Gus Aziz Jazuli, Gus Rocky dan Dr. Sugeng Soroti Muktamar NU ke-35: Ahwa, Akuntabilitas dan Dugaan Riswah

WARTA BATAVIA – JAKARTA — Pembahasan mengenai Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 menjadi perhatian dalam sebuah diskusi yang ditayangkan di kanal Gus Aziz Jazuli, Lc, MH pada 3 Agustus 2026. Dalam diskusi tersebut, Gus Aziz Jazuli, DR. Roqiyul Ma’arif Syam atau Gus Rocky, serta DR. Sugeng Sugiharto membicarakan sejumlah persoalan yang mereka lihat berkaitan dengan dinamika Muktamar NU ke-35.

Topik yang dibahas meliputi proses pemilihan Rais Aam melalui Ahwa, legitimasi kultural kepemimpinan NU, kaderisasi, akuntabilitas keuangan organisasi, isu dugaan riswah atau suap, serta kebutuhan pembenahan sistem organisasi.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber juga menyampaikan pengalaman menghadiri Muktamar NU ke-35 di Tambakberas, Jombang. Gus Rocky, yang mengaku hadir secara penuh, menjelaskan bahwa kehadirannya berkaitan dengan posisinya sebagai pengurus NU di sejumlah tingkatan. Ia juga menyebut bahwa Muktamar NU menjadi ruang pertemuan warga NU dari berbagai daerah.

Namun, selain membahas suasana muktamar, diskusi berkembang pada sejumlah kritik terhadap mekanisme organisasi. Para narasumber menyinggung munculnya berbagai informasi di media sosial mengenai dugaan pengondisian, mobilisasi, hingga dugaan transaksi dalam proses politik organisasi.

Penting dicatat, berbagai tuduhan mengenai suap, rekayasa, penggiringan, penculikan, penyekapan, maupun dugaan intervensi yang muncul dalam diskusi tersebut merupakan pernyataan dan dugaan yang disampaikan narasumber dalam rekaman, bukan kesimpulan hukum yang telah dibuktikan melalui proses peradilan.

Muktamar NU ke-35 Disebut sebagai Momentum NU di Abad Kedua

Gus Rocky mengatakan Muktamar NU ke-35 memiliki arti penting karena berlangsung pada momentum yang oleh peserta diskusi dipandang sebagai bagian dari perjalanan NU memasuki abad kedua.

Menurut dia, Muktamar NU tidak hanya menjadi forum pengambilan keputusan organisasi, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya warga NU dari berbagai daerah.

Ia menceritakan bahwa dirinya telah menghadiri beberapa muktamar sebelumnya. Ia menyebut pernah hadir dalam Muktamar NU 2015 di Jombang, kemudian menghadiri muktamar di Lampung, dan kembali hadir dalam Muktamar NU ke-35.

Menurut Gus Rocky, suasana muktamar mengingatkannya pada Muktamar NU 2015. Salah satu hal yang ia soroti adalah keterlibatan warga NU kultural dalam kegiatan ekonomi selama muktamar.

Ia menyebut adanya warga NU yang membuka stan, berdagang, serta ikut menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Muktamar juga menjadi ajang pertemuan dengan sahabat lama dari berbagai daerah.

Dalam pandangannya, forum tersebut menjadi tempat silaturahmi sekaligus bertukar pengalaman mengenai pengelolaan organisasi NU di tingkat daerah.

Gus Rocky menyebut dinamika dan perdebatan dalam organisasi sebagai hal yang menurutnya dapat terjadi dalam organisasi besar.

Ia juga menggambarkan NU sebagai organisasi yang memiliki karakter kepemimpinan yang tidak sepenuhnya bertumpu pada satu figur. Menurut penjelasannya, warga NU memiliki kiai, panutan, dan pemimpin masing-masing di berbagai daerah, tetapi tetap berada dalam ikatan organisasi Nahdlatul Ulama.

Gus Rocky kemudian menghubungkan karakter tersebut dengan sejarah kepemimpinan NU dan sejumlah tokoh pendiri serta ulama yang memiliki pengaruh besar dalam tradisi NU.

