Saikhul Kusmana Jelaskan Penarikan Mandat Agus Mariono, Disebut Bukan Pemecatan
WARTA BATAVIA – JAKARTA — Polemik mengenai kepengurusan PWI Laskar Sabilillah Jawa Tengah kembali menjadi pembahasan. Salah satu anggota Laskar Sabilillah dari Brebes, Saikhul Kusmana, memberikan penjelasan mengenai status Agus Mariono yang sebelumnya terpilih sebagai calon ketua pimpinan wilayah.
Penjelasan tersebut disampaikan Saikhul Kusmana dalam sebuah unggahan video di kanal YouTube KEBANGKITAN NU KULTURAL pada 8 Agustus 2026.
Dalam keterangannya, Saikhul menegaskan bahwa istilah yang tepat untuk menjelaskan keputusan terhadap Agus Mariono bukanlah “pemecatan”, melainkan penarikan mandat.
Menurut Saikhul, Agus Mariono sebelumnya terpilih melalui rapat pleno sebagai calon ketua pimpinan wilayah. Namun, menurut penjelasannya, proses tersebut belum diikuti dengan penerbitan surat keputusan (SK) dan pelantikan.
Saikhul mengatakan, kondisi tersebut berlangsung selama sekitar sembilan bulan. Dalam rentang waktu tersebut, menurut dia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) telah beberapa kali meminta agar proses pengajuan struktur kepengurusan segera dilakukan sehingga SK dapat diterbitkan dan pelantikan dilaksanakan.
“Ini bukan pemecatan, tapi lebih kepada karena tenggang waktu yang berjalan sekian lama, sembilan bulan itu belum mengirimkan pengajuan struktur pengurus,” ujar Saikhul dalam keterangannya.
Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah pimpinan daerah kemudian mempertanyakan legal standing atau kedudukan hukum-organisasi Agus Mariono sebagai ketua pimpinan wilayah karena belum adanya SK dan pelantikan.
Saikhul Kusmana: Agus Mariono Berstatus Calon Ketua Terpilih
Saikhul terlebih dahulu meluruskan penggunaan istilah pemecatan terhadap Agus Mariono.
Menurut dia, Agus Mariono belum dapat disebut sebagai ketua definitif karena belum memperoleh SK dan belum dilantik. Status yang disebut Saikhul adalah calon ketua terpilih berdasarkan hasil rapat pleno.
“Bahasa yang tepat itu mungkin kurang tepat dan tidak tepat kalau menggunakan bahasa pemecatan. Karena kapasitas beliau kan baru sebagai calon ketua terpilih,” kata Saikhul.
Penjelasan tersebut menjadi dasar argumen Saikhul mengenai keputusan DPP yang kemudian menarik mandat Agus Mariono.
Ia mengatakan, proses pemilihan sebelumnya memang menghasilkan seorang kandidat yang terpilih. Namun, mekanisme organisasi berikutnya masih harus dilalui sebelum seseorang memiliki kewenangan formal sebagai ketua pimpinan wilayah.
Dalam penjelasannya, setelah seorang calon ketua terpilih, langkah berikutnya adalah membentuk struktur kepengurusan bersama pihak yang memiliki fungsi penasihat atau sesepuh. Struktur tersebut kemudian diajukan kepada DPP untuk diproses dan diterbitkan SK.
Saikhul mengatakan mekanisme tersebut belum diselesaikan dalam kasus Agus Mariono.
Kronologi Pemilihan Agus Mariono
Saikhul menjelaskan bahwa proses tersebut bermula dari rapat pleno yang digelar di Baturaden, Banyumas.
Menurut keterangannya, rapat pleno tersebut berlangsung pada 8 November dan berkaitan dengan pemilihan ketua pimpinan wilayah yang saat itu mengalami kekosongan.
Para ketua pengurus daerah se-Jawa Tengah kemudian mengikuti rapat pleno untuk menentukan calon ketua pimpinan wilayah.
