KH Dr. Ubaidillah Tamam Munji Jelaskan soal Habib Ba’Alwi di Muktamar NU 35: Bukan Persoalan Kehadiran
WARTA BATAVIA – JAKARTA — KH Dr. Ubaidillah Tamam Munji memberikan penjelasan mengenai pertanyaan yang diterimanya terkait keberadaan Habib atau Alwi dalam arena Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Tambakberas, Jombang.
Penjelasan tersebut disampaikan KH Dr. Ubaidillah Tamam Munji melalui kanal YouTube UBAIDILLAH TAMAM MUNJI pada 30 Agustus 2026.
Ia mengatakan, pertanyaan mengenai apakah terdapat Habib atau Alwi di area Muktamar NU 35 tidak seharusnya dipahami sebatas persoalan terlihat atau tidak terlihatnya kelompok tertentu dalam kegiatan tersebut.
Menurut Ubaidillah, substansi Muktamar NU lebih berkaitan dengan proses organisasi dalam menentukan kepemimpinan dan arah masa depan Nahdlatul Ulama, terutama dalam menjaga hubungan antara Islam dan kearifan lokal di Indonesia.
Ubaidillah Tamam Munji: Pertanyaan soal Habib Bukan Sekadar Kehadiran
Ubaidillah mengatakan dirinya menerima pertanyaan melalui WhatsApp maupun telepon mengenai alasan tidak terlihatnya Habib atau Alwi di Muktamar NU 35 Tambakberas, Jombang.
Ia kemudian menjelaskan bahwa pertanyaan tersebut tidak tepat jika hanya diarahkan pada persoalan ada atau tidak adanya seseorang dalam arena muktamar.
Menurut dia, Muktamar NU dapat dipandang sebagai momentum untuk merayakan kemajemukan dan keberagaman.
“Sebenarnya momentum muktamar itu adalah sebuah pemandangan yang indah dalam sebuah fenomena yang bisa dipahami sebagai bentuk merayakan kemajemukan, merayakan keberagaman,” ujar Ubaidillah dalam penjelasannya.
Ia melihat Muktamar NU dari sejumlah perspektif, antara lain antropologis, sosiologis, dan filosofis.
Dari perspektif filosofis, menurut Ubaidillah, pelaksanaan Muktamar NU merupakan bagian dari proses mencari pemimpin sekaligus menentukan arah masa depan organisasi.
Arah tersebut, kata dia, berkaitan dengan upaya NU menjaga Islam dan kearifan lokal.
Muktamar NU dan Tantangan Pembaruan Islam
Ubaidillah menjelaskan bahwa perubahan sosial dan perkembangan masyarakat membutuhkan proses pembaruan atau tajdid.
Menurut dia, Islam dan kearifan lokal perlu terus diperbarui dan dihangatkan dalam konteks kehidupan masyarakat Nusantara.
Hal tersebut dinilai penting karena masyarakat Indonesia memiliki keberagaman etnis, budaya, norma, dan tradisi.
“Jangan berhenti penghangatan ini, pembaharuan ini jangan berhenti memperbarui, menghangatkan Islam dan kearifan lokal,” kata Ubaidillah.
Ia juga menyebut perkembangan teknologi informasi sebagai salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat.
Menurut Ubaidillah, perkembangan teknologi informasi yang masif dapat memengaruhi cara generasi muda memahami Islam dan kearifan lokal.
Selain perkembangan teknologi, ia juga menyinggung keberadaan ideologi transnasional yang menurutnya memiliki tantangan tersendiri dalam konteks Islam dan kearifan lokal Nusantara.
Konsep Civic Nationalism yang Disampaikan Ubaidillah
Dalam penjelasannya, Ubaidillah juga membahas konsep civic nationalism atau nasionalisme kewargaan.
Ia mengatakan bahwa civic nationalism berkaitan dengan ideologi nasional yang dibangun berdasarkan kesadaran kebangsaan masyarakat.
Menurut Ubaidillah, tantangan terhadap civic nationalism dapat muncul ketika identitas etnis atau ideologi memiliki basis yang berasal dari luar konteks Nusantara.
Ia membedakan hal tersebut dengan state nationalism yang menurutnya memiliki perangkat negara sebagai penjaga.
Dalam konteks state nationalism, Ubaidillah menyebut adanya institusi negara seperti penguasa, TNI, dan kepolisian.
Sementara itu, menurut dia, persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana menjaga civic nationalism di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Islam dan Kearifan Lokal Dinilai Penting
Ubaidillah mengatakan masyarakat Indonesia membutuhkan identitas kebangsaan yang tetap berhubungan dengan wilayah, budaya, dan akar sosial Nusantara.
Karena itu, ia menilai konsep Islam dan kearifan lokal menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai masa depan NU.
Menurutnya, hal tersebut juga berkaitan dengan peran NU dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
“Maka perlu dijaga dengan konsep Islam dan kearifan lokal. Ini wilayah Nahdlatul Ulama,” ujar Ubaidillah.
Ia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan kebutuhan terhadap kesadaran pemimpin NU yang akan terpilih dalam Muktamar NU 35 di Tambakberas, Jombang.
Ubaidillah: NU Organisasi Masyarakat Pribumi
Dalam penjelasannya, Ubaidillah juga menyampaikan pandangan mengenai posisi NU sebagai organisasi masyarakat yang berakar di Indonesia.
Ia mengatakan bahwa jika terdapat kelompok atau individu dari latar belakang yang berbeda dan ingin bergabung dengan NU, hal tersebut dapat dilakukan sepanjang mengikuti visi dan misi organisasi.
“Kalau ada ideologi transnasional mau ikut gabung ya monggo. Tapi jangan ngaru-ngaruh, jangan mengganggu. Harus ikut bareng-bareng,” kata Ubaidillah.
Ia menekankan agar keberadaan kelompok tertentu tidak mengganggu apa yang disebutnya sebagai etnisitas Nusantara, nasionalisme kewargaan, maupun kehidupan kebangsaan Indonesia.
Menurut dia, warga negara yang memiliki latar belakang di luar Nusantara tetap dapat menjadi bagian dari masyarakat Indonesia maupun warga NU, tetapi perlu beradaptasi dengan visi dan misi organisasi.
Prinsip Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah
Ubaidillah kemudian menyinggung prinsip Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang menurutnya menjadi bagian penting dalam identitas NU.
Ia menyebut istilah “An-Nahdliyah” sebagai core value atau nilai inti yang berkaitan dengan proses transformasi, pencerahan, dan pembebasan di tengah masyarakat.
Menurut Ubaidillah, nilai tersebut menjadi salah satu alasan warga NU dapat menerima perbedaan, keberagaman, kemajemukan, multikulturalisme, dan keanekaragaman.
Ia menjelaskan bahwa konsep kebangkitan juga berkaitan dengan kesadaran manusia untuk memperkuat hubungan dengan Allah, sembari tetap berpijak pada realitas kehidupan di bumi.
Tradisionalisme NU dan Keterbukaan terhadap Perubahan
Ubaidillah juga menjelaskan hubungan antara tradisionalisme dan perubahan dalam tubuh NU.
Menurut dia, tradisionalisme NU tetap memiliki normativitas yang perlu dijaga. Pada saat yang sama, NU juga membutuhkan keterbukaan karena perubahan historis dan sosial terus berlangsung.
“Tradisionalism karena ada normativitas yang harus dipegang oleh Nahdlatul Ulama,” ujarnya.
Sementara itu, An-Nahdliyah sebagai nilai kebangkitan disebutnya berkaitan dengan perubahan yang berlangsung secara historis.
Karena itu, menurut Ubaidillah, warga NU membutuhkan keterbukaan sikap dan pandangan.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan argumentasi yang logis dan ilmiah dalam menghadapi keberagaman masyarakat.
Kriteria Pemimpin Masa Depan NU
Menjelang dan dalam konteks Muktamar NU 35, Ubaidillah menilai persoalan yang lebih substansial adalah kualitas kepemimpinan serta arah organisasi.
Ia menyebut pemimpin masa depan NU harus memiliki keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut dia, Rais Aam harus menguasai aspek keilmuan, sementara jajaran Tanfidziyah perlu mampu melakukan pembaruan atau tajdid dan mengontekstualisasikannya dalam ruang sosial serta antropologis.
Ubaidillah juga menyebut pentingnya transformasi, pembebasan, dan pencerahan yang berbasis pada Islam serta kearifan lokal.
“Jadi itu saya kira yang lebih substansi di arena muktamar ini. Bukan persoalan ada Habib atau tidak ada Habib,” kata dia.
Kehadiran Habib Dinilai Bukan Pokok Persoalan
Ubaidillah secara tegas kembali menekankan bahwa ada atau tidak adanya Habib dalam arena Muktamar NU bukan persoalan utama yang menurutnya perlu menjadi fokus.
Ia mengatakan keberadaan seseorang tidak secara otomatis menentukan substansi dari sebuah muktamar.
Menurut Ubaidillah, apabila ada Habib yang ingin menjadi bagian dari NU, maka yang bersangkutan perlu beradaptasi dengan visi dan misi organisasi.