Supremasi Rais Aam dalam Struktur PBNU Disoroti

Salah satu pembahasan utama dalam diskusi tersebut adalah mekanisme pemilihan kepemimpinan NU, khususnya posisi Rais Aam.

Gus Rocky menilai terdapat perubahan yang cukup terasa dalam mekanisme organisasi, terutama terkait hubungan antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

Menurutnya, mekanisme tersebut menunjukkan adanya penguatan posisi Rais Aam dalam menentukan kepemimpinan organisasi.

Ia menjelaskan bahwa dukungan dari cabang-cabang saja belum tentu cukup untuk menjadikan seseorang sebagai Ketua Umum apabila tidak mendapatkan persetujuan dari Rais Aam.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber juga membicarakan Ahwa sebagai mekanisme yang berkaitan dengan pemilihan Rais Aam.

Gus Rocky mengatakan dirinya belum mengetahui apakah Ahwa akan menjadi lembaga permanen atau tidak. Namun, ia melihat bahwa keberadaan Ahwa memiliki peranan penting dalam proses suksesi kepemimpinan NU.

Ia kemudian mengaitkan mekanisme tersebut dengan konflik internal NU yang terjadi sebelum muktamar.

Respons terhadap Terpilihnya Rais Aam Menjadi Perhatian

Gus Rocky juga menyoroti suasana ketika Rais Aam diumumkan.

Menurut pengamatannya terhadap siaran langsung, respons peserta muktamar ketika pengumuman tersebut berlangsung dinilai tidak terlalu meriah.

Ia membandingkan suasana itu dengan tradisi pengumuman Rais Aam yang menurutnya biasanya disertai selawat dan tepuk tangan yang meriah.

Namun, ia juga mengakui bahwa suasana tersebut dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi peserta muktamar yang telah lelah.

Selain suasana di lokasi, Gus Rocky menyinggung komentar warga NU di media sosial. Menurut dia, terdapat sejumlah komentar yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap hasil muktamar.

Dalam materi diskusi, pernyataan mengenai respons peserta dan netizen tersebut digunakan sebagai bagian dari pembahasan mengenai legitimasi kultural kepemimpinan NU.

Nama-Nama dalam Ahwa Dipertanyakan

Pembicaraan kemudian beralih pada sembilan nama yang berada dalam Ahwa.

Gus Rocky dan Gus Aziz membahas tingkat pengenalan publik NU terhadap nama-nama tersebut. Mereka menyebut bahwa sejumlah nama yang dianggap cukup dikenal luas di kalangan warga NU tidak masuk dalam daftar yang mereka bahas.

Dalam diskusi disebut nama Gus Mus, KH Ma’ruf Amin, Abuya Muhtadi, dan sejumlah ulama lainnya.

Dr. Sugeng kemudian mempertanyakan alasan yang digunakan kontingen pemilik hak suara dalam menentukan pilihan mereka.

Menurutnya, apabila terdapat isu tertentu yang menjadi perhatian NU, idealnya nama tokoh yang memiliki kompetensi atau perhatian terhadap isu tersebut dapat dipertimbangkan.

Ia memberikan contoh isu lingkungan, ekonomi umat, dan pendidikan.

Namun, ia mengatakan dirinya tidak dapat mengetahui alasan sebenarnya yang digunakan para pemilik hak suara dalam memilih anggota Ahwa.

Karena itu, ia meminta agar terdapat penjelasan mengenai dasar pemilihan tersebut.

Ahwa Dinilai Perlu Menjelaskan Dasar Pemilihan

Dr. Sugeng menekankan pentingnya alasan atau reasoning dalam setiap keputusan.

Menurutnya, Ahwa seharusnya mempunyai fungsi menilai kelayakan atau fit and proper calon Rais Aam.

Karena itu, menurut dia, pemilihan semestinya memiliki dasar yang dapat dijelaskan.

Dalam diskusi tersebut, Dr. Sugeng mempertanyakan mengapa seseorang dipilih sementara alasan pemilihannya tidak diketahui publik.

Ia menyebut beberapa kemungkinan secara hipotetis, termasuk adanya tekanan, kepentingan tertentu, atau keputusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang memadai.

Pernyataan tersebut merupakan analisis dan dugaan narasumber dalam diskusi. Tidak terdapat pembuktian hukum dalam materi yang disampaikan bahwa proses pemilihan tersebut benar-benar dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

Dugaan Riswah Menjadi Salah Satu Topik Diskusi

Salah satu isu paling serius yang dibicarakan adalah dugaan riswah atau suap.

Gus Aziz pada awal diskusi menyebut adanya dugaan “riswah hasanah” yang dikaitkan dengan persiapan jajaran Ahwa dan Rais Aam.

Selanjutnya, pembicaraan mengenai dugaan transaksi berkembang ketika para narasumber menyinggung informasi yang beredar di media sosial.

Gus Haikal, dalam bagian diskusi yang dikutip, menyatakan bahwa apabila benar terjadi suap, rekayasa, penggiringan, penculikan, atau penyekapan sebagaimana diberitakan di media sosial, maka menurutnya persoalan tersebut sangat serius.

Namun, narasumber juga menggunakan kata “jika” dan “dugaan” ketika membicarakan informasi tersebut.

Dengan demikian, tuduhan tersebut dalam konteks artikel ini harus dipahami sebagai klaim yang disampaikan dalam diskusi, bukan fakta yang telah memperoleh putusan hukum.

Informasi di Media Sosial Disebut Perlu Diverifikasi

Para narasumber juga menyinggung sejumlah tulisan, rekaman suara, dan informasi yang beredar sebelum maupun selama muktamar.

Gus Rocky menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin berspekulasi mengenai informasi yang belum dapat dipastikan.

Ia menekankan pentingnya membicarakan hal-hal yang dianggap nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sikap tersebut juga terlihat ketika pembicaraan mengenai biaya perjalanan menuju Muktamar NU berlangsung.

Gus Rocky menjelaskan bahwa dirinya datang secara mandiri, menggunakan biaya sendiri, dan tidak berangkat bersama rombongan resmi dari organisasi yang disebutnya.

Ia menyatakan bahwa kontribusi terhadap NU dapat dilakukan melalui uang, tenaga, pikiran, gagasan, maupun bentuk kontribusi lainnya.

Pada saat yang sama, ia menolak berspekulasi mengenai sumber biaya perjalanan peserta lainnya.

KPKNU dan Gerakan Antikorupsi di NU

Persoalan akuntabilitas kemudian dikaitkan dengan gagasan pembentukan gerakan antikorupsi di lingkungan NU.

Gus Rocky mengatakan bahwa sebelum muktamar dirinya bersama Dr. Sugeng telah mendorong adanya gerakan antikorupsi di Nahdlatul Ulama.

Dalam diskusi disebut bahwa KPKNU telah dideklarasikan dan salah satu kegiatan tersebut disebut berlangsung di lingkungan kompleks makam Mbah Wahab.

Pembentukan gerakan tersebut dibahas sebagai bagian dari kebutuhan untuk meningkatkan perhatian terhadap pengelolaan organisasi dan keuangan.

Menurut para narasumber, persoalan akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan hasil pemilihan, tetapi juga menyangkut mekanisme organisasi secara keseluruhan.

Akuntabilitas Keuangan NU Dianggap Perlu Diperkuat

Dr. Sugeng memberikan perhatian khusus terhadap mekanisme pertanggungjawaban keuangan.

Ia mengusulkan agar pejabat organisasi yang terpilih menyampaikan laporan kekayaan sebelum dan setelah menjalankan jabatan.

Menurutnya, mekanisme semacam itu dapat menjadi salah satu cara untuk melihat perubahan kondisi kekayaan seseorang selama masa kepemimpinan.

Dalam diskusi tersebut, Dr. Sugeng membandingkannya dengan praktik pelaporan kekayaan pejabat negara.

Ia berpendapat bahwa organisasi besar juga membutuhkan mekanisme akuntabilitas agar pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mempertanyakan apakah terdapat mekanisme auditor internal maupun eksternal di lingkungan NU yang secara sistematis melakukan pemeriksaan keuangan.

Pembicaraan tersebut kemudian berkembang menjadi usulan mengenai sistem pencegahan dan penindakan apabila terjadi penyalahgunaan keuangan.

Perlunya Sistem Preventif dan Reaktif

Menurut Dr. Sugeng, organisasi modern membutuhkan sistem untuk mencegah sekaligus menangani penyimpangan.

Ia menyampaikan pandangan bahwa perbaikan organisasi tidak cukup hanya dengan mengganti orang, tetapi juga membutuhkan perbaikan sistem.

Dalam bagian akhir diskusi, ia menggunakan analogi bahwa sistem yang baik dapat membuat orang yang masuk ke dalamnya bekerja sesuai mekanisme, sedangkan sistem yang buruk dapat membuat orang baik sekalipun mengalami perubahan perilaku.

Pesan utama yang disampaikan adalah pentingnya membangun sistem organisasi yang mampu menjaga integritas.

Dalam pandangan yang disampaikan dalam podcast, sistem tersebut mencakup mekanisme audit, pertanggungjawaban, pencegahan, dan penindakan.

Kaderisasi NU Juga Menjadi Sorotan

Selain persoalan Ahwa dan keuangan, kaderisasi menjadi isu lain yang cukup panjang dibicarakan.

Dr. Sugeng mempertanyakan alasan pemilihan kembali figur yang sebelumnya telah memimpin.

Ia mempertanyakan apakah NU tidak memiliki calon lain yang dapat menduduki posisi tersebut.

Menurutnya, kualitas calon dapat dinilai melalui sejumlah parameter, termasuk kemampuan akademik, organisasi, dan kepemimpinan.

Ia mengusulkan penggunaan penilaian yang lebih terukur dalam proses kaderisasi.

Pembicaraan mengenai kaderisasi kemudian dikaitkan dengan kebutuhan NU untuk menghasilkan generasi pemimpin yang memiliki kemampuan intelektual dan organisatoris.

Rais Aam Ideal Dinilai Harus Memiliki Sejumlah Kompetensi

Gus Rocky menjelaskan pandangannya mengenai karakter ideal seorang Rais Aam.

Menurut dia, seorang ulama yang menduduki posisi tersebut tidak hanya harus memiliki keilmuan agama.

Ia menyebut sejumlah kemampuan yang dianggap penting, mulai dari kemampuan berpikir, menulis, berbicara, mengorganisasi, menggerakkan, hingga memberikan pengaruh.

Ia menggunakan sejumlah istilah untuk menggambarkan kompetensi tersebut.

Pertama, seorang Rais Aam idealnya merupakan seorang mufakkir atau pemikir.

Kedua, diharapkan memiliki kemampuan sebagai musannif atau penulis karya ilmiah atau kitab.

Ketiga, sebagai pimpinan, ia diharapkan memiliki kemampuan berbicara dan menyampaikan gagasan.

Keempat, ia harus memiliki kemampuan munazim, yakni mengorganisasi dan memahami mekanisme organisasi.

Kelima, Gus Rocky menyebut kemampuan muharrik, yakni kemampuan menggerakkan masyarakat.

Terakhir, ia menyebut konsep mu’atsir, yakni sosok yang memberikan dampak melalui ilmu, hikmah, dan kepemimpinannya.

Pandangan tersebut disampaikan sebagai kriteria ideal menurut narasumber, bukan sebagai ketentuan resmi mengenai persyaratan Rais Aam.

Legitimasi Legal dan Legitimasi Kultural Dibedakan

Gus Rocky juga membedakan antara legalitas dan legitimasi kultural.

Menurutnya, sebuah keputusan dapat saja memiliki legalitas secara administratif apabila dilakukan berdasarkan mekanisme formal.

Namun, ia mempertanyakan bagaimana legitimasi kultural dibangun apabila warga di tingkat akar rumput tidak memberikan respons yang kuat.

Ia mengatakan persoalan tersebut perlu diperhatikan karena NU memiliki basis kultural yang luas.

Dalam diskusi, legitimasi tidak hanya dipandang sebagai persoalan dokumen dan prosedur, tetapi juga penerimaan masyarakat NU.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan para narasumber mendorong evaluasi terhadap mekanisme organisasi.

Kemungkinan Munculnya Organisasi-Organisasi Pendukung Disebut

Gus Rocky juga memprediksi kemungkinan munculnya organisasi atau kelompok baru di luar struktur utama NU.

Menurutnya, organisasi semacam itu dapat berfungsi sebagai “sekoci” yang membantu melakukan kontrol sekaligus memberikan penguatan terhadap kelompok-kelompok tertentu di lingkungan NU.

Dalam rekaman, ia menyebut PWILS sebagai salah satu contoh organisasi yang menurut pengamatannya menjalankan fungsi penguatan terhadap ulama Nusantara.

Ia juga menghubungkan kemunculan organisasi semacam itu dengan adanya warga NU yang merasa kurang puas terhadap hasil muktamar.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan narasumber dalam diskusi mengenai kemungkinan dinamika organisasi NU setelah Muktamar NU ke-35.

Kritik terhadap Proses Muktamar Diminta Tidak Berhenti pada Polemik

Menjelang akhir diskusi, para narasumber menyampaikan bahwa persoalan yang muncul selama muktamar seharusnya tidak dibiarkan begitu saja apabila memang terdapat bukti pelanggaran.

Dr. Sugeng mengatakan bahwa hal-hal negatif yang terjadi dalam muktamar perlu diselidiki agar tidak kembali terjadi pada masa mendatang.

Ia juga menyampaikan bahwa NU perlu melakukan pembenahan sistem.

Gus Haikal juga menekankan pentingnya keberadaan bukti apabila terdapat pihak yang ingin membawa persoalan tersebut ke proses hukum.

Ia menyebut bahwa beberapa pihak telah menyampaikan kesaksian melalui tulisan maupun rekaman.

Dalam konteks hukum, para narasumber sendiri mengakui bahwa dugaan tidak dapat disamakan dengan bukti yang telah diputuskan pengadilan.

Salah satu bagian diskusi bahkan secara eksplisit menyebut asas praduga tak bersalah dan menyatakan bahwa berbagai informasi yang dibicarakan masih berupa indikasi dan dugaan.

Jalur Hukum Disebut Terbuka jika Ada Bukti

Dalam diskusi, salah satu narasumber menyebut bahwa apabila terdapat bukti mengenai dugaan pelanggaran, pihak yang merasa dirugikan dapat mempertimbangkan jalur hukum.

Namun, proses hukum dinilai membutuhkan waktu, biaya, tenaga, dan bukti.

Narasumber juga menyebut aturan hukum mengenai pemberi dan penerima suap sebagaimana dipahaminya.

Karena pembicaraan tersebut menyangkut aspek hukum, penerapan pasal tertentu terhadap suatu peristiwa pada akhirnya tetap membutuhkan penilaian aparat penegak hukum dan proses peradilan.

Artikel ini tidak menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana suap dalam Muktamar NU ke-35.

Yang dapat dipastikan dari materi sumber adalah bahwa dugaan tersebut dibicarakan oleh para narasumber dalam podcast dan mereka mendorong adanya pengumpulan bukti serta investigasi apabila memang terdapat pelanggaran.

Persoalan Kepemimpinan dan Kaderisasi Dinilai Saling Berkaitan

Pembahasan mengenai pemilihan Rais Aam kemudian kembali dikaitkan dengan kaderisasi.

Dr. Sugeng menilai NU perlu memperkuat proses kaderisasi agar tersedia banyak pilihan calon pemimpin.

Ia menyebut bahwa kemampuan calon dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu dan bahkan dapat dibuat dalam bentuk penilaian atau scoring.

Menurutnya, keberadaan banyak kader berkualitas dapat mengurangi ketergantungan terhadap figur tertentu.

Gagasan tersebut sekaligus dikaitkan dengan fungsi Ahwa.

Ahwa, menurut narasumber, bukan hanya memilih nama, tetapi juga seharusnya memiliki dasar pertimbangan yang dapat dijelaskan.

Sistem Organisasi Dianggap Lebih Penting daripada Sekadar Pergantian Figur

Dalam bagian akhir diskusi, Dr. Sugeng menyampaikan bahwa pembenahan NU tidak cukup hanya dengan memperdebatkan siapa yang menjadi pemimpin.

Menurutnya, sistem organisasi harus diperbaiki.

Sistem yang baik, menurut analogi yang ia sampaikan, akan mampu mengarahkan siapa pun yang berada di dalamnya untuk bekerja sesuai aturan.

Karena itu, persoalan akuntabilitas, mekanisme audit, kaderisasi, dan proses pengambilan keputusan menjadi bagian yang saling berhubungan.

Dr. Sugeng menyatakan bahwa hal-hal negatif dalam muktamar tidak boleh diteruskan dan perlu diselidiki agar tidak kembali terjadi.

Gus Dur Disebut dalam Pembahasan tentang Perilaku Organisasi

Dalam bagian terakhir, Dr. Sugeng juga mengutip pernyataan yang disebutnya pernah disampaikan Gus Dur pada 1992.

Ia mengaitkan pernyataan tersebut dengan kritik terhadap perilaku organisasi.

Dalam rekaman, Dr. Sugeng menyebut istilah “Mafiatul Ulama” dan “Yakuzatul Ulama” sebagaimana diklaimnya sebagai pernyataan Gus Dur.

Ia kemudian menutup bagian tersebut dengan pandangan bahwa masyarakat yang bukan Muslim sekalipun dapat menilai perilaku tokoh agama melalui tindakan mereka.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari refleksi Dr. Sugeng mengenai pentingnya keteladanan ulama.

Diskusi Berakhir dengan Seruan Evaluasi NU

Diskusi yang dipandu Gus Aziz Jazuli tersebut akhirnya kembali pada tiga persoalan utama.

Pertama, evaluasi terhadap proses Muktamar NU ke-35, terutama terkait mekanisme Ahwa dan pemilihan Rais Aam.

Kedua, kebutuhan memperkuat akuntabilitas organisasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Ketiga, pembenahan kaderisasi dan sistem organisasi NU.

Para narasumber tidak hanya membicarakan persoalan yang telah terjadi, tetapi juga menyampaikan sejumlah usulan untuk masa mendatang.

Usulan tersebut antara lain transparansi, mekanisme audit, pertanggungjawaban kekayaan, penguatan kaderisasi, penilaian calon pemimpin secara lebih terukur, serta penyelidikan terhadap setiap dugaan pelanggaran berdasarkan bukti.

Pada akhirnya, Dr. Sugeng menekankan kembali bahwa persoalan negatif yang muncul dalam muktamar tidak seharusnya diteruskan.

Menurutnya, NU membutuhkan perbaikan sistem agar persoalan serupa tidak berulang.

Gus Aziz kemudian menutup podcast dengan ucapan terima kasih kepada Dr. Sugeng, Gus Rocky, dan Gus Haikal serta menyampaikan bahwa pembahasan tersebut ditujukan untuk membicarakan Muktamar NU ke-35 dan masa depan NU.

Kesimpulan

Diskusi Gus Aziz Jazuli bersama DR. Roqiyul Ma’arif Syam dan DR. Sugeng Sugiharto pada 3 Agustus 2026 membahas dinamika Muktamar NU ke-35 dari sejumlah perspektif.

Pembahasan mencakup pengalaman menghadiri muktamar, mekanisme Ahwa, terpilihnya kembali Rais Aam, respons peserta, legitimasi kultural, kaderisasi, akuntabilitas keuangan, serta dugaan riswah yang beredar dalam informasi publik dan media sosial.

