta menyampaikan sejumlah persoalan yang menurutnya menjadi sumber ketegangan di tengah masyarakat.

Ia menyinggung polemik tesis Kiai Imad, penyebaran cerita yang disebutnya sebagai khurafat, serta dugaan adanya upaya memengaruhi organisasi dan tokoh masyarakat.

Peserta tersebut meminta agar persoalan tersebut tidak hanya dibahas dari sisi gejala yang terlihat, tetapi juga ditelusuri sumber permasalahannya.

Ia berharap para narasumber dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana menyikapi perbedaan pemahaman keagamaan yang berkembang.

Dalam penyampaiannya, peserta juga meminta agar negara dan lembaga terkait ikut memperhatikan persoalan yang dinilai telah memengaruhi kehidupan sosial masyarakat.

Ia menekankan bahwa masyarakat menginginkan kehidupan yang damai, saling menghormati, dan tidak terus-menerus dihadapkan pada konflik.

Perlunya penyelesaian melalui dialog dan mekanisme kelembagaan

Peserta tersebut juga menyampaikan harapan agar persoalan yang berkembang dapat dibicarakan melalui jalur kelembagaan.

Ia menyebut pentingnya keterlibatan NU, pemerintah, dan lembaga negara dalam menyelesaikan persoalan yang dianggap berpotensi menimbulkan perpecahan.

Dalam forum tersebut, pembahasan mengenai hubungan antara PWILS, struktur NU, dan kelompok-kelompok masyarakat menjadi salah satu tema yang mendapat perhatian.

Para peserta menyampaikan bahwa perbedaan pendapat tidak seharusnya menghilangkan kesempatan untuk berdialog.

Sekjen PWILS Jelaskan Pelaporan Persoalan Daerah kepada Pemerintah

Dalam sesi berikutnya, Sekretaris Jenderal PWILS Pusat turut memberikan penjelasan mengenai langkah organisasi dalam menyampaikan laporan kepada pemerintah.

Ia menyampaikan bahwa pengurus pusat secara berkala menyusun resume atau laporan mengenai persoalan yang muncul di berbagai daerah.

Menurut keterangannya, laporan tersebut disampaikan kepada Kapolri melalui jajaran terkait, serta kepada lembaga pemerintahan lainnya.

Ia menyebut pelaporan dilakukan secara berkala setiap enam bulan dan juga melalui laporan per kuartal sebagaimana disampaikan dalam forum.

Sekjen PWILS menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya organisasi menyampaikan informasi kepada pemerintah mengenai persoalan yang ditemukan di lapangan.

Ia juga menyampaikan bahwa beberapa persoalan yang dilaporkan berkaitan dengan perubahan situs sejarah, identitas makam, serta klaim sejarah yang menurut organisasi perlu diperiksa.

Dalam forum tersebut, ia meminta kepolisian memberikan perhatian terhadap laporan masyarakat dan menjalankan pemeriksaan secara objektif.

Ia juga mengangkat pertanyaan mengenai apakah perubahan atau pengalihan informasi sejarah tertentu dapat memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan kepolisian menyampaikan bahwa setiap laporan harus diperiksa melalui klarifikasi, pengumpulan bukti, dan kajian yang relevan.

Ia menegaskan pentingnya profesionalitas dalam menangani perkara yang berkaitan dengan persoalan sejarah.

Kiai Imad Kembali Menegaskan Pentingnya Pembuktian Ilmiah

Menjelang akhir diskusi, Kiai Imad kembali menyampaikan pandangannya mengenai tesis nasab Ba’alawi.

Ia menegaskan bahwa sebuah kajian ilmiah dapat menimbulkan respons yang berbeda di tengah masyarakat.

Menurutnya, perbedaan penerimaan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menentukan benar atau salahnya sebuah penelitian.

Ia menyatakan bahwa masyarakat harus melihat argumentasi dan bukti yang digunakan.

Dalam pemaparannya, ia kembali mengutip sumber-sumber genealogis dan pendekatan Y-DNA yang menjadi bagian dari penelitiannya.

Kiai Imad juga mengajak masyarakat agar tidak hanya mengandalkan pengakuan keturunan, penghormatan sosial, atau tradisi yang berkembang.

Menurutnya, pembahasan nasab harus ditempatkan dalam kerangka penelitian sejarah dan genetika.

Ia menyatakan bahwa orang yang memiliki pendapat berbeda tetap dapat menyampaikan argumentasinya selama bersedia menunjukkan bukti yang dapat diperiksa.

Dengan demikian, polemik nasab yang berkembang dapat dibahas melalui pendekatan keilmuan, bukan sekadar pertentangan identitas.

Pesan Penutup: Mengedepankan Akhlakul Karimah dalam Perjuangan

Menjelang penutupan acara, moderator menyampaikan rangkuman sejumlah pembahasan yang muncul selama diskusi.

Beberapa poin yang menjadi perhatian meliputi rencana pengurus pusat untuk melakukan kunjungan ke daerah, kebutuhan pembinaan terhadap pengurus PWILS, koordinasi dengan kepolisian, serta upaya membangun hubungan yang lebih baik dengan struktur NU.

Moderator juga menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

Ia mengingatkan agar anggota PWILS tidak mudah terpancing emosi dan tetap mengedepankan akhlakul karimah.

Dalam rangkuman tersebut, disampaikan pula bahwa masyarakat yang memiliki perbedaan pandangan tidak harus diposisikan sebagai musuh.

Moderator mengutip pesan yang dikaitkan dengan sesepuh organisasi bahwa muhibbin bukanlah musuh, melainkan bagian dari masyarakat yang dapat menjadi ruang perjuangan melalui pendekatan yang baik.

Karena itu, anggota organisasi diminta tetap menjaga sikap, tidak bertindak emosional, dan mengutamakan dialog.

Acara pelantikan dan diskusi PWILS Batang tersebut menjadi forum yang mempertemukan persoalan organisasi, kebangsaan, sejarah, keagamaan, dan polemik nasab dalam satu ruang pembahasan.

Melalui kegiatan tersebut, para narasumber menyampaikan pandangan masing-masing mengenai pentingnya menjaga identitas nasional, warisan sejarah, tradisi Islam Nusantara, dan hubungan antarkelompok masyarakat.

FAQ: Pelantikan PWILS Batang dan Diskusi Gus Abbas serta Kiai Imad

1. Apa itu PWILS?

Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWILS merupakan organisasi yang menurut penjelasan Gus Abbas didirikan di Buntet Pesantren, Cirebon, pada November 2023. Organisasi ini memiliki tiga pilar perjuangan, yaitu keagamaan, kebangsaan, dan ke-NU-an.

2. Siapa Gus Abbas Buntet?

DR. KH Muhammad Abbas Billy Yachsi atau Gus Abbas Buntet merupakan tokoh yang dalam kegiatan tersebut menyampaikan materi mengenai sejarah pendirian PWILS, tujuan organisasi, kebangsaan, dan polemik sejarah serta nasab.

3. Siapa Kiai Imaduddin Utsman Albantani?

KH Imaduddin Utsman Albantani atau Kiai Imad merupakan narasumber yang menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan, peradaban Islam Nusantara, sejarah genealogis, dan argumentasi mengenai nasab Ba’alawi.

4. Berapa ranting PWILS yang dilantik di Kabupaten Batang?

Dalam acara tersebut disebutkan tujuh ranting yang dilantik, yaitu Desa Terban, Rasiguneng, Lebok, Candiareng, Banjiran, Pasaren, dan Pejambon.

5. Apa tiga pilar perjuangan PWILS?

Tiga pilar perjuangan PWILS adalah keagamaan Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, kebangsaan, dan ke-NU-an.

6. Apa yang dibahas Kiai Imad mengenai ketahanan nasional?

Kiai Imad menjelaskan lima aspek ketahanan nasional, yaitu ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

7. Apa hubungan tesis Kiai Imad dengan polemik nasab Ba’alawi?

Tesis Kiai Imad menjadi salah satu pijakan pembahasan nasab dalam PWILS. Ia menyampaikan argumentasi berdasarkan literatur sejarah dan pendekatan genetika Y-DNA untuk mempertanyakan klaim garis keturunan Ba’alawi dengan Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan tersebut merupakan pandangan dan hasil penelitian yang disampaikan Kiai Imad dan menjadi bagian dari perdebatan genealogis.

8. Apa yang dimaksud dengan Y-DNA dalam penelitian nasab?

Y-DNA merupakan materi genetik pada kromosom Y yang diwariskan melalui garis ayah kepada anak laki-laki. Pengujiannya dapat digunakan untuk mempelajari hubungan garis paternal antarkeluarga melalui analisis penanda genetik.

9. Mengapa PWILS membahas persoalan makam dan situs sejarah?

Menurut Gus Abbas, pembahasan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga keaslian sejarah dan mencegah perubahan identitas situs sejarah yang dinilai tidak didukung bukti. Ia menyatakan bahwa dugaan kerusakan situs perlu ditangani melalui pemeriksaan dan mekanisme hukum.

10. Apa pesan Gus Abbas kepada pengurus PWILS yang baru dilantik?

Gus Abbas meminta pengurus menjaga ikrar, setia kepada NKRI, mempertahankan nilai Ahlussunnah wal Jamaah, berkoordinasi dengan pemerintah dan aparat, serta menjalankan organisasi dengan penuh tanggung jawab.

11. Apa pesan utama penutupan diskusi PWILS Batang?

Pesan utamanya adalah pentingnya menjaga kebijaksanaan, mengedepankan akhlakul karimah, tidak emosional, dan tetap membuka ruang dialog dalam menghadapi perbedaan pandangan.