Dalam rapat tersebut, Agus Mariono disebut terpilih sebagai kandidat ketua.
“Di proses rapat pleno tersebut beliau Pak Agus Mariono terpilih menjadi kandidat yang terpilih,” ujar Saikhul.
Setelah pemilihan selesai, proses organisasi seharusnya dilanjutkan dengan pembentukan struktur kepengurusan.
Struktur tersebut selanjutnya diajukan kepada DPP untuk memperoleh persetujuan dan SK.
Namun, menurut Saikhul, proses pengajuan struktur kepengurusan tersebut tidak kunjung dilakukan.
Sembilan Bulan Belum Ada Pengajuan Struktur Kepengurusan
Saikhul menyebut proses tanpa pengajuan struktur kepengurusan tersebut berlangsung sekitar sembilan bulan.
Ia menghitung rentang waktu mulai November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni hingga Juli.
“Berarti delapan, sembilan jalan, sembilan bulan jalan itu dari Pak Agus Mariono belum juga mengirimkan struktur kepengurusan PW yang akan di-SK-kan oleh DPP,” katanya.
Menurut Saikhul, lamanya waktu tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang memunculkan pertanyaan dari sejumlah pengurus daerah.
Pertanyaan tersebut terutama berkaitan dengan status atau legal standing Agus Mariono sebagai ketua pimpinan wilayah.
Saikhul mengatakan, dalam struktur organisasi, hasil pemilihan saja belum otomatis memberikan kewenangan penuh sebelum seluruh mekanisme administrasi organisasi diselesaikan.
Karena itu, menurut dia, persoalan yang muncul bukan mengenai pemecatan terhadap ketua definitif, melainkan penarikan mandat yang sebelumnya diberikan melalui rapat pleno.
Sejumlah Pengurus Daerah Mempertanyakan Legal Standing
Dalam penjelasannya, Saikhul mengatakan dinamika internal organisasi kemudian berkembang setelah proses pengajuan struktur kepengurusan belum dilakukan.
Ia menyebut sejumlah pimpinan daerah mulai mempertanyakan status Agus Mariono.
“Jadi dari masing-masing ketua PD menarik mandat yang sudah diberikan kepada Pak Agus Mariono waktu rapat di tanggal 8 November tersebut di Baturaden,” ujar Saikhul.
Menurut dia, mandat tersebut sebelumnya diberikan melalui proses rapat pleno.
Namun, karena proses untuk mendapatkan SK dan pelantikan tidak kunjung berlangsung, sejumlah pimpinan daerah kemudian mengajukan penarikan mandat kepada DPP.
Saikhul menekankan bahwa proses tersebut, menurut keterangannya, tidak berlangsung secara tiba-tiba.
Ia menyebut keputusan tersebut merupakan hasil dari dinamika organisasi yang berlangsung selama beberapa bulan.
“Dan itu bukan sekonyong-konyong,” katanya.
DPP Disebut Mengundang Para Ketua PD untuk Tabayun
Saikhul juga menjelaskan adanya proses tabayun yang dilakukan DPP.
Menurut dia, DPP mengundang seluruh ketua pimpinan daerah se-Jawa Tengah untuk membahas persoalan tersebut.
Agus Mariono juga disebut diundang dalam pertemuan tersebut.
Namun, menurut Saikhul, Agus Mariono tidak menghadiri pertemuan yang dimaksud.
“Cuma sayang lagi-lagi saat itu Gus Mariono tidak hadir,” ujar Saikhul.
Setelah itu, menurut keterangannya, pengajuan penarikan mandat dari sejumlah pimpinan daerah kemudian ditindaklanjuti DPP.
Usulan tersebut dijadikan bahan untuk pembahasan di tingkat DPP.
Saikhul menyebut proses pembahasan melibatkan Ketua Umum, unsur pimpinan lainnya, serta Dewan Penasihat.
Ia menggambarkan proses tersebut sebagai mekanisme organisasi sebelum keputusan mengenai penarikan mandat diambil.