Para narasumber mendorong agar setiap dugaan pelanggaran tidak hanya menjadi perdebatan di ruang publik, tetapi apabila terdapat bukti, dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme organisasi maupun jalur hukum.

Di sisi lain, mereka menekankan perlunya pembenahan sistem NU, termasuk mekanisme audit, transparansi keuangan, kaderisasi, dan proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, materi podcast tersebut tidak hanya berisi pembahasan mengenai siapa yang terpilih dalam Muktamar NU ke-35, tetapi juga mempertanyakan bagaimana sistem organisasi NU dapat diperbaiki agar proses pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan pengelolaan organisasi memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

FAQ

Apa yang dibahas Gus Aziz Jazuli dalam podcast 3 Agustus 2026?

Podcast tersebut membahas Muktamar NU ke-35 bersama DR. Roqiyul Ma’arif Syam dan DR. Sugeng Sugiharto. Topiknya antara lain Ahwa, Rais Aam, kaderisasi, akuntabilitas keuangan, dan dugaan riswah yang beredar.

Siapa Gus Rocky yang hadir dalam diskusi?

Gus Rocky adalah DR. Roqiyul Ma’arif Syam. Dalam rekaman, ia menjelaskan bahwa dirinya merupakan pengurus NU di sejumlah struktur dan hadir dalam Muktamar NU ke-35 di Tambakberas.

Apa yang dipersoalkan mengenai Ahwa?

Narasumber mempertanyakan dasar pemilihan anggota Ahwa dan meminta agar alasan pemilihan calon Rais Aam dapat dijelaskan secara terbuka.

Apa yang dimaksud dengan dugaan riswah dalam diskusi tersebut?

Istilah riswah digunakan dalam diskusi untuk merujuk pada dugaan pemberian atau transaksi tertentu yang dikaitkan dengan proses politik organisasi. Namun, materi podcast menyampaikannya sebagai dugaan dan tidak menunjukkan adanya putusan pengadilan yang membuktikan tuduhan tersebut.

Apakah dugaan suap dalam Muktamar NU ke-35 sudah terbukti secara hukum?

Berdasarkan materi yang menjadi sumber artikel ini, tidak terdapat putusan hukum yang membuktikan tuduhan tersebut. Para narasumber justru berbicara mengenai dugaan, indikasi, bukti, kesaksian, dan kemungkinan proses hukum.

Apa usulan Dr. Sugeng terkait akuntabilitas NU?

Dr. Sugeng mengusulkan penguatan mekanisme akuntabilitas, termasuk pelaporan kekayaan bagi pejabat organisasi sebelum dan sesudah masa jabatan serta mekanisme audit dan pertanggungjawaban keuangan.

Mengapa kaderisasi NU menjadi sorotan?

Kaderisasi dibahas karena para narasumber mempertanyakan ketersediaan calon pemimpin dan pentingnya memiliki banyak kader yang mempunyai kompetensi keilmuan, organisasi, dan kepemimpinan.

Apa kriteria Rais Aam yang disebut Gus Rocky?

Gus Rocky menyebut sejumlah kemampuan ideal, antara lain menjadi pemikir (mufakkir), penulis (musannif), pembicara, organisator (munazim), penggerak (muharrik), serta figur yang memiliki dampak (mu’atsir).

Apa yang dimaksud dengan legitimasi kultural NU?

Dalam diskusi, legitimasi kultural dibedakan dari legalitas formal. Legitimasi kultural dikaitkan dengan penerimaan dan kepercayaan warga NU di tingkat akar rumput.

Apa kesimpulan utama diskusi?

Para narasumber mendorong evaluasi terhadap proses muktamar dan pembenahan sistem NU, terutama terkait transparansi, akuntabilitas keuangan, kaderisasi, mekanisme pemilihan, serta penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran apabila terdapat bukti.

Sumber: Bocoran Muktamar NU ke 35 Tambak Beras: Ada Dugaan Suap Untuk Pengkondisian AHWA & ROIS AAM ??