“Kalaupun ada Habib toh harus beradaptasi dengan visi misi Nahdlatul Ulama,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan hal serupa terhadap pemimpin NU. Menurutnya, pemimpin yang tidak menguatkan visi dan misi NU juga seharusnya tidak menjadi bagian dari arah kepemimpinan organisasi.
NU Diharapkan Mengedepankan Transformasi dan Pencerahan
Pada bagian akhir penjelasannya, Ubaidillah menyampaikan bahwa NU harus diisi oleh orang-orang yang memiliki wawasan keilmuan serta mampu melakukan transformasi.
Ia menyebut sejumlah istilah yang menurutnya berkaitan dengan arah tersebut, yakni pembebasan, pencerahan, modernisasi, dan dinamisasi.
Menurut Ubaidillah, NU tidak semestinya diisi oleh orang-orang yang berpikiran sempit maupun yang menolak perkembangan ilmu pengetahuan.
Ia menempatkan pembaruan, ilmu pengetahuan, dan keterbukaan sebagai bagian dari pembahasan mengenai masa depan NU.
Dengan demikian, penjelasan Ubaidillah mengenai pertanyaan tentang keberadaan Habib atau Alwi di Muktamar NU 35 diarahkan pada persoalan yang lebih luas, yakni kepemimpinan NU, Islam dan kearifan lokal, keberagaman masyarakat, nasionalisme, serta arah transformasi organisasi.
FAQ
Apa yang disampaikan KH Dr. Ubaidillah Tamam Munji tentang Muktamar NU 35?
KH Dr. Ubaidillah Tamam Munji menjelaskan bahwa persoalan utama Muktamar NU 35 bukan mengenai ada atau tidak adanya Habib atau Alwi di arena muktamar, melainkan proses menentukan kepemimpinan dan arah masa depan Nahdlatul Ulama.
Mengapa Ubaidillah membahas Islam dan kearifan lokal?
Menurut Ubaidillah, Islam dan kearifan lokal perlu terus diperbarui dan dihangatkan dalam konteks masyarakat Nusantara yang memiliki keberagaman etnis, budaya, norma, dan tradisi.
Apa yang dimaksud civic nationalism dalam penjelasan tersebut?
Dalam penjelasan Ubaidillah, civic nationalism berkaitan dengan nasionalisme kewargaan dan kesadaran kebangsaan yang perlu dijaga di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Bagaimana pandangan Ubaidillah mengenai kelompok atau individu dari luar Nusantara?
Ubaidillah menyampaikan bahwa kelompok atau individu dari latar belakang luar Nusantara dapat bergabung dan menjadi bagian dari masyarakat maupun NU, tetapi menurutnya perlu mengikuti dan beradaptasi dengan visi serta misi Nahdlatul Ulama.
Apa yang disebut sebagai core value An-Nahdliyah?
Ubaidillah menyebut An-Nahdliyah sebagai core value yang berkaitan dengan kebangkitan, transformasi, pembebasan, dan pencerahan di tengah masyarakat.
Apa kriteria pemimpin NU menurut Ubaidillah?
Ia menyampaikan bahwa pemimpin masa depan NU perlu memiliki keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menekankan kemampuan melakukan pembaruan, kontekstualisasi, transformasi, dan pencerahan berbasis Islam serta kearifan lokal.
Apakah kehadiran Habib menjadi faktor utama dalam Muktamar NU 35?
Menurut penjelasan KH Dr. Ubaidillah Tamam Munji, kehadiran atau ketidakhadiran Habib bukan substansi utama Muktamar NU. Ia menekankan bahwa fokus muktamar lebih berkaitan dengan kepemimpinan dan arah masa depan NU.
Penutup
Penjelasan KH Dr. Ubaidillah Tamam Munji mengenai Muktamar NU 35 di Tambakberas, Jombang, menempatkan persoalan kehadiran Habib atau Alwi dalam konteks yang lebih luas.
Ia mengaitkan muktamar dengan proses menentukan pemimpin, arah masa depan NU, pembaruan Islam, kearifan lokal, keberagaman, nasionalisme kewargaan, serta kebutuhan terhadap kepemimpinan yang memiliki kapasitas keilmuan.
Dalam pernyataannya, Ubaidillah juga menekankan bahwa siapa pun yang berada di lingkungan NU perlu mengikuti visi dan misi organisasi serta menjaga prinsip Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.
Penjelasan tersebut disampaikan melalui kanal YouTube UBAIDILLAH TAMAM MUNJI pada 30 Agustus 2026.