DPP Disebut Menarik Mandat pada 23 Juli
Dalam wawancara tersebut, Saikhul menyebut keputusan penarikan mandat terhadap Agus Mariono berlangsung pada 23 Juli.
Menurut dia, setelah keputusan tersebut, Agus Mariono tidak lagi memiliki status sebagai calon ketua pimpinan wilayah terpilih.
“23 Juli kemarin, bulan kemarin resmi beliau tidak punya lagi wewenang, tidak lagi menjadi ketua terpilih,” ujar Saikhul.
Saikhul kemudian menjelaskan bahwa Agus Mariono sebelumnya memang memiliki posisi lain sebelum mengikuti proses pemilihan ketua pimpinan wilayah.
Ia menyebut Agus Mariono sebelumnya merupakan ketua pimpinan daerah.
Karena itu, setelah mandat sebagai calon ketua pimpinan wilayah ditarik, menurut Saikhul, posisi sebelumnya menjadi konteks yang berbeda.
Penjelasan ini menjadi salah satu alasan Saikhul menolak penggunaan istilah pemecatan.
Penarikan Mandat Berbeda dengan Pemecatan
Menurut Saikhul, istilah penarikan mandat perlu dibedakan dari pemecatan.
Pemecatan, menurut konteks yang ia jelaskan, akan mengacu pada pencopotan seseorang dari posisi yang telah definitif.
Sementara itu, Agus Mariono disebut belum mendapatkan SK sebagai ketua pimpinan wilayah.
Karena itu, Saikhul menilai istilah penarikan mandat lebih sesuai dengan kondisi yang terjadi.
Ia bahkan mempertanyakan bagaimana seseorang dapat disebut dipecat apabila status ketua definitif belum pernah diberikan melalui SK.
“DPP sendiri belum mengeluarkan SK status,” kata Saikhul.
Ia kembali menegaskan bahwa keputusan tersebut, menurut keterangannya, merupakan penarikan mandat yang sebelumnya diberikan melalui rapat pleno.
Polemik Larangan Menghadiri Kegiatan
Selain persoalan status Agus Mariono, Saikhul juga menanggapi isu mengenai kegiatan organisasi di Grobogan dan Pemalang.
Ia menyebut adanya himbauan dari pusat agar anggota PWI Laskar Sabilillah Jawa Tengah menghadiri kegiatan pelantikan di Pemalang.
Namun, menurut Saikhul, muncul video yang berisi narasi agar anggota tidak menghadiri kegiatan tersebut.
Dalam wawancara tersebut, ia kemudian ditanya apakah sikap tersebut dapat disebut sebagai bentuk pembangkangan.
Saikhul memberikan penjelasan bahwa istilah pembangkangan harus dilihat dalam konteks yang berbeda.
Menurut dia, apabila istilah pembangkangan digunakan, hal itu bukan semata-mata karena adanya ketidakhadiran atau penolakan terhadap kegiatan di Grobogan maupun Pemalang.
Ia mengaitkannya dengan persoalan lain, yakni anjuran DPP agar segera mengurus pengajuan SK dan pelantikan.
Saikhul Sebut Persoalan Utamanya Pengajuan SK
Saikhul mengatakan bahwa menurut pemahamannya, persoalan yang disebut sebagai pembangkangan berkaitan dengan tidak diindahkannya anjuran DPP untuk segera mengajukan SK dan memproses pelantikan.
“Pembangkangan yang dilakukan oleh beliau itu karena anjuran DPP untuk segera mengurus, mengajukan SK dan pelantikan itu tidak diindahkan,” ujar Saikhul.
Ia kemudian menegaskan bahwa konteks tersebut berbeda dengan penolakan untuk mengikuti kegiatan organisasi.
Menurut dia, kegiatan di Grobogan maupun Pemalang memiliki konteks tersendiri.
Saikhul juga menyebut adanya informasi mengenai komunikasi atau koordinasi antara Agus Mariono dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Namun, ia menyampaikan informasi tersebut berdasarkan keterangan yang diterimanya dari rekan-rekan di lapangan.
Karena itu, bagian tersebut merupakan penjelasan Saikhul mengenai informasi yang ia terima, bukan hasil verifikasi independen dalam wawancara tersebut.
Legal Standing Menjadi Sorotan
Saikhul kemudian menghubungkan persoalan kegiatan organisasi dengan status kewenangan Agus Mariono.
Menurut dia, seseorang yang belum memiliki SK dan belum dilantik belum memiliki kewenangan formal untuk menjalankan fungsi ketua pimpinan wilayah.
Ia memberikan perumpamaan mengenai calon kepala desa.
Menurut analogi tersebut, seseorang yang baru dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih belum otomatis memiliki seluruh kewenangan kepala desa sebelum mendapatkan pengesahan dan memenuhi proses formal.
Hal serupa, menurut Saikhul, berlaku dalam organisasi.
“Belum punya wewenang,” ujarnya ketika menjelaskan status calon ketua yang belum memperoleh SK.
Ia menyebut bahwa kegiatan yang dilakukan sebelum adanya legal standing formal seharusnya tidak disamakan dengan kewenangan penuh sebagai ketua definitif.
Analogi Calon Kepala Desa
Untuk menjelaskan argumentasinya, Saikhul menggunakan contoh pemilihan kepala desa.
Menurut dia, seorang calon kepala desa yang telah memperoleh mandat masyarakat belum otomatis memiliki kewenangan penuh sebelum memperoleh pengesahan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia mencontohkan bahwa calon kepala desa tidak serta-merta dapat mengeluarkan kebijakan, mengumpulkan perangkat lingkungan, atau melakukan pembentukan struktur pemerintahan sebelum kewenangan formal diberikan.
Analogi tersebut digunakan Saikhul untuk menjelaskan kondisi Agus Mariono.
Menurutnya, status calon ketua terpilih berbeda dengan status ketua yang telah memperoleh SK dan dilantik.
Karena itu, ia berpendapat bahwa pengajuan SK seharusnya menjadi prioritas sebelum menjalankan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kewenangan pimpinan wilayah.
Kegiatan Organisasi Disebut Berjalan Sebelum SK Terbit
Saikhul mengatakan, meskipun sejumlah kegiatan yang dilakukan dapat dinilai sebagai kegiatan positif, persoalan kewenangan formal tetap harus diperhatikan.
Menurut dia, Agus Mariono disebut telah melakukan sejumlah kegiatan, sementara proses pengajuan SK belum selesai.
Ia menyebut kegiatan tersebut antara lain berkaitan dengan aktivitas organisasi dan pelantikan-pelantikan di tingkat tertentu.
“SK belum keluar, pelantikan juga belum dilaksanakan tapi sudah sering melakukan banyak kegiatan-kegiatan,” katanya.
Saikhul kemudian mengatakan bahwa menurut pandangannya, prioritas utama seharusnya adalah menyelesaikan proses pengajuan SK kepada DPP.
Menurut dia, setelah SK diterbitkan dan pelantikan dilaksanakan, kewenangan organisasi menjadi lebih jelas.
Saikhul Tanggapi Tudingan DPP Otoriter
Dalam wawancara tersebut, Saikhul juga menanggapi anggapan bahwa DPP bersikap otoriter dalam menangani persoalan tersebut.
Menurut dia, tudingan tersebut tidak sesuai dengan proses yang ia saksikan.
Saikhul berpendapat bahwa DPP telah memberikan waktu yang cukup panjang kepada Agus Mariono untuk menyelesaikan pengajuan struktur kepengurusan.
Ia menyebut periode sekitar sembilan bulan sebagai waktu yang panjang untuk menyelesaikan administrasi organisasi.
“Bagaimana mungkin DPP atau Ketum dianggap otoriter selama dalam kurun waktu sembilan bulan itu DPP sudah sering menghimbau,” ujar Saikhul.
Menurut keterangannya, himbauan agar Agus Mariono segera mengajukan SK tidak hanya disampaikan langsung oleh Ketua Umum.
Pesan tersebut, menurut Saikhul, juga disampaikan melalui pihak lain, termasuk unsur sesepuh pimpinan wilayah.
DPP Disebut Tetap Memberikan Ruang
Saikhul menilai DPP masih memberikan ruang kepada Agus Mariono selama proses tersebut berlangsung.
Ia menyebut Agus Mariono tetap diperbolehkan mengikuti berbagai aktivitas organisasi meskipun SK belum diterbitkan.
Menurut Saikhul, kondisi tersebut menunjukkan adanya toleransi dan kompromi dari pihak pusat.
Ia menyebut beberapa kegiatan yang diikuti atau dilakukan Agus Mariono, termasuk menghadiri pelantikan dan kegiatan apel siaga.
Saikhul mengatakan, apabila DPP sejak awal bersikap tegas tanpa memberikan waktu, persoalannya mungkin berbeda.
Namun, menurut penuturannya, DPP tetap menunggu pengajuan SK selama sekitar sembilan bulan.
Pengalaman Saikhul dalam Pertemuan Organisasi
Saikhul juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah menghadiri kegiatan retreat di Purwakarta.
Dalam kegiatan tersebut, ia mengaku mendengar langsung penyampaian Ketua Umum mengenai persoalan Agus Mariono.
Menurut Saikhul, pada kesempatan tersebut terdapat usulan dari pimpinan daerah yang berkaitan dengan Agus Mariono.
Ia menyebut Ketua Umum masih menyatakan kesediaannya untuk menerbitkan SK setelah Agus Mariono mengajukan struktur kepengurusan.
“Beliau menyampaikan sampai sekarang saya menunggu Pak Agus Maryono mengajukan SK, akan saya SK-kan dan segera pelantikan,” kata Saikhul, mengutip penyampaian yang menurutnya ia dengar dalam kegiatan tersebut.
Pernyataan itu, menurut Saikhul, menunjukkan bahwa proses administrasi masih menjadi landasan utama.
Pengajuan Penarikan Mandat Disebut Harus Melalui Mekanisme
Saikhul juga menjelaskan bahwa usulan penarikan mandat dari pimpinan daerah tidak serta-merta langsung diputuskan.
Menurut dia, pengajuan tersebut tetap menjadi bagian dari mekanisme organisasi.
Ia menyebut bahwa aspirasi atau mandat yang disampaikan pimpinan daerah ditampung terlebih dahulu.
Namun, keputusan tetap harus mengikuti prosedur organisasi.
“Kalau hal-hal yang berkaitan dengan penyampaian-penyampaian mandat-mandat dari PD itu disampaikan, kami tabung tapi tetap kami landasannya tertib administrasi,” ujarnya.
Menurut Saikhul, jika terdapat keinginan untuk menarik mandat, hal tersebut juga harus disampaikan secara resmi.
Dengan demikian, menurut dia, keputusan yang kemudian diambil DPP bukan keputusan spontan, melainkan hasil dari proses yang berlangsung sebelumnya.
Saikhul: Proses Penarikan Mandat Sudah Melalui Mekanisme
Saikhul menegaskan kembali bahwa dirinya tidak sedang mewakili organisasi untuk memberikan bantahan terhadap pernyataan Agus Mariono.
Ia menyatakan bahwa penjelasan tersebut merupakan pandangan pribadi sebagai salah satu anggota Laskar Sabilillah dari Jawa Tengah.
“Saya pribadi sangat mendukung sekali diadakannya kegiatan rapat pleno,” ujar Saikhul ketika menjelaskan posisinya terhadap proses pengisian kekosongan pimpinan wilayah.
Ia berharap proses rapat pleno berikutnya berjalan lancar dan menghasilkan ketua yang amanah, kredibel, serta produktif.
Saikhul juga menegaskan bahwa keterangannya bukan dimaksudkan sebagai sikap resmi organisasi.
Bukan Kontra terhadap Agus Mariono
Dalam wawancara tersebut, Saikhul beberapa kali memberikan penegasan bahwa keterangannya bukan merupakan upaya untuk melakukan serangan terhadap Agus Mariono.
Ia mengatakan bahwa dirinya hanya menyampaikan pandangan sebagai sesama anggota Laskar Sabilillah yang berada dalam satu wilayah.
Karena itu, menurut dia, penjelasan tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai sikap organisasi secara keseluruhan.
“Saya tidak dalam rangka meng-counter beliau,” kata Saikhul.
Ia juga menyebut bahwa dirinya tidak sedang menjadi perwakilan organisasi untuk membantah video atau pernyataan yang sebelumnya disampaikan Agus Mariono.
Menurut dia, konteksnya adalah memberikan penjelasan dari perspektif pribadi mengenai persoalan yang berkembang.
Saikhul Minta Substansi Surat Penarikan Mandat Dipelajari
Menjelang akhir wawancara, Saikhul meminta agar substansi surat penarikan mandat dipelajari secara menyeluruh.
Menurut dia, dokumen tersebut telah melalui mekanisme organisasi.
Ia mengatakan bahwa keputusan yang diambil Ketua Umum juga dilakukan dengan pertimbangan yang hati-hati.
“Surat penarikan mandat substansinya dipelajari, isi dan substansinya dipelajari,” ujarnya.
Saikhul menilai persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan proses organisasi secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan istilah yang digunakan.
Menurut dia, apabila seseorang menyebut keputusan tersebut sebagai pemecatan, maka status Agus Mariono sebelumnya perlu terlebih dahulu dilihat.
Karena SK sebagai ketua pimpinan wilayah disebut belum diterbitkan, Saikhul kembali menekankan bahwa istilah penarikan mandat dianggap lebih tepat berdasarkan penjelasannya.
Ketua Umum Disebut Tetap Menunggu Pengajuan SK
Salah satu bagian yang ditekankan Saikhul adalah sikap DPP yang disebut tetap menunggu pengajuan struktur kepengurusan.
Ia mengatakan bahwa Ketua Umum bahkan masih bersedia menerbitkan SK apabila Agus Mariono mengajukan struktur kepengurusan sesuai mekanisme.
Menurut Saikhul, hal tersebut menunjukkan bahwa proses administrasi masih menjadi perhatian utama.
Ia juga menyebut bahwa kesempatan tersebut diberikan dalam waktu yang panjang.
Dengan demikian, menurut keterangannya, keputusan penarikan mandat baru diambil setelah adanya berbagai dinamika dan pengajuan dari sejumlah pimpinan daerah.
Rapat Pleno untuk Mengisi Kekosongan Pimpinan Wilayah
Pada bagian awal wawancara, Saikhul menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan rapat pleno untuk mengisi kekosongan posisi pimpinan wilayah.
Ia berharap rapat pleno tersebut menghasilkan pimpinan baru yang dapat menjalankan organisasi secara amanah.
Saikhul menyebut tiga karakter yang diharapkan dari pimpinan baru, yakni amanah, kredibel, dan produktif dalam pergerakan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks proses organisasi yang menurut Saikhul perlu dilanjutkan setelah status calon ketua sebelumnya berubah akibat penarikan mandat.
Istilah “Pemecatan” dan “Penarikan Mandat”
Perbedaan istilah menjadi salah satu pokok utama dalam penjelasan Saikhul Kusmana.
Berdasarkan keterangannya, Agus Mariono sebelumnya terpilih melalui rapat pleno, tetapi belum memperoleh SK dan belum dilantik sebagai ketua pimpinan wilayah.
Karena itu, Saikhul menyebut keputusan yang diambil DPP sebagai penarikan mandat.
Sementara istilah pemecatan, menurut konteks yang ia jelaskan, dinilai tidak tepat karena status ketua definitif belum terbentuk.
Dalam organisasi, menurut penjelasan Saikhul, hasil rapat pleno masih harus diikuti oleh mekanisme administratif berikutnya.
Mekanisme tersebut mencakup penyusunan struktur kepengurusan, pengajuan kepada DPP, penerbitan SK, dan pelantikan.
Kronologi Singkat Polemik Agus Mariono
Jika dirangkum berdasarkan penjelasan Saikhul Kusmana, kronologi yang disampaikan dalam wawancara tersebut adalah sebagai berikut:
- Pimpinan wilayah mengalami kekosongan posisi ketua.
- Pada 8 November, digelar rapat pleno di Baturaden, Banyumas.
- Para ketua pimpinan daerah se-Jawa Tengah mengikuti rapat tersebut.
- Agus Mariono terpilih sebagai calon ketua terpilih.
- Setelah pemilihan, struktur kepengurusan seharusnya disusun.
- Struktur tersebut kemudian diajukan kepada DPP untuk memperoleh SK.
- Menurut Saikhul, proses pengajuan struktur tersebut belum dilakukan selama sekitar sembilan bulan.
- Sejumlah pimpinan daerah kemudian mempertanyakan legal standing Agus Mariono.
- DPP mengundang para pimpinan daerah untuk tabayun.
- Agus Mariono disebut tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
- Sejumlah pimpinan daerah mengajukan penarikan mandat.
- DPP membahas pengajuan tersebut melalui mekanisme internal.
- Pada 23 Juli, menurut Saikhul, mandat Agus Mariono sebagai calon ketua terpilih ditarik.
- Saikhul menegaskan keputusan tersebut bukan pemecatan karena SK ketua pimpinan wilayah belum diterbitkan.
Kronologi tersebut sepenuhnya mengikuti penjelasan Saikhul dalam wawancara dan belum merupakan hasil verifikasi independen atas setiap tahapan yang disebutkan.
Pernyataan Saikhul Merupakan Pandangan Pribadi
Saikhul secara eksplisit menyampaikan bahwa penjelasan yang diberikan merupakan pandangan pribadinya.
Ia mengatakan bahwa dirinya berbicara sebagai salah satu anggota Laskar Sabilillah dari Brebes dan bukan sebagai pihak yang secara resmi mewakili organisasi untuk memberikan bantahan.
Penegasan tersebut penting dalam membaca pernyataannya mengenai Agus Mariono, DPP, pimpinan daerah, maupun dinamika organisasi.
Dengan demikian, sejumlah penilaian seperti mengenai “pembangkangan”, “otoriter”, atau tingkat toleransi DPP merupakan bagian dari penjelasan dan pandangan Saikhul dalam wawancara tersebut.
Transkrip yang menjadi dasar tulisan ini tidak memuat tanggapan langsung dari Agus Mariono mengenai seluruh pernyataan Saikhul.
Kesimpulan
Saikhul Kusmana menjelaskan bahwa persoalan yang terjadi dalam kepengurusan PWI Laskar Sabilillah Jawa Tengah berkaitan dengan status Agus Mariono sebagai calon ketua terpilih yang belum memperoleh SK dan belum dilantik.
Menurut Saikhul, Agus Mariono terpilih melalui rapat pleno pada 8 November di Baturaden, Banyumas. Namun, proses penyusunan dan pengajuan struktur kepengurusan kepada DPP disebut belum dilakukan selama sekitar sembilan bulan.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai legal standing Agus Mariono sebagai calon ketua pimpinan wilayah.
Saikhul menyebut sejumlah pimpinan daerah akhirnya mengajukan penarikan mandat kepada DPP. Setelah melalui proses pembahasan internal, mandat tersebut disebut ditarik pada 23 Juli.
Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan pemecatan.
Alasannya, menurut Saikhul, Agus Mariono belum memperoleh SK sebagai ketua pimpinan wilayah dan belum menjalani pelantikan.
Saikhul juga menanggapi isu mengenai dugaan pembangkangan. Menurut dia, konteks yang dimaksud bukan semata-mata berkaitan dengan kegiatan di Grobogan atau Pemalang, melainkan dengan anjuran DPP agar pengajuan SK dan proses pelantikan segera dilakukan.
Ia juga membantah anggapan bahwa DPP bertindak otoriter. Menurut Saikhul, DPP telah memberikan waktu sekitar sembilan bulan dan beberapa kali meminta agar proses pengajuan SK segera diselesaikan.
Pada akhirnya, Saikhul meminta agar seluruh pihak mempelajari substansi surat penarikan mandat dan melihat proses tersebut berdasarkan mekanisme organisasi.
Ia juga berharap proses rapat pleno untuk mengisi posisi pimpinan wilayah dapat berjalan lancar dan menghasilkan pimpinan yang amanah, kredibel, serta produktif.
FAQ
Apa yang disampaikan Saikhul Kusmana mengenai Agus Mariono?
Saikhul Kusmana menjelaskan bahwa Agus Mariono sebelumnya terpilih sebagai calon ketua pimpinan wilayah melalui rapat pleno, tetapi menurut keterangannya belum memperoleh SK dan belum dilantik.
Apakah Agus Mariono disebut dipecat?
Menurut Saikhul Kusmana, istilah pemecatan tidak tepat. Ia menyebut keputusan yang diambil adalah penarikan mandat, karena Agus Mariono disebut belum berstatus sebagai ketua definitif yang telah memperoleh SK.
Kapan Agus Mariono disebut terpilih?
Menurut penjelasan Saikhul, Agus Mariono terpilih dalam rapat pleno yang disebut berlangsung pada 8 November di Baturaden, Banyumas.
Mengapa mandat Agus Mariono ditarik?
Menurut Saikhul, salah satu persoalannya adalah struktur kepengurusan yang disebut belum diajukan kepada DPP selama sekitar sembilan bulan sehingga SK dan pelantikan belum terlaksana. Sejumlah pimpinan daerah kemudian disebut mengajukan penarikan mandat.
Kapan mandat Agus Mariono disebut ditarik?
Saikhul menyebut penarikan mandat tersebut dilakukan pada 23 Juli.
Apa yang dimaksud dengan legal standing dalam penjelasan Saikhul?
Dalam konteks wawancara tersebut, legal standing merujuk pada kedudukan atau kewenangan formal Agus Mariono sebagai calon ketua pimpinan wilayah sebelum memperoleh SK dan menjalani pelantikan.
Apakah DPP disebut sudah beberapa kali meminta Agus Mariono mengajukan SK?
Menurut Saikhul Kusmana, DPP telah beberapa kali mengimbau agar Agus Mariono segera mengajukan struktur kepengurusan untuk diproses menjadi SK dan dilanjutkan dengan pelantikan.
Apakah Agus Mariono hadir dalam proses tabayun yang disebut Saikhul?
Menurut Saikhul, Agus Mariono diundang dalam pertemuan tabayun bersama para ketua pimpinan daerah, tetapi disebut tidak hadir.
Apa pandangan Saikhul mengenai tudingan DPP otoriter?
Saikhul menilai tudingan tersebut tidak sesuai dengan proses yang ia jelaskan. Ia menyebut DPP telah memberikan waktu sekitar sembilan bulan dan tetap menunggu pengajuan SK sebelum mengambil keputusan.
Apakah Saikhul berbicara sebagai perwakilan organisasi?
Tidak. Dalam wawancara tersebut, Saikhul menegaskan bahwa keterangannya merupakan pandangan pribadi sebagai salah satu anggota Laskar Sabilillah dari Brebes dan bukan pernyataan resmi organisasi.
Apakah tulisan ini memuat tanggapan Agus Mariono?
Transkrip yang menjadi dasar tulisan ini memuat penjelasan Saikhul Kusmana. Tidak terdapat tanggapan langsung Agus Mariono dalam materi tersebut mengenai seluruh pernyataan yang disampaikan Saikhul.
Sumber berita:
