Kiyai Imad, PWI-LS, Sumpah Palapa dan Ancaman Perpecahan Bangsa

WARTA BATAVIA – JAKARTA – KH Imaduddin Utsman Albantani mengulas semangat Sumpah Palapa, kaderisasi PWI-LS di Trowulan, nasionalisme, sejarah penjajahan, hingga pentingnya menjaga persatuan Indonesia. Sumpah Palapa Gajah Mada Jadi Inspirasi PWI-LS, Kiai Imad Bicara Ancaman Perpecahan Bangsa

KH Imaduddin Utsman Albantani Soroti Semangat Sumpah Palapa, Nasionalisme, dan Ancaman Perpecahan Bangsa

KH Imaduddin Utsman Albantani atau Kiai Imad menyampaikan sejumlah pandangan mengenai pentingnya membangun kembali semangat kebangsaan, memperkuat persatuan, serta mempelajari sejarah Nusantara sebagai bekal menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pandangan tersebut disampaikan dalam penjelasannya yang diunggah melalui kanal YouTube Ummatina JB pada 8 November 2026. Dalam kesempatan itu, Kiai Imad juga menceritakan pelaksanaan kegiatan pembaratan nasional Laskar Sabilillah Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI-LS) yang berlangsung di kawasan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, pada 30 Oktober hingga 1 November 2026.

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan komandan PWI-LS dari berbagai kabupaten di Indonesia. Selain mendapatkan pelatihan mengenai kelaskaran, para peserta juga menerima materi tentang ideologi perjuangan Walisongo Indonesia.

Menurut Kiai Imad, pemilihan Trowulan sebagai lokasi kegiatan memiliki makna historis. Kawasan tersebut berkaitan dengan sejarah Kerajaan Majapahit dan sosok Mahapatih Gajah Mada yang dikenal melalui Sumpah Palapa.

Ia menjelaskan bahwa semangat yang terkandung dalam Sumpah Palapa dijadikan salah satu inspirasi untuk membangun tekad persatuan, meningkatkan martabat bangsa, dan menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat Indonesia.

Dalam penjelasannya, Kiai Imad juga mengangkat sejumlah persoalan lain, mulai dari rasa rendah diri terhadap bangsa asing, penghargaan terhadap kemampuan ulama dan lembaga pendidikan dalam negeri, sejarah infiltrasi kolonial, hingga dinamika politik nasional.

Kaderisasi Nasional PWI-LS Digelar di Trowulan

Kiai Imad mengawali penjelasannya dengan menceritakan kegiatan pembaratan nasional Laskar Sabilillah Perjuangan Walisongo Indonesia yang diselenggarakan selama tiga hari, mulai 30 Oktober sampai 1 November 2026.

Kegiatan tersebut menghadirkan empat komandan dari setiap kabupaten yang menjadi bagian dari jaringan organisasi PWI-LS di Indonesia.

Para peserta dikumpulkan untuk mengikuti berbagai pelatihan yang berkaitan dengan kelaskaran dan ideologi perjuangan organisasi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses kaderisasi untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai arah perjuangan PWI-LS.

Menurut Kiai Imad, kegiatan itu tidak hanya menjadi pertemuan antarkader, tetapi juga menjadi ruang penyampaian materi mengenai semangat organisasi dan nilai-nilai kebangsaan.

Sejumlah Tokoh Hadir sebagai Pemateri

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah tokoh disebut hadir dan memberikan materi kepada para peserta.

Di antaranya Anton Cardian, yang disebut sebagai Kesepuhan PWI-LS Jawa Barat. Ia turut menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan kaderisasi tersebut.

Selain itu, hadir pula Rhoma Irama, Ketua Umum PWI-LS KH Muhammad Abbas Billy Yachsi atau Gus Abbas, serta Kiai Nur Ihya Hadinegoro.

Kiai Imad juga menyebut Tubagus Mogi Nurfadil sebagai salah satu tokoh yang memberikan materi dalam kegiatan tersebut.

Dari unsur kepengurusan wilayah, kegiatan itu dihadiri perwakilan DPW PWI-LS Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara itu, dari Provinsi Banten hadir sejumlah perwakilan wakil ketua. Kehadiran tersebut menggantikan ketua wilayah yang berhalangan mengikuti kegiatan karena memiliki agenda lain.

Keterlibatan perwakilan dari berbagai daerah tersebut menunjukkan cakupan kegiatan kaderisasi yang melibatkan unsur organisasi tingkat kabupaten dan provinsi.

Trowulan Dipilih karena Sejarah Sumpah Palapa Gajah Mada

Salah satu bagian penting dalam penjelasan Kiai Imad adalah alasan pemilihan Trowulan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pembaratan nasional.

Menurut dia, kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Petilasan Gajah Mada yang dikaitkan dengan sejarah pengucapan Sumpah Palapa oleh Mahapatih Gajah Mada.

Kiai Imad menjelaskan bahwa Sumpah Palapa merupakan simbol tekad Gajah Mada untuk tidak menikmati kesenangan tertentu sebelum cita-citanya mempersatukan wilayah Nusantara tercapai.

Ia menghubungkan istilah Amukti Palapa dengan tekad atau nazar yang dijalankan Gajah Mada dalam rangka mewujudkan cita-cita politik dan persatuan wilayah pada masa Kerajaan Majapahit.

Semangat Gajah Mada Dijadikan Inspirasi Perjuangan

Kiai Imad menyebut pemilihan Trowulan sebagai bentuk tafaulan atau pengambilan inspirasi dari semangat perjuangan tokoh sejarah.

Dalam pandangannya, tekad Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara dapat menjadi salah satu sumber inspirasi bagi gerakan kebangsaan pada masa sekarang.

Ia menjelaskan bahwa perjuangan PWI-LS diharapkan memiliki semangat yang sejalan dengan cita-cita mengangkat harkat, derajat, dan martabat bangsa.

Persatuan tersebut, menurut Kiai Imad, perlu dibangun melalui sebuah ideologi yang dapat mengartikulasikan cita-cita kemajuan bersama.

Ia juga menekankan pentingnya kesadaran bahwa Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki sejarah peradaban panjang dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Karena itu, kegiatan di Trowulan dipandang sebagai titik awal untuk kembali menggaungkan semangat Sumpah Palapa kepada masyarakat Indonesia.

Kiai Imad menyebut bahwa bangsa Indonesia perlu membangun kepercayaan diri agar tidak selalu mengukur keberhasilan dan kehebatan berdasarkan pengakuan dari luar negeri.

Kiai Imad Soroti Inferioritas Kompleks terhadap Bangsa Asing

Dalam penjelasannya, Kiai Imad mengangkat persoalan yang disebutnya sebagai inferioritas kompleks atau perasaan rendah diri ketika berhadapan dengan bangsa lain.

Menurut dia, sebagian masyarakat Indonesia masih memiliki kecenderungan menganggap sesuatu belum cukup hebat apabila belum mendapatkan pengakuan atau keterlibatan pihak asing.

Ia menilai pola pikir tersebut dapat muncul dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kehidupan keagamaan.

Kiai Imad menegaskan bahwa membangun kepercayaan diri nasional bukan berarti menumbuhkan sikap merasa lebih unggul secara berlebihan terhadap bangsa lain.

Ia membedakan antara kepercayaan diri yang sehat dan sikap superioritas yang mengabaikan nilai kemanusiaan.

Menurutnya, masyarakat Indonesia perlu memiliki keyakinan bahwa setiap bangsa mempunyai kedudukan yang setara sebagai sesama manusia.

Kesetaraan dalam Bidang Spiritual dan Intelektual

Kiai Imad juga menghubungkan persoalan inferioritas kompleks dengan kehidupan spiritual dan intelektual masyarakat Indonesia.

Ia menyinggung adanya sebagian kalangan yang merasa kurang percaya diri ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki penampilan fisik atau latar belakang keturunan Arab.

Dalam pandangannya, penampilan fisik maupun identitas keturunan tidak seharusnya menjadi ukuran untuk menentukan tingkat kemuliaan seseorang dalam kehidupan beragama.

Ia menyebut bahwa dalam ilmu agama, seperti fikih dan tafsir, setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar, mengembangkan pengetahuan, dan menghasilkan pemikiran.

Kiai Imad juga menyinggung persoalan nasab Ba’alwi dalam konteks pembicaraan mengenai rasa rendah diri sebagian masyarakat terhadap kelompok yang dianggap memiliki hubungan keturunan dengan Nabi Muhammad SAW.

Menurut dia, orang-orang yang tidak lagi menerima klaim nasab tersebut sebagai sesuatu yang otomatis menentukan keunggulan spiritual tidak seharusnya merasa lebih rendah dalam kehidupan keagamaan.

Pandangan tersebut disampaikannya sebagai bagian dari upaya membangun kesetaraan dalam pemikiran keagamaan masyarakat.

Ia menyebut PWI-LS berupaya menyebarkan semangat kemerdekaan berpikir tersebut kepada kalangan ulama, santri, pesantren, dan masyarakat luas.

Pesantren dan Penghargaan terhadap Pendidikan dalam Negeri

Persoalan inferioritas kompleks juga dikaitkan Kiai Imad dengan kebiasaan sebagian lembaga pendidikan yang mengundang ulama dari luar negeri, khususnya dari Yaman.

Ia menyoroti kebanggaan sebagian pondok pesantren ketika menghadirkan ulama dari Hadramaut untuk mengisi kegiatan keagamaan.

Menurut Kiai Imad, penghormatan terhadap ulama dari luar negeri seharusnya tidak membuat lembaga pendidikan dalam negeri mengabaikan kapasitas akademik dan keilmuan yang dimiliki para ulama Indonesia.

Ia mencontohkan seorang pimpinan pesantren Indonesia yang memiliki gelar profesor dan doktor, tetapi dalam kegiatan tertentu justru merasa perlu menghadirkan lulusan lembaga pendidikan luar negeri sebagai pihak yang lebih tinggi.

Pentingnya Mengukur Kapasitas Pendidikan secara Objektif

Dalam penjelasannya, Kiai Imad membandingkan lembaga pendidikan di Indonesia dengan salah satu perguruan tinggi di Hadramaut.

Ia menyebut Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Al-Ahgaff sebagai contoh lembaga yang menurutnya memiliki posisi berbeda apabila dilihat berdasarkan pemeringkatan perguruan tinggi internasional.

Kiai Imad menyebut angka pemeringkatan sekitar 2.500-an untuk UIN Sultan Maulana Hasanuddin dan sekitar 10.000-an untuk Al-Ahgaff.

Angka tersebut merupakan data yang disampaikan dalam penjelasannya. Transkrip yang menjadi sumber pemberitaan ini tidak memuat dokumen pemeringkatan maupun lembaga pemeringkat yang digunakan sebagai dasar perbandingan.

Melalui contoh tersebut, Kiai Imad ingin menyoroti pentingnya masyarakat Indonesia menghargai lembaga pendidikan dalam negeri berdasarkan kapasitas dan pencapaian yang dimilikinya.

Ia tidak mempersoalkan keberadaan ulama asing dalam kegiatan pesantren, tetapi menyoroti pola pikir yang dinilainya dapat menempatkan pihak luar negeri secara otomatis lebih tinggi dibandingkan kalangan terdidik di Indonesia.

Menurutnya, kepercayaan diri dalam bidang pendidikan menjadi salah satu unsur penting dalam membangun ketahanan bangsa.

Ketahanan Bangsa Berkaitan dengan Sejarah dan Identitas Nusantara

Kiai Imad kemudian menghubungkan persoalan kepercayaan diri masyarakat dengan ketahanan bangsa dan negara.

Menurut dia, ketahanan bangsa tidak hanya dibentuk setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945.

Ia menjelaskan bahwa identitas kebangsaan dan falsafah masyarakat Nusantara telah berkembang jauh sebelum terbentuknya Republik Indonesia.

Dalam pandangannya, masyarakat Nusantara telah memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi berbagai perubahan sistem pemerintahan dan kekuasaan.

Perjalanan tersebut mencakup masa kerajaan, kesultanan, kolonialisme, hingga terbentuknya negara Indonesia modern.

Falsafah Leluhur sebagai Bagian dari Identitas Bangsa

Kiai Imad menekankan pentingnya memahami bagaimana leluhur Nusantara membangun kehidupan sosial dan menghadapi perbedaan dalam lingkungan peradaban.

Menurut dia, pengalaman sejarah tersebut membentuk cara pandang masyarakat terhadap dunia dan kehidupan bersama.

Karena itu, sejarah bangsa tidak seharusnya hanya dipahami sebagai rangkaian peristiwa masa lalu.

Sejarah juga perlu dipelajari untuk memahami faktor-faktor yang membuat sebuah masyarakat mampu bertahan, berkembang, mengalami kemunduran, atau kehilangan kekuasaan.

Ia menilai pemahaman terhadap sejarah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan kebangsaan dan kenegaraan pada masa sekarang.

Kiai Imad juga mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya mempelajari sejarah. Dalam penjelasannya, ia mengingatkan bahwa bangsa yang melupakan sejarah dapat menghadapi persoalan yang pernah terjadi pada masa sebelumnya.

Infiltrasi Disebut sebagai Salah Satu Faktor Kekalahan Kerajaan Nusantara

Dalam pembahasan mengenai kolonialisme, Kiai Imad mengangkat persoalan infiltrasi atau penyusupan sebagai salah satu faktor yang menurutnya berperan dalam melemahkan kekuatan kerajaan dan kesultanan Nusantara.

Ia mempertanyakan bagaimana kerajaan-kerajaan yang sebelumnya memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan militer dapat mengalami kekalahan ketika berhadapan dengan kekuatan asing yang jumlah pasukannya relatif kecil.

Menurut Kiai Imad, kekalahan tersebut tidak selalu terjadi melalui peperangan terbuka yang melibatkan kekuatan militer secara langsung.

Ia menjelaskan bahwa dalam pandangannya, terdapat proses pendekatan dan penyusupan ke dalam lingkungan kekuasaan sebelum penjajah melakukan penguasaan secara lebih luas.

Politik Adu Domba dalam Sejarah Kolonial

Kiai Imad menggambarkan proses infiltrasi sebagai upaya membangun hubungan dengan kelompok-kelompok yang berada di dalam lingkungan kekuatan lokal.

Setelah mendapatkan pengaruh, pihak yang memiliki kepentingan kolonial disebut dapat memanfaatkan perbedaan dan kelemahan internal untuk memperbesar konflik.

Ia menjelaskan bahwa orang-orang yang berhasil dipengaruhi dapat digunakan untuk melemahkan kekuatan masyarakatnya sendiri.

Setelah pengaruh tersebut mengakar, kekuatan kolonial kemudian memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan penguasaan.

Dalam penjelasannya, Kiai Imad mengaitkan pola tersebut dengan praktik adu domba atau politik pecah belah yang pernah terjadi dalam sejarah kolonialisme.

Ia menilai pengalaman tersebut perlu dipelajari agar masyarakat Indonesia mampu mengenali berbagai potensi perpecahan yang dapat mengganggu persatuan nasional.

Kiai Imad juga menekankan bahwa sejarah dapat menjadi kaca benggala atau cermin untuk memahami persoalan bangsa pada masa sekarang.

Kiai Imad Singgung Potensi Kerentanan Negara dan Pemikiran Ibnu Khaldun

Selain membahas sejarah kolonial, Kiai Imad mengangkat persoalan mengenai ketahanan sebuah rezim pemerintahan.

Menurut dia, tidak ada rezim politik yang sepenuhnya terbebas dari kemungkinan mengalami kemunduran atau kehancuran.

Ia menyebut bahwa sejarah memperlihatkan adanya pemerintahan yang hanya bertahan selama lima, sepuluh, dua puluh, hingga puluhan tahun sebelum mengalami perubahan.

Dalam penjelasannya, Kiai Imad mengutip pemikiran Ibnu Khaldun mengenai siklus kekuasaan.

Ia menyebut angka sekitar 300 tahun sebagai gambaran masa keberlangsungan sebuah rezim dalam pembahasan tersebut.

Kiai Imad juga menyinggung Kesultanan Utsmaniyah yang memiliki perjalanan sejarah panjang, meskipun menurut penjelasannya terdapat periode kekalahan dan kebangkitan kembali.

Indonesia Perlu Menjaga Stabilitas Nasional

Kiai Imad menghubungkan pembahasan tersebut dengan perjalanan Indonesia sejak kemerdekaan 1945.

Ia menyebut Indonesia telah memasuki usia sekitar 80 tahun pada 2026.

Menurutnya, usia negara yang relatif muda dibandingkan gambaran siklus kekuasaan dalam pemikiran Ibnu Khaldun tidak otomatis menjamin sebuah negara akan terus stabil.

Karena itu, diperlukan upaya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keberlangsungan negara.

Ia juga membedakan antara keberlangsungan sebuah rezim pemerintahan dan keberadaan suatu bangsa.

Dalam pandangannya, pergantian rezim tidak serta-merta berarti suatu bangsa akan hilang.

Namun, masyarakat tetap perlu memiliki kesadaran untuk menjaga kekuatan nasional agar tidak mengalami kerusakan akibat konflik internal.

Kiai Imad menilai bangsa Indonesia memiliki pengalaman sejarah panjang dalam menghadapi tekanan dari luar.

Ia menyebut bahwa masyarakat Nusantara memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan ketika menghadapi tekanan yang dinilai telah melampaui batas.

Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya membangun kewaspadaan sebelum konflik berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Dinamika Politik Nasional dan Kekhawatiran terhadap Adu Domba

Dalam bagian berikutnya, Kiai Imad menghubungkan pelajaran sejarah dengan dinamika politik Indonesia.

Ia menyoroti munculnya berbagai narasi yang menurutnya berpotensi menimbulkan ketegangan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu isu yang disebut dalam penjelasannya adalah polemik mengenai persyaratan pendidikan, ijazah, dan surat keterangan yang berkaitan dengan administrasi pendidikan.

Kiai Imad menggambarkan adanya perdebatan mengenai kesesuaian dokumen pendidikan dengan persyaratan yang berlaku.

Ia juga menyebut adanya proses hukum yang dikaitkan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Namun, dalam transkrip penjelasan tersebut tidak disertakan nomor perkara, salinan putusan, maupun uraian hukum yang memungkinkan identifikasi secara terperinci mengenai proses yang dimaksud.

Mengingatkan Bahaya Politik Pecah Belah

Kiai Imad menilai berbagai narasi politik yang berkembang perlu dicermati agar tidak berkembang menjadi konflik di antara unsur-unsur pemerintahan.

Ia menghubungkan situasi tersebut dengan pola politik adu domba yang menurutnya pernah digunakan dalam sejarah kolonial.

Dalam penjelasannya, ia menggambarkan bagaimana konflik antara pemimpin dan pihak yang berada dalam satu lingkaran kekuasaan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.

Ia kemudian menggunakan analogi permainan catur untuk menjelaskan bagaimana tindakan saling menyerang dapat memicu rangkaian serangan balasan.

Menurutnya, ketika satu pihak berusaha mengamankan kepentingannya sendiri, pihak lain dapat mengambil langkah serupa.

Situasi tersebut berpotensi menciptakan ketegangan yang semakin luas.

Karena itu, Kiai Imad mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang dapat mendorong munculnya keputusan politik yang justru memperbesar konflik.

Prabowo dan Gibran Diminta Menjaga Persatuan

Salah satu pesan utama Kiai Imad dalam penjelasan tersebut adalah pentingnya menjaga hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia mengingatkan bahwa keduanya terpilih sebagai satu pasangan dalam Pemilihan Presiden 2024.

Menurut Kiai Imad, setelah proses pemilihan selesai dan pasangan tersebut mendapatkan mandat rakyat, kepemimpinan nasional perlu dijalankan dengan semangat saling menjaga dan menghormati.

Ia menyinggung bahwa perbedaan pandangan atau kritik yang diarahkan kepada salah satu pemimpin tidak seharusnya menjadi alasan bagi keduanya untuk saling menjauh.

Persatuan Pimpinan Menjadi Simbol bagi Masyarakat

Kiai Imad menjelaskan bahwa hubungan antara pemimpin nasional dapat memengaruhi kondisi sosial dan politik di tingkat bawah.

Menurutnya, apabila para pemimpin di tingkat tertinggi pemerintahan menunjukkan hubungan yang penuh kecurigaan dan persaingan, situasi tersebut dapat memunculkan perpecahan di berbagai lembaga dan kelompok masyarakat.

Ia menyebut bahwa kondisi tersebut berpotensi memengaruhi hubungan antarkelompok di lingkungan pemerintahan, termasuk institusi militer dan kepolisian.

Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga agar TNI dan Polri tetap menjalankan tugas berdasarkan tanggung jawab institusional, bukan kepentingan kelompok politik tertentu.

Dalam penjelasannya, Kiai Imad menegaskan bahwa TNI merupakan tentara rakyat Indonesia dan Polri merupakan kepolisian yang bertugas melayani masyarakat.

Ia membedakan fungsi pertahanan yang menjadi tugas TNI dan fungsi keamanan yang menjadi tanggung jawab kepolisian.

Menurutnya, kedua institusi tersebut perlu tetap berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.

TNI dan Polri Diminta Tetap Berorientasi pada Kepentingan Rakyat

Kiai Imad juga menyinggung pentingnya menjaga profesionalitas institusi negara dalam menghadapi dinamika politik.

Ia mengatakan bahwa TNI dan Polri tidak seharusnya terbelah berdasarkan kedekatan dengan tokoh politik tertentu.

Menurutnya, pembagian kelompok berdasarkan dukungan terhadap figur politik dapat mengganggu pelaksanaan tugas institusi.

Ia menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan.

Sementara itu, dinamika politik praktis merupakan bagian dari aktivitas lembaga politik dan partai politik.

Namun, menurut Kiai Imad, kewenangan politik juga harus digunakan dengan memperhatikan kepentingan rakyat.

Ia mengingatkan agar kepentingan kelompok tidak ditempatkan di atas kemakmuran, kedamaian, dan ketenteraman masyarakat Indonesia.

Masa Jabatan 2024-2029 Perlu Dijalankan

Dalam penjelasannya, Kiai Imad juga menyampaikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menjalankan masa jabatan yang telah ditetapkan.

Ia menyebut periode pemerintahan 2024-2029 sebagai masa yang perlu dijalankan dengan menjaga stabilitas politik.

Menurutnya, wacana mengenai pergantian wakil presiden atau perubahan kepemimpinan di tengah masa jabatan dapat memunculkan persoalan politik baru.

Ia mempertanyakan siapa yang akan menggantikan posisi tersebut apabila terjadi pergantian di tengah perjalanan pemerintahan.

Kiai Imad menilai bahwa persoalan semacam itu berpotensi menimbulkan friksi politik yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.

Karena itu, ia mengingatkan agar kontestasi politik berikutnya tidak dimajukan melalui konflik yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Ia menyebut bahwa masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan dalam kontestasi politik sesuai jadwal yang berlaku.

Kaderisasi PWI-LS Dikaitkan dengan Penguatan Nasionalisme

Apabila dirangkum dari keseluruhan penjelasannya, kegiatan pembaratan nasional PWI-LS di Trowulan menjadi pintu masuk bagi Kiai Imad untuk membahas persoalan kebangsaan yang lebih luas.

Kegiatan yang diikuti perwakilan komandan dari berbagai kabupaten tersebut tidak hanya berisi pelatihan kelaskaran, tetapi juga penyampaian ideologi perjuangan organisasi.

Pemilihan Trowulan dan pengaitan kegiatan dengan Sumpah Palapa menjadi bagian dari upaya membangun semangat persatuan berdasarkan inspirasi sejarah Nusantara.

Kiai Imad kemudian mengembangkan pembahasan mengenai pentingnya kepercayaan diri bangsa, penghargaan terhadap pendidikan dalam negeri, pemahaman terhadap sejarah kolonial, serta kewaspadaan terhadap politik adu domba.

Ia juga menghubungkan persoalan tersebut dengan dinamika pemerintahan Indonesia dan pentingnya menjaga hubungan antarpemimpin nasional.

Dalam pandangannya, kekuatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh perangkat negara, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat terhadap identitas, sejarah, dan persatuan.

Melalui kaderisasi dan penyampaian ideologi perjuangan, PWI-LS diharapkan dapat menyebarkan semangat kebangsaan kepada ulama, santri, pesantren, serta masyarakat luas.

FAQ: Pertanyaan Seputar Penjelasan KH Imaduddin Utsman Albantani

1. Apa yang disampaikan KH Imaduddin Utsman Albantani dalam kanal Ummatina JB?

KH Imaduddin Utsman Albantani membahas kegiatan pembaratan nasional PWI-LS di Trowulan, semangat Sumpah Palapa, nasionalisme, inferioritas kompleks terhadap bangsa asing, sejarah kolonialisme, dan pentingnya menjaga persatuan Indonesia.

2. Kapan kegiatan pembaratan nasional PWI-LS dilaksanakan?

Kegiatan pembaratan nasional Laskar Sabilillah Perjuangan Walisongo Indonesia dilaksanakan pada 30 Oktober sampai 1 November 2026.

3. Di mana kegiatan pembaratan nasional PWI-LS berlangsung?

Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Petilasan Gajah Mada, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.

4. Siapa saja tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut?

Tokoh yang disebut Kiai Imad antara lain Anton Cardian, Rhoma Irama, KH Muhammad Abbas Billy Yachsi atau Gus Abbas, Kiai Nur Ihya Hadinegoro, dan Tubagus Mogi Nurfadil.

5. Mengapa Trowulan dipilih sebagai lokasi kegiatan PWI-LS?

Menurut Kiai Imad, Trowulan dipilih karena memiliki keterkaitan sejarah dengan Kerajaan Majapahit dan sosok Gajah Mada yang dikenal melalui Sumpah Palapa. Lokasi tersebut dijadikan sumber inspirasi untuk membangun semangat persatuan dan kebangsaan.

6. Apa yang dimaksud dengan inferioritas kompleks menurut Kiai Imad?

Dalam penjelasannya, inferioritas kompleks merujuk pada perasaan rendah diri ketika berhadapan dengan bangsa atau kelompok lain. Ia mencontohkan kecenderungan sebagian masyarakat yang menganggap pihak asing lebih unggul dalam bidang pendidikan, spiritual, dan intelektual.

7. Apa hubungan Sumpah Palapa dengan perjuangan PWI-LS?

Kiai Imad menghubungkan Sumpah Palapa dengan semangat persatuan Nusantara. Ia menjadikan tekad Gajah Mada sebagai inspirasi bagi perjuangan mengangkat harkat, martabat, dan persatuan bangsa Indonesia.

8. Apa pandangan Kiai Imad mengenai sejarah kolonialisme?

Kiai Imad menyoroti infiltrasi dan politik adu domba sebagai faktor yang menurut pandangannya berperan dalam melemahkan kekuatan kerajaan dan kesultanan Nusantara. Ia mengajak masyarakat mempelajari sejarah tersebut untuk mengantisipasi perpecahan.

9. Apa pesan Kiai Imad kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran?

Ia mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik, saling melindungi, dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang dapat memperbesar konflik politik. Menurutnya, persatuan pimpinan nasional berpengaruh terhadap stabilitas masyarakat dan pemerintahan.

10. Apa pesan Kiai Imad mengenai TNI dan Polri?

Kiai Imad menekankan bahwa TNI dan Polri harus menjalankan tugas berdasarkan tanggung jawab institusional serta mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia, bukan kepentingan kelompok politik tertentu.

Sumber: Penjelasan KH Imaduddin Utsman Albantani dalam video yang diunggah kanal YouTube Ummatina JB, 8 November 2026. >>>> Tanggapan KH Imaduddin Utsman Al-Bantani Terbaru Terkait Prabowo – Gibran