Gus Abbas Buntet: Kepemimpinan PBNU Harus Berbasis Ilmu Fikih, Hikmah, dan Mampu Merangkul Seluruh Aspirasi Warga NU

Warta Batavia – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), KH Dr. Muhammad Abbas Billy Yachsi atau yang dikenal sebagai Gus Abbas Buntet menyampaikan pandangannya mengenai karakter kepemimpinan yang dinilai diperlukan untuk membawa organisasi ke arah yang lebih baik.

Dalam keterangannya, Gus Abbas menilai bahwa persoalan utama bukan terletak pada waktu penyelenggaraan muktamar, melainkan bagaimana menghasilkan transformasi kepemimpinan yang efektif, bijaksana, dan tetap mempertahankan corak ke-NU-an.

Menurutnya, NU perlu dipimpin oleh figur yang menjalankan amanah sebagai khadimul ulama, yaitu pelayan para ulama, bukan sekadar pemegang kekuasaan organisasi.

Tiga Pilar Kepemimpinan NU

Gus Abbas menjelaskan bahwa kepemimpinan Nahdlatul Ulama idealnya dibangun di atas tiga landasan utama.

Pilar pertama adalah ilmul ulama, yakni penguasaan ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, tasawuf, dakwah, fikih, ushul fikih, serta disiplin ilmu lainnya. Ia menyebut penguasaan ilmu tersebut menjadi fondasi agar NU tetap berkembang sebagai organisasi yang mengedepankan pendekatan ilmiah.

Menurutnya, pendekatan ilmiah akan melahirkan kepemimpinan yang lebih bijaksana dalam menyelesaikan berbagai persoalan dibandingkan dengan pendekatan yang didasarkan pada emosi atau fanatisme.

Pilar kedua adalah hikmatul hukama, yaitu kemampuan memimpin dengan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai dinamika internal organisasi.

Ia mencontohkan bahwa NU memiliki keragaman latar belakang warga, mulai dari kalangan pesantren, akademisi, budayawan, hingga mereka yang aktif dalam dunia politik. Karena itu, menurutnya, seluruh aspirasi tersebut perlu diakomodasi dalam bingkai organisasi.

Sedangkan pilar ketiga adalah siasatul mulk, yang dimaknai sebagai kemampuan menyusun strategi dalam memperjuangkan kepentingan Nahdlatul Ulama pada tingkat nasional tanpa membawa organisasi kembali ke ranah politik praktis.

Pentingnya Pendekatan Al-Jam’u dalam Menyikapi Perbedaan

Dalam penjelasannya, Gus Abbas beberapa kali mengutip metode Imam Syafi’i yang dikenal dengan konsep al-jam’u bainar riwayatil mukhtalifah, yaitu mengumpulkan berbagai pendapat yang berbeda sebelum mengambil kesimpulan.

Ia menilai metode tersebut relevan diterapkan dalam kepemimpinan NU karena organisasi memiliki warga dengan latar belakang dan pandangan yang beragam.

Menurutnya, perbedaan aspirasi tidak semestinya langsung direspons dengan penolakan, melainkan perlu dikelola melalui ruang dialog dan kebijaksanaan.

Hubungan NU dan PKB

Dalam kesempatan tersebut, Gus Abbas juga menyinggung hubungan antara Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ia menyatakan bahwa PKB didirikan oleh tokoh-tokoh NU dan selama para anggotanya merupakan warga NU, maka aspirasi mereka tetap perlu didengar dalam kehidupan organisasi.

Karena itu, ia berharap kepemimpinan NU mampu merangkul seluruh unsur warga tanpa menimbulkan konflik internal yang berkepanjangan.

Isu Nasab Dinilai Perlu Diwadahi Secara Ilmiah

Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian cukup panjang dalam wawancara tersebut adalah persoalan nasab.

Gus Abbas menyatakan bahwa di lingkungan NU terdapat beragam pandangan mengenai isu tersebut. Menurutnya, organisasi perlu hadir sebagai ruang yang mampu menampung seluruh aspirasi tanpa memihak salah satu kelompok.

Ia menilai persoalan nasab merupakan ranah ilmiah sehingga sebaiknya dibahas melalui pendekatan keilmuan.

Ia juga mengatakan bahwa pengurus NU tidak seharusnya menghindari pembahasan isu tersebut karena merupakan realitas yang berkembang di tengah warga.

Bahsul Masail Dinilai Menjadi Forum yang Tepat

Menjelang muktamar, Gus Abbas berharap persoalan-persoalan aktual yang berkembang di tengah masyarakat dapat dibahas melalui forum Bahsul Masail.

Menurutnya, pembahasan ilmiah justru menjadi ciri khas tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama.

Ia menyampaikan bahwa pembahasan mengenai nasab tidak perlu dihindari karena termasuk persoalan yang dapat dikaji secara akademik dan keagamaan.

Ketua PBNU Dinilai Perlu Menguasai Fikih dan Ushul Fikih

Dalam pandangannya, salah satu syarat penting bagi calon pemimpin NU adalah penguasaan ilmu fikih beserta ushul fikih.

Ia mengutip pandangan para ulama terdahulu yang menempatkan fikih sebagai dasar dalam menyelesaikan berbagai persoalan organisasi.

Menurutnya, ushul fikih menyediakan kaidah-kaidah yang menjadi pedoman dalam mengambil keputusan sehingga kebijakan organisasi tidak didasarkan pada kepentingan pribadi maupun hawa nafsu.

Ia juga menjelaskan bahwa berbagai keputusan besar Nahdlatul Ulama pada masa lalu, termasuk terkait penerimaan Pancasila dan Khittah NU, dibangun melalui pendekatan fikih dan ushul fikih.

Menolak Corak Kepemimpinan yang Berorientasi Kekuasaan

Gus Abbas mengingatkan agar NU tidak berubah menjadi organisasi yang bercorak kekuasaan atau sibghah sultaniyah.

Menurutnya, ketua organisasi bukanlah penguasa, melainkan pelayan yang mengemban amanah untuk mengurus kepentingan warga NU.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga tradisi intelektual yang sejak awal menjadi karakter Nahdlatul Ulama melalui forum-forum diskusi dan kajian ilmiah sebagaimana sejarah berdirinya Taswirul Afkar.

Menilai Seluruh Kandidat Memiliki Potensi

Ketika ditanya mengenai sosok yang dinilai layak memimpin NU, Gus Abbas tidak menyebut nama tertentu.

Ia mengatakan bahwa para ulama dan kiai yang berasal dari pesantren pada dasarnya telah memperoleh pendidikan fikih. Namun menurutnya, yang paling penting adalah memilih sosok yang memiliki kematangan ilmu, kebijaksanaan, serta kemampuan mengambil keputusan secara arif.

Harapan Menjelang Muktamar NU

Di akhir wawancara, Gus Abbas kembali menegaskan harapannya agar muktamar menghasilkan kepemimpinan yang mampu menjaga keseimbangan, mengakomodasi berbagai aspirasi warga, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keilmuan yang menjadi ciri khas Nahdlatul Ulama.

Ia menyatakan bahwa kepemimpinan yang memahami fikih, ushul fikih, serta memiliki kebijaksanaan dinilai dapat membawa organisasi tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai ke-NU-an.

Referensi berita: