WARTA BATAVIA – KH Nur Ihyak Hadinegoro membahas dugaan riswah Muktamar NU ke-35, pengembalian uang, penelusuran aliran dana, dan pembenahan organisasi dalam siaran 23 September 2026.
KH Nur Ihyak Hadinegoro Soroti Dugaan Riswah Muktamar NU ke-35, Desak Penelusuran Aliran Dana dan Pembenahan Organisasi
KH Nur Ihyak Hadinegoro membahas dugaan riswah atau suap yang dikaitkan dengan penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Jombang dalam siaran di kanal KRT Nur Ikhyak Hadinegoro, Rabu, 23 September 2026. Dalam kajian tersebut, ia menyoroti informasi mengenai pengembalian uang, dugaan perputaran dana dalam jumlah besar, serta tuntutan agar persoalan yang berkembang di lingkungan organisasi keagamaan itu ditelusuri secara menyeluruh.
Dalam penjelasannya, KH Nur Ihyak juga mengulas polemik hasil Muktamar NU ke-35, kemungkinan munculnya somasi dan proses hukum, serta rencana aksi yang disebut akan diselenggarakan oleh Aliansi Warga Nahdliyin yang tergabung dalam KPKNO. Ia turut menyampaikan pandangannya mengenai tanggung jawab ulama, pentingnya amanah dalam kepemimpinan, dan perlunya pembenahan organisasi.
Sejumlah pernyataan dalam siaran tersebut menyangkut dugaan pelanggaran dan keterlibatan sejumlah tokoh. Pernyataan itu merupakan keterangan dan tudingan yang disampaikan narasumber dalam siaran, bukan penetapan kesalahan oleh pengadilan. Karena itu, dugaan yang dibicarakan perlu dibedakan dari fakta hukum yang telah dipastikan melalui proses resmi.
Dugaan Riswah Menjadi Pokok Pembahasan
KH Nur Ihyak membuka pembahasan dengan menyinggung informasi mengenai dugaan riswah dalam rangkaian Muktamar NU ke-35. Menurut penuturannya, persoalan tersebut menjadi perhatian setelah muncul pemberitaan mengenai uang yang disebut berkaitan dengan kegiatan muktamar.
Ia menilai persoalan itu perlu dibicarakan secara terbuka karena menyangkut organisasi keagamaan yang memiliki tanggung jawab membina umat. Dalam pandangannya, dugaan pemberian uang untuk memengaruhi proses organisasi tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan biasa apabila benar terjadi.
Narasumber juga menyinggung adanya perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang mempertahankan hasil muktamar dan pihak yang meminta evaluasi. Ia menyampaikan bahwa sebagian orang beranggapan proses pemilihan telah selesai sehingga hasilnya harus diterima. Namun, menurut KH Nur Ihyak, persoalan yang dipersoalkan bukan semata-mata berakhirnya acara, melainkan dugaan adanya praktik yang dinilai bertentangan dengan amanah organisasi.
Menyoroti perbedaan aspek prosedural dan moral
Dalam siaran tersebut, KH Nur Ihyak membedakan antara prosedur pemilihan dan persoalan moral yang menurutnya perlu diperiksa. Ia menyebut ada pihak yang beranggapan proses pemilihan telah sesuai aturan, tetapi ia mempertanyakan apakah proses tersebut dapat dibenarkan apabila terdapat dugaan pemberian uang.
Pernyataan itu disampaikan sebagai pandangan narasumber mengenai polemik muktamar. Penilaian mengenai keabsahan keputusan organisasi, pelanggaran etik, maupun kemungkinan tindak pidana tetap memerlukan pemeriksaan berdasarkan aturan dan bukti yang relevan.
Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa persoalan tersebut dapat memengaruhi kepercayaan warga terhadap kepemimpinan organisasi. Menurutnya, pengurus dan ulama yang memegang amanah seharusnya memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan ajaran yang disampaikan kepada masyarakat.
Pengembalian Uang yang Disebut Bernilai 200.000 Dolar AS
Salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam siaran itu adalah keterangan KH Nur Ihyak mengenai uang sebesar 200.000 dolar Amerika Serikat yang, menurut penuturannya, dikembalikan oleh KH Afifuddin Muhajir sekitar sepekan setelah Muktamar NU ke-35 ditutup.
KH Nur Ihyak menyebut nilai tersebut setara dengan sekitar Rp3,5 miliar berdasarkan perkiraan kurs yang ia gunakan dalam siaran. Ia mengaitkan informasi pengembalian uang itu dengan pembahasan mengenai dugaan riswah dalam penyelenggaraan muktamar.
Narasumber juga menyebut nama Gus Ipul ketika membicarakan pihak yang menurut keterangannya berkaitan dengan penyerahan uang tersebut. Namun, rincian mengenai asal uang, tujuan pemberian, pihak yang menyerahkan, serta konteks pengembaliannya tidak dijelaskan secara lengkap melalui dokumen pembuktian dalam materi siaran.
Oleh sebab itu, keterangan mengenai pengembalian uang tersebut perlu dipahami sebagai informasi yang disampaikan narasumber dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana oleh pihak tertentu.
Nama lain yang disebut dalam pembahasan
Dalam penjelasannya, KH Nur Ihyak turut menyebut KH Nurul Huda Jazuli. Ia mengatakan bahwa kiai pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah tersebut disebut menerima pemberian uang, tetapi kemudian uang itu tidak diterima atau dikembalikan setelah diperiksa oleh Gus Kautsar, putranya.
Narasumber juga menyebut KH Anwar Mansur dalam konteks pembicaraan mengenai tokoh yang menurutnya tidak menerima uang. Keterangan tersebut merupakan bagian dari penjelasan KH Nur Ihyak dalam siaran.
Pembahasan itu memperlihatkan bahwa narasumber membedakan antara orang yang menurut keterangannya menerima atau mengembalikan uang dan pihak yang disebut menolak pemberian. Namun, materi siaran tidak menyediakan dokumen transaksi atau keterangan resmi seluruh pihak yang disebut.
Perputaran Dana dan Uang Rp106,3 Miliar
KH Nur Ihyak kemudian membicarakan dugaan perputaran dana dalam jumlah besar. Dalam siaran itu, ia menyebut angka Rp106,3 miliar yang dikaitkannya dengan peristiwa tangkap tangan KPK di Bogor.
Ia juga menyebut adanya informasi mengenai uang sekitar Rp480 miliar yang menurut penuturannya dibawa dari kawasan Jakarta menuju Jombang dalam rangkaian kegiatan muktamar. Angka tersebut disampaikan sebagai bagian dari klaim yang ia bahas, bukan sebagai jumlah yang telah dibuktikan melalui dokumen resmi dalam materi siaran.
Narasumber menguraikan perkiraan mengenai kemungkinan sumber dana tersebut. Ia menyebut beberapa nama pejabat dan tokoh, disertai perkiraan nominal yang masing-masing dikaitkannya dengan dana tersebut.
Akan tetapi, dugaan mengenai sumber uang, pihak yang memberikan, serta tujuan penggunaannya merupakan klaim yang memerlukan pembuktian tersendiri. Materi siaran tidak menyertakan dokumen transaksi, hasil audit, atau keputusan hukum yang memastikan rincian tersebut.
Perkiraan pembayaran kepada pengurus wilayah dan cabang
Dalam bagian lain, KH Nur Ihyak membicarakan kemungkinan adanya pembayaran uang muka atau DP kepada pengurus organisasi di tingkat wilayah dan cabang. Ia menyebut nominal yang menurut penjelasannya berkaitan dengan ketua tanfidziyah dan rais di tingkat tertentu.
Ia kemudian membuat perkiraan dengan mengalikan angka tersebut terhadap sejumlah wilayah. Pembicaraan itu juga menyinggung kemungkinan adanya pembayaran kepada pengurus cabang.
Perhitungan tersebut merupakan ilustrasi dan dugaan yang disampaikan narasumber. Tidak ada rincian daftar penerima, bukti transfer, maupun dokumen pertanggungjawaban yang ditampilkan dalam materi transkrip untuk mengonfirmasi perhitungan tersebut.
KH Nur Ihyak meminta agar aliran dana yang dipersoalkan ditelusuri untuk mengetahui asal, jalur perpindahan, penerima, dan tujuan penggunaannya. Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan agar persoalan tidak berhenti pada perdebatan di ruang publik.
KPK Diminta Menelusuri Asal dan Tujuan Dana
Dalam siaran tersebut, KH Nur Ihyak berulang kali menyampaikan harapan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran dana yang disebut berkaitan dengan muktamar.
Ia menilai pemeriksaan seharusnya tidak hanya berfokus pada jumlah uang yang disebut dalam pemberitaan, tetapi juga menelusuri dari mana dana berasal, siapa yang mengatur penyerahannya, kepada siapa dana disalurkan, dan untuk kepentingan apa uang tersebut digunakan.
Narasumber juga menyinggung perlunya klarifikasi terhadap pihak-pihak yang disebut dalam pembahasan. Ia berpendapat bahwa penelusuran dapat membantu menjelaskan persoalan yang berkembang dan mengurangi spekulasi di tengah masyarakat.
Pernyataan mengenai status hukum
Dalam percakapan dengan penonton, KH Nur Ihyak membahas kemungkinan adanya proses hukum terhadap sejumlah tokoh. Ia juga menyebut bahwa status tersangka belum ditetapkan sebagaimana dibicarakan dalam siaran.
Keterangan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai pembaruan resmi status perkara. Materi yang menjadi dasar penulisan ini merupakan transkrip siaran narasumber, bukan keterangan langsung dari KPK atau dokumen penyidikan.
Dengan demikian, status hukum pihak-pihak yang disebut harus merujuk pada pengumuman resmi aparat penegak hukum dan proses hukum yang berlaku. Penyebutan nama dalam siaran tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.
Somasi dan Kemungkinan Menempuh Jalur Hukum
KH Nur Ihyak juga menyinggung kabar mengenai rencana somasi yang dikaitkan dengan Gus Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Dalam siaran itu, ia memperkirakan ada beberapa orang yang mungkin menjadi sasaran somasi, termasuk tokoh-tokoh yang disebutnya dalam pembahasan muktamar.
Ia menjelaskan somasi sebagai peringatan tertulis dan menyebut kemungkinan persoalan berlanjut ke jalur hukum apabila tidak ada tanggapan. Ia juga membicarakan pernyataan Gus Lilur yang, menurut narasumber, menyatakan siap menghadapi proses hukum dan akan mengambil langkah balasan.
Seluruh uraian tersebut merupakan pembacaan KH Nur Ihyak terhadap perkembangan yang ia sampaikan dalam siaran. Materi transkrip tidak memuat salinan somasi, dokumen gugatan, atau keterangan resmi dari seluruh pihak yang disebut.
Ajakan agar persoalan tidak ditutupi
Dalam pandangannya, persoalan dugaan riswah sebaiknya tidak ditutupi hanya demi mempertahankan nama baik organisasi. Ia meminta agar pihak-pihak yang memiliki informasi memberikan keterangan dan mendukung penelusuran secara terbuka.
Ia juga menyampaikan harapan agar pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan jalur hukum sesuai ketentuan. Menurutnya, proses yang jelas diperlukan untuk menentukan duduk perkara dan menjawab pertanyaan yang berkembang di masyarakat.
Rencana Aksi Aliansi Warga Nahdliyin di KPK
Dalam siaran 23 September 2026, KH Nur Ihyak membacakan isi surat pemberitahuan aksi unjuk rasa yang, menurut keterangannya, diterima dari Aliansi Warga Nahdliyin yang tergabung dalam KPKNO.
Berdasarkan isi surat yang dibacakan, aksi direncanakan berlangsung pada Jumat, 25 September 2026, di kawasan Gedung KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan. Surat tersebut menyebut rencana jumlah peserta sekitar 200 orang.
Materi siaran juga menyebut adanya titik awal aksi di depan gedung PCNU Patrol, Cikampek. Rincian itu merupakan isi pemberitahuan yang dibacakan narasumber, bukan konfirmasi bahwa aksi telah terlaksana.
Dua tuntutan yang dibacakan
Dalam siaran, KH Nur Ihyak membacakan dua tuntutan yang tercantum dalam surat tersebut.
Pertama, tuntutan agar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ditangkap dan diadili atas dugaan pemberian uang yang disebut berkaitan dengan muktamar. Kedua, tuntutan pembatalan keputusan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang menetapkan Rais Aam, dengan alasan yang dicantumkan oleh pihak pembuat surat.
Tuntutan tersebut merupakan sikap kelompok yang disebut dalam siaran. Tuntutan aksi tidak sama dengan putusan pengadilan atau penetapan bersalah oleh lembaga penegak hukum.
Narasumber berharap KPK menindaklanjuti dugaan yang disampaikan dan menelusuri aliran dana secara menyeluruh.
Pembahasan Hasil Muktamar dan Usulan Evaluasi Kepemimpinan
Selain dugaan aliran uang, KH Nur Ihyak menyinggung hasil Muktamar NU ke-35 dan kemungkinan perlunya evaluasi terhadap keputusan organisasi.
Ia menyebut adanya kesepakatan yang menurut keterangannya dibicarakan di Yogyakarta, yakni tuntutan agar hasil muktamar dibatalkan atau agar Rais Aam yang terpilih mengundurkan diri. Penjelasan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pandangannya terhadap dinamika internal NU.
Dalam siaran itu, ia mengakui bahwa usulan pembatalan muktamar berpotensi menimbulkan dukungan dan penolakan. Ia juga membicarakan kemungkinan penyelenggaraan muktamar luar biasa atau MLB sebagai salah satu wacana yang muncul dalam diskusi.
Namun, materi siaran tidak memuat keputusan resmi organisasi yang menetapkan pembatalan muktamar atau penyelenggaraan MLB. Karena itu, pembahasan tersebut perlu dipahami sebagai usulan dan pandangan narasumber, bukan keputusan yang telah berlaku.
Pembenahan organisasi dan tanggung jawab pengurus
KH Nur Ihyak berulang kali menekankan perlunya pembenahan organisasi. Ia menyatakan bahwa kritiknya diarahkan kepada orang-orang yang menurutnya melakukan pelanggaran, bukan kepada seluruh Nahdlatul Ulama.
Ia juga menyampaikan bahwa organisasi tidak seharusnya disamakan begitu saja dengan tindakan individu yang sedang dipersoalkan. Dalam siaran, ia menegaskan bahwa masih terdapat banyak ulama NU yang menurutnya menjaga amanah dan tidak terlibat dalam dugaan riswah.
Narasumber meminta agar persoalan yang muncul menjadi bahan evaluasi bagi kepengurusan dan mekanisme pengambilan keputusan. Ia juga mendorong agar proses organisasi dijalankan dengan memperhatikan tanggung jawab moral dan kepentingan warga.
MWC, Ranting, dan Subranting dalam Pandangan KH Nur Ihyak
Dalam bagian yang membahas kehidupan organisasi, KH Nur Ihyak menyebut Majelis Wakil Cabang (MWC), ranting, dan subranting sebagai tingkatan yang menurutnya masih menjalankan kegiatan keagamaan dan pengabdian kepada masyarakat.
Ia menyatakan bahwa pengamalan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah tidak semestinya hanya dinilai dari dinamika kepengurusan di tingkat atas. Menurutnya, kegiatan di tingkat kecamatan dan desa juga menjadi bagian penting dari kehidupan NU.
Ia membicarakan pengajian, pendidikan, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai kegiatan yang perlu mendapat perhatian. Ia juga menyinggung Banser, Fatayat, Muslimat, IPNU, serta lembaga-lembaga pendidikan NU dalam pembahasan mengenai pemanfaatan dana organisasi.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan KH Nur Ihyak mengenai struktur dan pengabdian organisasi. Ia berharap perhatian terhadap kegiatan di tingkat bawah tidak terabaikan oleh persoalan yang sedang menjadi polemik.
Pandangan tentang Amanah dan Etika Ulama
KH Nur Ihyak mengaitkan pembahasan dugaan riswah dengan tanggung jawab moral seorang ulama. Dalam siaran tersebut, ia menggunakan istilah warasatul anbiya untuk menggambarkan ulama sebagai pewaris para nabi, kemudian membandingkannya dengan istilah yang ia gunakan untuk mengkritik perilaku yang berorientasi pada kekayaan.
Ia menekankan bahwa pengetahuan agama semestinya disertai pengamalan. Menurutnya, seorang ulama tidak cukup hanya menyampaikan dalil atau mengajar kitab, tetapi juga perlu memperlihatkan perilaku yang sesuai dengan ajaran yang disampaikan.
Ia turut menyebut pentingnya kedekatan ulama dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan, termasuk fakir miskin, kaum duafa, dan kelompok rentan. Dalam pandangannya, pengabdian kepada umat merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan.
Penghasilan yang halal dan kemandirian
Dalam pembahasan yang sama, KH Nur Ihyak menyatakan bahwa ulama tetap diperbolehkan memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya melalui cara yang halal. Ia mencontohkan pengelolaan sawah, toko, kantin pesantren, serta kegiatan usaha lain sebagai sumber penghidupan.
Ia juga menceritakan pengalamannya mengenai hasil pertanian yang, menurut penuturannya, diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Cerita tersebut digunakan untuk menjelaskan pandangannya tentang kemandirian ekonomi dan kepedulian sosial.
Narasumber membedakan antara penghasilan yang diperoleh secara halal dan praktik yang ia persoalkan, seperti penipuan, korupsi, atau pemberian uang untuk memengaruhi keputusan. Ia menilai sumber dan penggunaan dana perlu diperhatikan agar kegiatan organisasi tidak menyimpang dari tujuan pelayanan umat.
Kritik terhadap Politik Uang dan Pengaruh Kekuasaan
KH Nur Ihyak memperluas pembahasannya dengan menyinggung hubungan organisasi keagamaan, politik, dan kekuasaan. Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa kepentingan politik dan materi dapat memengaruhi pengambilan keputusan organisasi.
Dalam siaran, ia mengkritik praktik yang menurutnya menjadikan dukungan suara sebagai sesuatu yang dapat ditukar dengan uang atau fasilitas. Ia juga menyampaikan pandangan bahwa politik tidak harus selalu dijalankan dengan cara yang buruk dan dapat dibangun melalui orang-orang yang menjaga integritas.
Ia meminta agar kepentingan masyarakat tidak dikalahkan oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Menurutnya, organisasi keagamaan perlu menjaga kemandirian dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berorientasi pada kemaslahatan umat.
Pernyataan tersebut merupakan kritik dan pandangan narasumber mengenai hubungan politik dan organisasi. Materi siaran tidak menyediakan bukti yang dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh pengurus atau seluruh proses politik organisasi melakukan praktik yang sama.
Pembicaraan tentang Tambang dan Dana Keumatan
Dalam siaran itu, KH Nur Ihyak juga menyinggung pembicaraan mengenai lahan tambang seluas 26.000 hektare di Kalimantan Timur. Ia menyampaikan kekhawatiran mengenai amanah pengelolaan dan kemungkinan risiko apabila sumber daya tersebut tidak dikelola secara bertanggung jawab.
Ia mempertanyakan bagaimana dana yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi akan digunakan dan siapa yang akan memperoleh manfaatnya. Menurutnya, alasan untuk kepentingan umat perlu disertai pengelolaan yang amanah dan transparan.
Pembahasan mengenai tambang tersebut disampaikan sebagai bagian dari pandangan narasumber. Transkrip tidak menyertakan dokumen perizinan, kontrak, laporan keuangan, atau rincian resmi mengenai pengelolaan lahan yang dimaksud.
KH Nur Ihyak juga menyebut pentingnya memastikan manfaat kegiatan ekonomi dapat dirasakan masyarakat, termasuk melalui pendidikan, kesejahteraan guru, dan penguatan lembaga sosial.
Menyinggung Musik, Dakwah, dan Kemaslahatan
Di luar persoalan muktamar, siaran tersebut memuat pembahasan mengenai musik dan dakwah. KH Nur Ihyak menyampaikan pandangannya bahwa penilaian terhadap musik perlu mempertimbangkan konteks, manfaat, dan dampaknya.
Ia menyinggung Rhoma Irama sebagai figur musik yang menurutnya telah menghibur masyarakat dan menyampaikan pesan melalui lagu. Ia juga menyebut bahwa musik dapat menjadi sarana dakwah dan memberikan manfaat bagi orang-orang yang mendengarkannya.
Dalam penjelasannya, ia membedakan pembahasan fikih yang menurutnya dapat mempertimbangkan keadaan dan situasi dengan persoalan akidah yang ia sebut memiliki ketentuan baku. Ia mengajak pendengar untuk tidak hanya melihat bentuk kegiatan, tetapi juga memperhatikan manfaat dan kemungkinan dampak buruknya.
Bagian ini menunjukkan bahwa siaran tidak hanya membahas polemik internal NU, tetapi juga memuat tanggapan terhadap pertanyaan pendengar mengenai praktik keagamaan dan kehidupan sosial.
Seruan Menjaga NU dan Menghindari Perpecahan
Menjelang akhir siaran, KH Nur Ihyak kembali menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan tidak dimaksudkan untuk memusuhi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi. Ia menyebut PWI-LS sebagai mitra, meskipun terdapat perbedaan pandangan.
Ia mengajak agar persoalan internal diselesaikan tanpa menjadikan seluruh warga NU sebagai sasaran tudingan. Menurutnya, tindakan individu perlu dibedakan dari organisasi secara keseluruhan.
Narasumber juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan ant warga dan menghindari pertentangan yang dapat memperbesar perpecahan. Ia menyatakan harapan agar NU kembali menjalankan tujuan keumatan dan pengabdian yang ia kaitkan dengan perjuangan Wali Songo.
Penutup: Penelusuran dan Klarifikasi Menjadi Hal Penting
Siaran KH Nur Ihyak Hadinegoro pada 23 September 2026 memuat serangkaian kritik dan pertanyaan mengenai dugaan riswah Muktamar NU ke-35, pengembalian uang, klaim perputaran dana, kemungkinan somasi, serta tuntutan penelusuran oleh KPK.
Ia juga membicarakan evaluasi kepemimpinan, tanggung jawab moral ulama, pemanfaatan dana untuk kepentingan umat, dan perlunya menjaga organisasi dari konflik internal.
Berbagai angka, nama, dan dugaan yang disampaikan dalam siaran tersebut tetap memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan berdasarkan bukti. Materi transkrip tidak dengan sendirinya menetapkan kesalahan hukum pihak-pihak yang disebut.
Dalam konteks itu, penelusuran aliran dana, keterangan resmi pihak terkait, dan proses hukum yang transparan menjadi hal penting untuk menjelaskan persoalan yang berkembang. Sementara itu, perbedaan pendapat mengenai hasil muktamar dan pembenahan organisasi tetap merupakan bagian dari dinamika internal yang perlu dipahami berdasarkan keputusan serta mekanisme organisasi yang berlaku.
FAQ SEO
1. Apa yang dibahas KH Nur Ihyak Hadinegoro pada 23 September 2026?
KH Nur Ihyak membahas dugaan riswah Muktamar NU ke-35, informasi pengembalian uang, klaim perputaran dana, kemungkinan somasi, penelusuran KPK, serta pembenahan organisasi.
2. Berapa uang yang disebut dikembalikan dalam siaran tersebut?
Dalam siaran, KH Nur Ihyak menyebut uang sebesar 200.000 dolar AS yang menurut penuturannya dikembalikan oleh KH Afifuddin Muhajir. Ia memperkirakan nilainya sekitar Rp3,5 miliar.
3. Berapa nilai dana yang disebut dalam pembahasan?
Narasumber menyebut beberapa angka, antara lain Rp106,3 miliar dan sekitar Rp480 miliar. Angka-angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan dalam siaran dan memerlukan verifikasi tersendiri.
4. Apa yang diminta KH Nur Ihyak kepada KPK?
Ia meminta agar KPK menelusuri asal-usul, jalur perpindahan, penerima, dan tujuan dana yang disebut berkaitan dengan polemik muktamar.
5. Apakah siaran tersebut menyatakan seseorang telah terbukti melakukan korupsi?
Tidak. Transkrip memuat pernyataan dan dugaan narasumber. Penyebutan nama atau pembahasan suatu dugaan tidak sama dengan penetapan bersalah oleh pengadilan.
6. Apa tuntutan aksi yang dibacakan dalam siaran?
Surat pemberitahuan yang dibacakan narasumber memuat tuntutan terkait pemeriksaan terhadap Nusron Wahid dan pembatalan keputusan AHWA. Tuntutan tersebut merupakan sikap kelompok yang disebut dalam surat, bukan putusan hukum.
7. Apa pandangan KH Nur Ihyak mengenai pembenahan NU?
Ia menyerukan evaluasi terhadap perilaku pengurus yang menurutnya bermasalah, menjaga amanah, memperhatikan kegiatan di tingkat bawah, dan membedakan tindakan individu dari organisasi secara keseluruhan.
8. Apakah KH Nur Ihyak menyatakan seluruh warga NU bermasalah?
Tidak. Dalam siaran, ia secara eksplisit menyebut bahwa tidak semua ulama NU rusak dan mengarahkan kritiknya kepada oknum yang menurutnya melakukan tindakan bermasalah.
Sumber: KYAI AM KEMBALIKAN UANG RISYWAH MUKTAMAR 200 RIBU USD + 1 MILYAR RUPIAH
